Muhammad Habib
STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SISTEM BAGI HASIL PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN DALAM PERSFEKTIF FIQIH MUAMALAH DI KP. PAMIPIRAN DESA PAGERSARI KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA Yoni Nugraha; Junjun Kurnia; Muhammad Habib; Nandang Akhmad Kosasih
Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.229 KB) | DOI: 10.47971/mjhi.v2i2.154

Abstract

Kebanyakan masyarakat khususnya petani beranggapan bahwa menggadaikan sawahnya lebih mudah dari pada harus meminjam uang ke Bank, karena tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Setelah itu dengan kesepakatan dan rasa percaya antara kedua belah pihak maka selesai sudah transaksi tersebut. Akan tetapi jika sudah mempunyai uang sebelum jatuh tempo, maka rahin dibolehkan untuk menebus atau mengambil sawahnya kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes, serta mengetahui tinjauan Islam terhadap pemanfaatan barang gadai sawah. Metode yang digunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan Deskriftif Kualitatif, yaitu mengungkapkan dan menganalisis serta memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang telah diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pemanfaatan barang gadai sawah di Desa Ciberes bermula adanya ketidaksahan dalam praktek gadai disebabkan adanya kecacatan dalam shigat antara rahin dan murtahin, yakni dalam shigat yang mereka laksanakan terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan marhun (sawah), secara keseluruhan berpindah ke tangan murtahin. Dan syarat tersebut merusak shigat akad. Sedangkan menurut tinjauan islam tidak sesuai karena menurut pendapat ulama tidak membolehkan adanya pemanfaatan marhun oleh murtahin, alasannya bahwa pemanfaatan marhun dapat dikategorikan dalam akad qard yang mensyaratkan tambahan tertentu, dan ini juga dapat dikategorikan macam riba.
Status Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Majelis Ulama Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam Nadia Septi Pratiwi; Muhammad Habib
Journal Smart Law Vol. 2 No. 1 (2023): September
Publisher : Peduli Riset dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

and the inheritance status of children resulting from renting a womb from the perspective of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law. This type of research is normative juridical, where this research is studied using library data in the form of books as the source. The method used in this research is a qualitative method, namely more emphasis on aspects of in-depth understanding of a problem. Data analysis was carried out using descriptive analysis and comparative methods. The results of the research explain that based on the fatwa submitted by the Indonesian Ulema Council, it can be concluded that the law of renting a womb (surrogacy) using a womb other than the wife's womb (for example, another woman's womb) is haram, whereas in the Compilation of Islamic Law to date this has not been specifically discussed in detail. regarding womb rental law. The fate of the practice of renting a womb rests with the mother who carries out the birth process. Because children born to surrogate mothers are considered to be children resulting from adulterous relations, the child's hereditary relationship is linked to the mother who gave birth, not to the biological parents. The inheritance status of children resulting from renting a womb is based on the fatwa of the Indonesian Ulema Council and the Compilation of Islamic Law, strengthened by the legislation in force in Indonesia, so it can be concluded that the inheritance status of children resulting from renting a womb is classified as an unrecognized illegitimate child or a child resulting from adultery, if the mother The surrogate has the status of a widow or maiden, because in inheritance law what causes inheritance between the heir and the heir is the existence of a kinship and marriage relationship, while the child born to a surrogate mother does not have a marital relationship