Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Faradilla Fadlia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Frame Gender Dalam Kekalahan Pasangan Illiza Sa'aduddin Djamal - Farid Nyak Umar Di Pemilihan Walikota Banda Aceh Tahun 2017 Al Farisi; Faradilla Fadlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7347.762 KB)

Abstract

Sejarah kepemimpinan perempuan di Aceh telah dimulai sejak Aceh masih menerapkan sistem kerajaan, banyak ratu ratu bahkan pahlawan nasional dari Aceh adalah perempuan sehingga posisi perempuan di Aceh tinggi. Illiza Sa’aduddin Djamal adalah salah satu pemimpin perempuan yang muncul di Aceh pasca konflik bersenjata, tsunami serta perjanjian Mou Helsinki. Beliau salah satu pemimpin yang dikenal dengan kebijakan syariat islam dan banyak prestasi yang diraih oleh kota Banda Aceh selama beliau memimpin, bahkan beliau terpilih 2 kali sebagai Wakil Walikota Banda Aceh periode 2007-2012 dan 2012 – 2017 sebelum beliau menjadi Walikota Banda Aceh.   Pada pemilihan Walikota Banda Aceh 2017, pasangan Illiza Sa’aduddin Djamal – Farid Nyak Umar mengalami kekalahan akibat frame gender dalam bentuk isu kepemimpinan perempuan yang dicampur dengan isu isu seperti, sejarah kepemimpinan perempuan di masa lalu dan larangan perempuan menjadi pemimpin dalam islam.              Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak frame gender dalam kekalahan pasangan Illiza Sa’aduddin Djamal – Farid Nyak Umar di pemilihan Walikota Banda Aceh 2017 dan pengaruh frame gender dalam kekalahan pasangan tersebut.            Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yaitu, percakapan langsung dan tatap muka serta studi pustaka.            Hasil penelitian frame gender dalam kekalahan pasangan Illiza Sa’aduddin Djamal – Farid Nyak Umar di Pemilihan Walikota Banda Aceh 2017 sangat besar dipengaruhi oleh frame gender karena faktor faktor sosial dalam masyarakat Aceh seperti, budaya parthiarkhi, sejarah kepemimpinan perempuan dan agama.   Kata Kunci : Isu Perempuan, Illiza Sa’aduddin Djamal, Agama Gender Frames in the loss of Illiza Sa'aduddin Djamal - Farid Nyak Umar during 2017 Banda Aceh Mayor election The history of women leadership in Aceh has begun since Aceh was still implementing a monarchic system. Many queens and national heroes from Aceh were women so that women position in Aceh was high. Illiza Sa'aduddin Djamal is one of the female leaders emerged during the post-armed conflict in Aceh, tsunami Disaster and Mou of Helsinki. She was known as the women leader who promoted the Islamic Shari'a law and achieved many achievements during her time in office as the Deputy Mayor and Mayor of Banda Aceh. She was elected twice as the Deputy Mayor during 2007-2012 and 2012-2017 period before she finally became the Mayor of Banda Aceh.   In the 2017 Banda Aceh Mayor election, Illiza Sa'aduddin Djamal - Farid Nyak Umar suffered a defeat due to gender frames. Women leadership issues, the history of the past women leadership and the prohibition of women to become leaders in Islam contributed to their loss.              This study aimed to determine the impact of gender frames in the loss of Illiza Sa'aduddin Djamal - Farid Nyak Umar during 2017 Banda Aceh Mayor election and the influence of gender frames in their loss.            This study used the qualitative method with a descriptive approach by analyzing primary and secondary data. Data were obtained through interviews, i.e., face-to-face conversations and literature studies.            The results showed that their loss was very much influenced by gender frame and social factors in Acehnese society such as patriarchic culture, history of women leadership and religion.   Keywords : Gender Issues, Illiza Sa’aduddin Djamal, Religion
Analisis teori Walfare State Dalam kajian Kesejahteraan Masyarakat kabupaten pide Jaya rachmad maulana; Faradilla Fadlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

