Zainal Abidin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Judul Jurnal : Dinamika Komposisi Keanggotaan DPRK Pidie Dari Partai Golkar Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004, 2009, dan 2014 Aria Mustari; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Abstrak B. Indo:Perubahan sistem politik Indonesia mengakibatkan partai politik seperti Partai Golkar terjadi penurunan suara pada pemilu legislatif tahun 2004 dengan memperoleh 13,33 persen suara, kemudian pada pemilu legislatif tahun 2009 turun menjadi 2,18 persen suara, sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 7,92 persen suara. Kenyataan ini menjadi problematik menarik untuk dikaji jika dibandingkan dengan Partai Aceh yang memperoleh 54,69 persen suara.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya penurunan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif tahun 2004, 2009, dan 2014 di Kabupaten Pidie serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh partai Golkar dalam rangka meningkatkan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2019.Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan dan dokumen-dokumen penting dari Komisi Independen Pemilihan dan dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Pidie. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.Perubahan sistem politik Indonesia mengakibatkan partai politik seperti Partai Golkar terjadi penurunan suara pada pemilu legislatif tahun 2004 dengan memperoleh 13,33 persen suara, kemudian pada pemilu legislatif tahun 2009 turun menjadi 2,18 persen suara, sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 7,92 persen suara. Kenyataan ini menjadi problematik menarik untuk dikaji jika dibandingkan dengan Partai Aceh yang memperoleh 54,69 persen suara. Hasil Pemilu Legislatif yang mempengaruhi keanggotaan DPRK Pidie dari Partai Golkar adalah pada Tahun 2004 disebabkan terjadinya konflik antara pemerintah RI dan GAM, sementara pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 dikarenakan adanya dinamika politik Partai Golkar di tingkat nasional yaitu konflik internal dalam tubuh kepengurusan Golkar yang menyebabkan lahirnya partai-partai baru sehingga banyak tokoh dan kader Golkar bergabung dengan Partai baru. Faktor lainnya beriringan perdamaian Aceh yang mengakibatkan lahirnya Partai Lokal terutama Partai Aceh. Upaya yang dilakukan oleh Partai Golkar pada tahun 2019 agar dapat menambah kursi di DPRK Pidie adalah Partai Golkar semaksimal mungkin menata kembali pengurus golkar dari kabupaten, kecamatan, dan desa harus solid dan kompak serta mempersamakan visi dan misi dalam merebut hati rakyat. Golkar harus mencamkan dan melaksanakan 7 prinsip dalam visi baru yang menggambarkan karakteristik partai Golkar sebagai partai yang terbuka, Mandiri (independent), demokratis, moderat, solid, mengakar, dan responsif.Disarankan kepada DPD II Golkar Kabupaten Pidie untuk lebih serius menata kepengurusannya di berbagai tingkatan untuk adanya kesatuan langkah dalam memperjuangkan perolehan suara pada pemilu berikutnya. Kata Kunci: Dinamika, komposisi keanggotaan, DPRK Pidie, partai Golkar, Pemilu Legislatif.Judul B. Inggris : Dynamics Of Membership Composition Pidie District House Of Representatives From Golkar Party Legislative Election Results 2004, 2009, And 2014Abstract B. Inggris :  Changes in the Indonesian political system resulted in political parties such as the Golkar Party declining in 2004 legislative elections with 13,33 percent of the vote, then in the legislative elections in 2009 fell to 2,18 percent of the vote, while the legislative elections in 2014 increased to 7,92 percent of the vote. This fact becomes problematic to be studied when compared to the Aceh Party which gained 54.69 percent of the vote. This study aims to describe the causes of the decline in the votes of the Golkar Party in the 2004, 2009 and 2014 Legislative Election in Pidie District and describes the efforts made by the Golkar Party in order to improve the vote in the 2019 Legislative Election. The data required in this research is obtained through field research and literature. Field research was conducted by interviewing key informants and documents from the Independent Election Commission and from the Golkar District Pidie District Executive Board. While literature research is done by reading textbooks, legislation and other materials related to this research. The result of the legislative election affecting the membership of Pidie District Parliament from Golkar Party was in 2004 due to the conflict