Zainal Abidin
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANOMALI IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI TUHA PEUET (Studi Kasus Di Pemerintahan Gampong Kutabuloh I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan);ANOMALY IN THE IMPLEMENTATION OF ROLE AND FUNCTION OF TUHA PEUT (Village Governance of Kutabuloh I Meukek Sub-District East Aceh Regency) Deby Satrianda; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1880.374 KB)

Abstract

ABSTRAKAnomali implementasi peran dan fungsi tuha peuet terlihat jelas dengan tidak optimalnya peranan yang dimainkan oleh tuha peuet gampong Kutabuloh I, kondisi ini mulai dipertanyakan oleh masyarakat tentang eksistensi tuha peuet sebagai tokoh legsilatif yang membawa aspirasi masyarakat guna  untuk memajukan dan membuat pembangunan gampong yang lebih bermakna, padahal peran dan fungsi tuha peuet jelas sudah diatur didalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui anomali apa saja yang terjadi dan kendala yang dihadapi oleh tuha peuet gampong Kutabuloh I dalam menjalankan implementasi peran dan fungsinya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus dimana akan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan, dan pola tingkah laku orang-orang yang diamati secara utuh dan mendalam.Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tuha peuet gampong Kutabuloh I mengalami anomali, terlihat dalam penetapan qanun gampong yang sampai saat ini belum dibuat, hal ini membuat masyarakat bingung dalam memutuskan hukum gampong yang akan dipakai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Anomali yang lain juga terlihat dalam meyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hal ini ditandai dengan sedikitnya aspirasi masyarakat yang sudah terealisasikan. Selanjutnya dalam fungsi pengawasan juga belum berjalan maksimal.Dalam menjalankan fungsinya tuha peuet memiliki kendala diantaranya; komunikasi tuha peuet dengan pemerintahan gampong, sumber daya tuha peuet, dan faktor ketua tuha peuet. Faktor  penunjang kinerja tuha peuet adalah; pendidikan anggota tuha peuet, sosialisasi mengenai fungsi tuha peuet dan kepedulian pemerintah daerah. Kata Kunci : Anomali, Tuha Peuet, Implementasi Peran dan Fungsi ABSTRACT            Anomalous implementation of the role and the function of tuha peut can be clearly seen from non-optimal role played by tuha peut of Gampong Kutabuloh I. Consequently, the local people started questioning the existence of this local committee which consists of legislative figures to struggle for the aspirations of the people in speeding up the development of their village. The role carrying out by this committee has been mentioned in Qanun (regional bylaws) of Aceh No. 10 of 2008.            This study aimed at finding out types of anomaly that exist and the obstacles faced by tuha peut of Gampong Kutabuloh I in playing their part and function.            This study employed qualitative method with a case study design which later produced data in the forms of spoken, written, and behavioral pattern of the observed objects in an intact and deep manner.            The results of the study indicated that the implementation of role and function of tuha peut have anomalies. The committee has not played their role to formulate local Qanun so that people often got confused to solve the problems existed in the society. There was also an anomaly in terms of struggling for the aspirations of the local people. As a result, only small number have their aspiration been realized. Moreover, their function in doing supervision also did not run well.In performing their duty, tuha peut faced several obstacles i.e. limited communication between tuha peut and village government, human resource in tuha peut, and also the leadership factor. The factors to support the performance of tuha peut were the education level of tuha peut members, the socialization of the function of tuha peut, and the support given by the regional government. Keywords: Anomaly, Tuha Peut, Implementation of Role and Function           
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam Perbaikan Tata Ruang di Wilayah Kecamatan Kota Sigli;The Policy Made By The Government Of Pidie Regency In Restoring Spatial Planning Of Kota Sigli Sub-District Rizki Zaufan; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Kondisi tata ruang Kecamatan Kota Sigli selama ini masih banyak permasalahan yang mengesankan wilayah ibukota dari Kabupaten Pidie tersebut belum maju dalam hal pengembangan kawasan tata ruangnya.Terbukti  dengan masih banyaknya pedangang kaki lima yang berjualan di sembarangan tempat, kawasan pasar yang masih belum teratur,masih banyaknya bangunan illegal, masih kurangnya perawatan terhadap taman-taman kota dan masih banyak masalah lainnya. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari instansi terkait yang mengawasi masalah tata ruang di wilayah Kecamatan Kota Sigli dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie telah melahirkan beberapa kebijakan terkait dengan masalah perbaikan tata ruang ini. Hadirnya kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie dalam bentuk qanun nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan terobosan baru yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tata ruang yang ada di Kecamatan Kota Sigli. Selanjutnya pembentukan tim terpadu dan pembuatan master plan Kota Sigli menjadi terobosan pemerintah dalam hal pembangunan kawasannya. Namun terdapat beberapa kendala pemerintah dalam mengimplementasi beberapa kebijakan tersebut diantaranya belum tersusunnya rencana detail tata ruang, anggaran yang terbatas, dan kedasaran dari masyarakat yang masih rendah dalam menjaga lingkungan kawasan perkotaan. Diharapkan pemerintah Kabupaten Pidie terus berupaya memaksimalkan penerapan kebijakan terhadap perbaikan tata ruang yang ada di wilayah kecamatan Kota Sigli.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, dan Tata Ruang KotaABSTRACT Conditions spatial Sigli City District for this is still many problems that impressive areas of the capital of Pidie District has not advanced in terms of regional development layout ruangnya.Terbukti with still many street merchants who sell at arbitrary place, the area is still not a regular market, there are still many illegal buildings, the lack of maintenance of city parks and many other problems. This research obtained through field research conducted by interviewing informants and important documents from the relevant agencies that oversee the problem layout in the District of Kota Sigli and library research done by reading textbooks, legislation and materials other reading related with this research. The results showed that the government of Pidie District has spawned several policy issues related to the improvement of this space. The presence of government policies Pidie district in the form of Qanun No. 5 of 2014 on Spatial Planning (RTRW) is a new breakthrough that is expected to resolve the spatial problem in the district town of Sigli. Furthermore, the establishment of a unified team and manufacture Sigli City master plan to be a breakthrough in terms of the development of the region government. But there are several obstacles the government to implement some of these policies of which have not been drafting detailed spatial plan, a limited budget, and kedasaran of society which is still low in protecting the environment of urban areas. Pidie regency government is expected to continue to maximize the application of policies towards the improvement of existing space in the districts of Kota Sigli.Keywords: Government Policy and Urban Spatial