bahasa Indonesia :Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. sesuai dengan tujuan dari konsep negara kesejahteraan (welfare State) sendiri yang mengharuskan negara berperan aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan bagi warganya.Negara kesejahteraan (Walfare State) sendiri merupakan konsep pemerintahan Demokratis, yang mana dalam kajian ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Sejahtera yang dimaksud di sini adalah masyarakat kiranya mempunyai hidup yang layak baik dari segi ekonomi, sosial dan politik, yang mana nantinya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dapat terpenhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat kabupaten Pidie jaya berdasarkan teori Walfare State dan peran pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteran. Adapun jenis metode penelitiannya adalah Metode Kulitatif. Teknik Pengumpulan pada pengambilan data primer menggunakan wawancara dan observasi langsung dengan informan, sedangkan pemerolehan data skunder menggunakan dokumentasi. Hasil Penelitianya menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya pasca pemekaran. Pemerintah daerah sebagai tangan kanan dari pemerintah pusat merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemekaran daerah yang terjadi terhadap Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan dan memajukan perekonomian terhadap masyarakat daerah tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, namun pada penerapannya masih banyak kendala yang dihadapi, mulai dari finansial daerah, Sumber daya manusia yang masih kurang dan insfrasruktur yang belum memadai sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Bahasa Inggris WELFARE STATE THEORY ANALYSIS IN STUDY DISTRICT COMMUNITY WELFARE PIDIE JAYAThe importance of regional expansion lies fundamentally in the creation of a more effective and efficient government to accelerate the improvement of the well-being of the community, in accordance with the goal of the concept of the welfare state itself, which demands an active role of the state in the control and organization of the economy, including the responsibility of the state, the availability of welfare services for its citizens. The Welfare State itself is a concept of democratic government in which in this study the government is obliged to generate prosperity for its people. The welfare here is to support the community to have a decent life in terms of economic, social, and political, in which the needs of the community itself can then be satisfied. This study aims to analyze the welfare of the people of Pidie Jaya Regency based on the theory of welfare state and the role of local governments in improving life prosperity. The research method use in this study is the Qualitative Method. The collection technique for primary data collection uses interviews and direct observation with informants, while the secondary data collection uses documentation. The results of this study showed the welfare state of the people of Pidie Jaya Regency post expansion. The local government as the right hand of the central government is the party that has the responsibility for the welfare of its people. The regional expansion that occurred in Pidie Jaya Regency is one of the government's efforts to be able to develop and advance the economy of the local community. From the results of this study, it can be concluded that The government in this case has issued policies aimed at improving the community's economy, but in its implementation, there are still many obstacles faced, ranging from regional finance, human resources that are still lacking and inadequate infrastructure so that it slows down economic growth for the community
Perbandingan Warung Kopi Tradisional Versus Modern (Sebuah Analisis Terhadap Konsep Responsif Gender) Vera Junian Bestari; Faradilla Fadlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerbedaan pada pelayanan seperti fasilitas dan kebijakan diasumsikan berbeda antara laki-laki dan perempuan di masing-masing warung kopi yang berbeda konsep antara tradisional dan modren, sehingga timbul diskriminiasi dan ketidaknyamanan terhadap pengunjung perempuan. Penelitian ini akan berusaha membandingkan warung kopi tradisional dan modern dari segi responsif gender atau non responsif gender. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan warung kopi terjadi perubahan sosial menjadi ruang publik ketiga bagi masyarakat Aceh khususnya di Banda Aceh pasca tsunami dan konflik. Masyarakat mulai menjadikan warung kopi sebagai ruang alternatif tempat bekerja, interaksi, dan hiburan. Seiring perkembangan zaman, warung kopi membentuk dua konsep yakni tradisional dan modren. Pada warung kopi tradisional masih menimbulkan permasalahan dan non responsif gender pada fasilitas dan pelayananannya, sedangkan warung kopi modren telah menunjukkan langkah responsif gender yang ditandai dengan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Kesimpulan yakni warkop tradisional belum responsif gender, sedangkan warkop modern telah responsif gender. Dari segi fasilitas, warkop modern lebih merespon gender daripada warkop tradisional. Warkop modern memiliki fasilitas yang memadai tentang menu, toilet, ruang ibadah, tempat duduk, dan ruangan khusus merokok. Pengetahuan responsif gender berbeda antara pemilik warkop tradisional dan modern. Pemilik warkop tradisional tidak mengetahui konsep tentang responsif gender, sedangkan pemilik warkop modern memiliki pengetahuan yang baik tentang responsif gender. Pengetahuan responsif gender konsumen cukup, namun tidak sampai kepada tindakan. Kata Kunci: perubahan sosial, warung kopi, responsif gender. ABSTRACTDifferences in service such as facilities and policies assumed to differ between males and females in each different coffee shop concept between traditional and modren, resulting in discriminiation and discomfort to Female visitors. This research will try to compare traditional and modern coffee stalls in terms of gender responsive or non gender responsive. Types of qualitative research. The data collection techniques used are interviews and documentation. The results showed that the coffee shop occurred social change into the third public space for Acehnese people, especially in Banda ACEH post tsunami and conflict. People start making coffee stalls as an alternative space for work, interaction and entertainment. As the time progresses, the coffee shop forms two concepts namely traditional and modren. In traditional coffee stalls are still causing problems and non-responsive gender on facilities and services, while the Modren coffee shop has shown gender responsive steps characterized by adequate facilities and Good for men and women too. Conclusion, the traditional Warkop has not been gender responsive, while the modern Warkop has been gender responsive. In terms of facilities, the modern Warkop responds to gender rather than traditional warkop. The modern Warkop has adequate facilities about the menu, toilets, prayer rooms, seating, and a designated smoking room. Gender responsive knowledge differs between traditional and modern Warkop owners. Traditional Warkop owners do not know the concept of gender-responsive, while modern Warkop owners have a good knowledge of gender-responsive. Consumer gender responsive knowledge is sufficient, but not to action. Keywords: perubahan sosial, warung kopi, responsif gender.
Co-Authors Al Farisi rachmad maulana Vera Junian Bestari