Faradilla Fadlia, S.Sos, M.Arts
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation Of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina Hulu Energi Towards the People of North Aceh In The Sumatra Block B Santi Aklima; Faradilla Fadlia, S.Sos, M.Arts; Aminah, S.IP., M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKCorporate Social Responbility (CSR) merupakan kegiatan perusahaan dalam mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif pada masyarakat, ekonomi dan lingkungan. Keterlibatan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR merupakan tuntutan dalam tanggung jawab atas dampak kerugian yang dialami masyarakat khususnya pada kerusakan lingkungan. Dalam membuat perencanaan dan  pengimplementasian  program-program CSR, pihak perusahaan harus mengawalinya dengan melakukan kegiatan social mapping agar implementasi CSR berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Skripsi ini bertujuan untuk melihat implementasi CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi NSB terhadap masyarakat Aceh Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori legitimasi dan teori stakeholder. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian secara umum bahwa keseluruhan pelaksanaan CSR PHE NSB mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan CSR mengalami banyak masalah, perusahaan tidak bekerja sama dalam hal pelibatan stakeholder dan CSR yang diberikan tidak tepat sasaran. Pelaksanaan CSR dinilai masih sangat lemah dari sisi akuntabilitasnya dan tidak transparan dalam pengungkapan CSR. Faktor yang menjadi tidak tepat sasaran kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan adalah ketidakefektifan social mapping perusahaan, serta tidak adanya langkah kebijakan dalam pengawasan yang diambil oleh pemerintah untuk memantau kegiatan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum berhasil memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang berada disekitar perusahaan, sehingga menimbulkan adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut antara perusahaan dan masyarakat, dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy Gap. Hendaknya perusahaan agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar perusahaan dan program CSR yang diberikan tepat sasaran. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Social Mapping, Stakeholder, Legitimasi.ABSTRACTCorporate Social Responsibility (CSR) is a company activity in managing business processes to have a positive impact on society, the economy and the environment. The company's involvement in carrying out CSR activities is a demand for responsibility for the impact of losses suffered by the community, especially on environmental damage. In planning and implementing CSR programs, the company must start by carrying out social mapping activities so that CSR implementation runs smoothly and on target. This thesis aims to see the CSR implementation carried out by PT. Pertamina Hulu Energi NSB towards the people of North Aceh, the theory used in this research is the theory of legitimacy and stakeholder theory. The methodology in this research uses descriptive qualitative. From the results of the research, in general, the overall implementation of CSR PHE NSB from the planning stage to the CSR reporting stage experienced many problems, the company did not cooperate in terms of stakeholder involvement and the CSR that was given was not right on target. CSR implementation is considered very weak in terms of accountability and is not transparent in CSR disclosure. The factors that are not right for the target of CSR activities carried out by companies are the ineffective social mapping of the company, as well as the absence of policy steps in the supervision taken by the government to monitor CSR activities. This shows that the company has not succeeded in positioning itself in the community around the company, which causes differences in the values held between the company and the community, where this difference is known as the Legitimacy Gap. The company should be more sensitive to the needs of the environmental community around the company and the CSR programs provided are right on target. Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Social Mapping, Stakeholders, Legitimacy.
Sumpah dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan bagi Korban Pemerkosaan) Azmi Arafah; Faradilla Fadlia, S.Sos, M.Arts
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.322 KB)

Abstract

ABSTRAKPemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan yang dianggap lemah. Kejahatan pemerkosaan adalah kejahatan yang sulit di buktikan oleh korban itu sendiri akibat trauma yang dia alami. Karena kurangnya alat bukti tersebut maka pelaku dapat memanfaatkan sumpah sebagai peluang untuk membebaskan diri dari sistem peradilan yang berlaku. Akibatnya korban perempuan dapat terdiskriminasi dengan tidak mendapat keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus perkosaan serta bagaimana sumpah dianggap dapat mendiskriminasi perempuan di dalam prekteknya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang lebih mengacu apada tahap evalusi. Metode yang digunakan dalam penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun yang informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang penulis teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam jarimah pemerkosaan apabila tidak ada bukti lain yang mencukupi. Namun pelaku juga dapat bersumpah untuk membela diri dari tuduhan yang di tuduhkan kepada pelaku. akibatnya pelaku dan korban dapat di bebaskan. Tetapi, jika korban membatalkan sumpahnya maka dapat dikenakan hukuman cambuk karena telah menuduh seseorang berzina tanpa menghadirkan saksi. Ini dapat mengakibatkaan korban perempuan mengalami kekerasan berlapis.Kata Kunci : Sumpah. Pemerkosaan, DiskriminasiOath in Qanun Number 6 of 2014 Concerning Jinayat Law (Victim Rape Concept of Justice)ABSTRACTRape is one form of violence against women who is a model of the frailty of women's positions. Rape crimes are hard crimes to prove by the victim himself due to trauma. Due to the lack of evidence, the perpetrators could use the oath as an opportunity to break free from the current judicial system. As a result, the female victim can be discriminated against by not getting justice. This study was intended to see how oaths could be used as evidence in rape cases as well as how The oath was considered to be discriminating against women in his dating. The theories used in this study are based on public policy theory is more in reference to the evaluation stage. The method used in research is through a qualitative approach with a kind of descriptive research.  As for the informers in this study are people who can provide information on the problems of conscientious writers. This study shows that oaths can be used as additional evidence in rape sites if no other evidence was suffrage. But the offender may also swear to defend himself from the accusations made against him. As a result, the perpetrator and the victim can be freed. However, if the victim reversed his oath then the penalty could be imposed for accusing a man of adultery without presenting a witness. It can result in female victims experiencing multiple violence.Key Word: Oath, Rape, Discrimination