<![CDATA[Reformasi birokrasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Ini pada dasarnya bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Baik buruknya pelayanan yang diberikan pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi publik yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan publik. Ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi pemerintahan dengan segala perangkat teknisnya harus lebih diarahkan pada fungsi pokok melayani masyarakat sebagai hal yang utama sebagaimana tersirat dalam semangat desentralisasi. Kondisi di atas mendorong untuk mengkajinya lebih mendalam agar diperoleh kejelasan pada tahapan implementasi kebijkan reformasi birokrasi. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Sekretariat Daerah Kota Tangerang Untuk mengkajianya peneliti menggunakan metode kualitatif. Sedangkan sumber data digunakan key informan yang dianggap representatif. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Sekretariat Daerah Kota Tangerang belum ada road map reformasi birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah Kota Tangerang belum berdampak siginifikan, dikarenakan minim fungsi dan tidak diberikan kewenangan secara jelas dalam kebijakannya, Implementasi reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti dengan output kebijakan dari pimpinan Pemerintah Kota Tangerang dan Sekretariat Daerah Kota Tangerang, perubahan kelembagaan, adanya Pedoman SOP dan SOP masing-masing bagian untuk pelayanan publik, kegiatan ABK dan anforjab, pedoman kompetensi jabatan, SKP, tidak diberengi kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang optimal, sehingga produk hukum terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban dalam rangka implementasi reformasi birokrasi. Kata kunci : Kinerja Pegawai, Reformasi Birokrasi]]>
