Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Komunikasi Politik Dan Gender: Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Calon Wali Kota Banda Aceh Tahun 2017 Lia Monita; Nur Anisah, M. SI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.375 KB)

Abstract

ABSTRAK, Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh gender tertentu dalam memenangkan pemilihan Wali Kota Banda Aceh tahun 2017 dan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai gender mampu mempengaruhi dalam memenangkan pemilihan Wali Kota Banda Aceh tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Banda Aceh. Proses pengambilan data dan informasi diperoleh melalui kajian pustaka, hasil penelitian dan wawancara terstruktur kepada subjek-subjek yang berkaitan sebagai informan ahli Komisi Independen Pemilihan (KIP), Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan masyarakat pemilih (laki-laki dan perempuan) melalui teknik Purposive Sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kognisi sosial adalah salah satu teori belajar yang menjelaskan pola-pola perilaku. Teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura sejak tahun 1960 ini menitik beratkan cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Adanya saling keterkaitan antara individu, lingkungan dan perilaku. Dalam hal ini, komunikasi politik yang dilakukan oleh kedua pasangan calon Wali Kota Banda Aceh dari satu diantaranya adalah terdiri dari perempuan dimana pada saat itu dapat menimbulkan kontroversi dalam lingkungan masyarakat dalam hal bertentangan dengan ajaran Sayriat Islam diantara para kandidat maupun dalam kalangan masyarakat mengenai gender yang menantang secara Agama. Dalam hal partisipasi politik, perempuan telah diberi kuota tersendiri baik dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan legislatif yaitu 30%. Hanya saja ternyata pengaturan ini masih dirasa setengah hati karena tidak ada sanksi yang tegas bagi partai politik. Dari aspek sosiologis sendiri juga masih menyimpan permasalahan yang berat, mulai dari minat perempuan yang masih minim dalam ranah politik maupun permasalahan bias gender yang dialami perempuan. Kemudian, urgensi akan keterwakilan perempuan di dunia politik terhambat dikarenakan stereotip negatif terhadap perempuan serta masih melekatnya tingkat pengetahuan patriarki dalam kehidupan masyarakat.judul : Political Communication And Gender: Community Perception Analysis Of Banda Aceh Mayor Candidate Election 2017ABSTRACT,  This research attempts to describe the society’s perception on political communication by particular gender in winning the Banda Aceh Mayoral election year 2017 and to identify the society’s perception on the capability of certain gender to win the election. This research employed qualitative methods, where the research location is in Banda Aceh. Research data and related information were obtained from literature studies, research’s results and structured interview on the subjects. The interviewee were experts from Independent Electoral Commission (Komisi Independen Pemilihan-KIP), head Shari’a Office of Banda Aceh, and the voters, by employing purposive sampling. . The theory used in this study is the theory of social cognition is one of the learning theories that explain patterns of behavior. The theory developed by Albert Bandura since 1960 emphasizes tend to imitate or emulate what they see through the media or other people. There are interrelationships between individuals, environment and behavior. In this case, political communication conducted by both Banda Aceh Mayor candidates where one of which was a woman, and in that time, raised a controversy due to its contradiction with Shari’a (Islamic law) among the society and the candidates themselves. In case of political participation, women have received specific quota whether in political party management or legislative candidacy (30%). However, this policy has not been completely enforced due to the absence of strict punishment for the political party. From thesociological aspect itself, it still contains many challenges, starting from the women interest which can still be considered minimum in politics, up to gender biases problems faced by the women. Then, the urgency of women representation in politics was hampered by the negative stereotypes towards women, the attachment of patriarchal knowledge in the society’s lives.