Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Trias Palupi Kurnianingrum
Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents) Trias Palupi Kurnianingrum
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 10, No 1 (2019): JNH VOL 10 NO. 1 Juni 2019
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.831 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v10i1.1222

Abstract

Patent as a branch of Intellectual Property Rights (IPR) serves to protect inventions on the field of technology, one of them being medicine. The rise on the number of cases on the theft of genetic resources and traditional knowledge on the field of medicine for commercialization purposes shows that the protection of patent rights on traditional medicine knowledge is still not optimal. This article is the result of a normative juridical research which is supported by an empirical data, examines the protection of patent rights on traditional medicine knowledge and the implementation of Article 26 of Law No. 13 of 2016 on Patents (Patent Law year 2016). In the research results, it was mentioned that even though the TRIPs Agreement did not accommodate the traditional knowledge, the presence of Patent Law year 2016 complemented the Indonesian government's efforts to save the knowledge of traditional medicines from biopiracy and misappropriation. It is necessary to regulate the disclosure obligation in TRIPs agreement and further mechanism regarding benefit sharing and granting access to traditional medicines knowledge. AbstrakPaten merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi, salah satunya obat-obatan. Maraknya kasus pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan untuk tujuan komersialisasi menunjukkan bahwa pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, membahas mengenai pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional dan implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Di dalam hasil penelitian, disebutkan meskipun Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) belum mengakomodasi pengetahuan tradisional namun hadirnya UU Paten 2016 melengkapi usaha pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan pengetahuan obat tradisional dari biopiracy dan misappropriation. Perlu pengaturan kewajiban disclosure di dalam Perjanjian TRIPs dan mekanisme lebih lanjut mengenai benefit sharing dan pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.
Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Legal Impact of Abolishing Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent) Trias Palupi Kurnianingrum
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2967

Abstract

The abolition of Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent (Patent Law) related to the obligations of patent holders after the enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation has caused debate. The debate is not without reason because removing the patent holder’s obligation to make products or use processes in Indonesia will indirectly reduce technology transfer, investment absorption, and/or employment. This article uses a normative juridical method to discuss the background of the abolition of Article 20 of the Patent Law and its legal consequences. In the discussion, it is stated that the background to the abolition of Article 20 of the Patent Law was influenced by several reasons, including flexibility in the obligation to make products or use processes in Indonesia, discrimination in Article 27 paragraph (1) of the TRIPS Agreement, violation of Article 20 of the Patent Law which resulted in the revocation of patents, and raw material difficulties. Removing Article 20 of the Patent Law is considered a non-solution because of the various legal consequences that arise from health and business aspects to the potential to create disharmony in the rules. It is necessary to revise the Patent Law to create legal certainty for patent holders who wish to register their patents or transfer their rights through licenses both in Indonesia and abroad. AbstrakPenghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) terkait kewajiban pemegang paten pasca diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan perdebatan. Hal ini bukannya tanpa sebab dikarenakan dengan menghapus kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia secara tidak langsung akan menghilangkan transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif membahas latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten dan akibat hukum di dalamnya. Dalam pembahasan disebutkan bahwa latar belakang penghapusan Pasal 20 UU Paten dipengaruhi oleh beberapa sebab di antaranya: fleksibilitas kewajiban membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, diskriminasi Pasal 27 ayat (1) Perjanjian TRIPS, pelanggaran Pasal 20 UU Paten yang berakibat pada pencabutan paten, serta kesulitan bahan baku. Menghapus Pasal 20 UU Paten dianggap bukan merupakan solusidikarenakan beragamnya akibat hukum yang ditimbulkan mulai dari aspek kesehatan, bisnis, hingga berpotensi menciptakan ketidakharmonisan aturan. Diperlukan adanya revisi UU Paten guna menciptakan kepastian hukum bagi pemegang hak yang ingin mendaftarkan patennya atau yang ingin melakukan pengalihan hak melalui lisensi baik di Indonesia maupun di luar negeri.
Co-Authors