between the government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, while the legislative elections in 2009 and 2014 due to the political dynamics of Golkar Party at the national level namely internal conflict within the body of the Golkar stewardship that led to the birth of new parties so that many Golkar figures and cadres joined the new Party. Other factors coincided with the Aceh peace that resulted in the birth of the Local Party, especially Partai Aceh. The efforts made by Golkar Party in 2019 in order to increase the seats in the Pidie District House of Representatives is the Golkar Party as much as possible to rearrange the Golkar officials from the districts, districts and villages to be solid and compact and to equate the vision and mission to win the hearts of the people. Golkar must recall and implement the 7 principles in a new vision that describes the characteristics of the Golkar party as an open, independent, democratic, moderate, solid, rooted and responsive party. It is recommended to DPD II Golkar of Pidie Regency to be more serious in managing their stages in various levels for the unity of step in fighting for the vote in the next election. Keywords: Dynamics, membership composition, Pidie District House of  Representatives, Golkar Party, Legislative Elections 
Strategi Pemerintah Aceh Menjadikan Aceh Sebagai Pusat Poros Maritim Di Wilayah Barat Indonesia Muhammad Haekal Dwi Putra; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.339 KB)

Abstract

ABSTRAKPoros Maritim merupakan salah satu kebijakan politik di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dimana mengedepankan pembangunan kelautan untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sebagai bentuk perwujudan pasal 1(6) Undang-Undang No.32 tahun 2014 mengenai kelautan. Namun strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia menemui banyak kendala yang menghambat tercapainya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia dan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim diwilayah barat Indonesia dilakukan dengan meningkatkan infrastuktur perikanan, meningkatkan pelayanan di sektor pariwisata dan meningkatkan sumber daya manusia baik dibidang teknis maupun manajemen demi mencapai pemerataan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sesuai dengan bunyi pasal 1(6) Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang kelautan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Undang-Undang No.32 tahun 2014 pasal 1(6) tentang kelautan atau strategi kebijakan pemerintah Aceh dalam menjadikan Aceh sebagai pusat poros maritim di wilayah barat Indonesia tidak berjalan dengan baikKata Kunci: Poros Maritim, Strategi Kebijakan, Pemerintah AcehABSTRACTStrategy Of Aceh Government In Making Aceh As The Center of Maritime In The Western Part Of Indonesiamaritime axis is one of the political policiesin the era of Joko Widodo and Jusuf Kalla Administration where the maritime developmentput forward to achieve economic equity and equity of welfare implemented by the Government of Aceh as a form of realizatiton of article 1 (6) Act No.32 of 2014 regarding maritime. however, the Aceh Government's policy strategy in making Aceh a center of maritime Axis in western Indonesia encountered many obstacles that hinder the achievement of economic equality and prosperity.this study aimed not only at determiningthe strategies taken by the Aceh Government but also aimed at determining steps taken by Aceh Government to succeed and realize the policy to make Aceh as the center of maritime in Western Part Of IndonesiaThe Method used in this researchusing qualitative approach with descriptive research type.informant selection techniqueused is purposive sampling techniques. data collection tools in the form of semi-structured interviews and documentations studiesthe results of this study shown that the Aceh Government's policy of making Aceh as the center of maritime axis in the western part of Indonesia is done by improving fisheries infrastructures, improving services in tourism sector and increasing human resources both technical and management in order to achieve equitable distribution of economy and equity according to article no 1(6) of Law No.32 of 2014 on maritime affairsthe conclusion of this research is the policy of Act No.32 year 2014 Article 1(6) about marine or policy in strategy of Aceh Government in making Aceh as the center of maritime axis in western part of Indonesia is not going wellKeywords : Maritime Axis, Policy Strategy, Aceh Government