Effendi Hasan
FISIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Peran Mahasiswa Dalam Memperjuangkan Keadilan Politik Masyarakat Aceh Barat Selatan; Students Role in Fighting For Political Justice Of People in Aceh Barat Selatan teguh rizky oktora; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.579 KB)

Abstract

ABSTRAKAceh Barat Selatan merupakan gabungan dari beberapa Kabupaten yang secara teritorial berada di wilayah pesisir pantai Barat Selatan Provinsi Aceh. Gambaran teritorial di wilayah Aceh Barat Selatan di dominasi oleh pegunungan dan lautan yang menyebabkan akses transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh Barat Selatan termajinalkan. Dalam hal ini peran pemerintah masih kurang inovatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga membuat mahasiswa melakukan perjuangan dalam menuntut hak keadilan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh Barat Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk ketimpangan keadilan politik yang dirasakan oleh masyarakat Aceh Barat Selatan (ABAS) dan bentuk perjuangan mahasiswa dalam menuntut hak keadilan politik masyarakat Aceh Barat Selatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapati dari wawancara langsung bersama narasumber. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan serta dokumen terkait guna untuk menunjang keabsahan dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk ketimpangan keadilan politik yang dirasakan oleh masyarakat Acah Barat Selatan adalah kurangnya penempatan putra Barat Selatan di jabatan birokrasi pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten yang kurang inovatif dalam membangun daerah, serta tidak ada putra daerah Aceh Barat Selatan yang menjabat sebagai Ketua Umum di Partai Politik. Adapun bentuk perjuangan keadilan politik yang dilakukan oleh mahasiswa yakni membentuk forum mahasiswa Barat Selatan Aceh (BARSELA), menyuarakan aspirasi politik, menuntut persamaan hak dan kedudukan untuk wilayah Aceh Barat Selatan, membuat seminar publik serta memanfaatkan momen politik. Kesimpulan penelitian ini yaitu pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Provinsi kurang mengakomodir aspirasi politik masyarakat Aceh Barat Selatan sehingga berdampak kepada pembangunan yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Aceh Barat Selatan. Kata Kunci: Perjuangan Keadilan Politik, Aceh Barat Selatan, Mahasiswa. Students Role in Fighting For Political JusticeOf People in Aceh Barat Selatan ABSTRACT            Aceh Barat Selatan is a combination of several regencies that are territorially located in the coastal area of the South West of Aceh Province. Territorial features in the region of Aceh Barat Selatan are dominated by mountains and oceans that cause access to transportation to improve the economy of the people of Aceh Barat Selatan are marginalized. In this case, the role of government is still less innovative to solve the problem. It makes students struggle in demanding the right to justice for the welfare of the people of Aceh Barat Selatan. The purpose of this study was to find out the form of imbalance of political justice felt by the people of Aceh Barat Selatan (ABAS) and the form of student struggles in demanding the right of political justice of the people of Aceh Barat Selatan. Data were collected through field research and library research. Field research was conducted to obtain primary data obtained from direct interviews with resource persons. Meanwhile, library research was carried out to obtain secondary data based on books, readings and related documents to support the validity of the research results. The results of this study indicated that the form of imbalance of political justice felt by the people of Aceh Barat Selatan was the lack of placement of South West men in the bureaucracy of the government of Aceh, lack of innovation of the regency government in building the region, and no son of the region of West Aceh Selatan serving as Chairman in Political Parties. The form of the struggle for political justice conducted by the students was forming the student forum of Aceh Barat Selatan (BARSELA), voicing political aspirations, demanding equality of rights and position for the region of Aceh Barat Selatan, holding public seminars and utilizing political moments. It can be concluded that the provincial government was not fully capable of accommodating the political aspirations of the people of Aceh Barat Selatan that resulted in the less effective development and unachieved targets to improve the economic growth of people in the region of Aceh Barat Selatan. Keywords: Political Justice Struggle, Aceh Barat Selatan, Student.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP RETRIBUSI PARKIR (Suatu Kajian dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2013) Dewi Fitri Liana; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.07 KB)

Abstract

Secara umum implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh mengenai perparkiran di tepi jalan umum telah berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh tersebut ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Namun demikian, Pemerintah belum mampu mengelola retribusi parkir sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan optimal. hal ini disebabkan karena terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan penerimaan PAD yang tidak maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta mengetahui dampak penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD tahun 2012-2013. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Penelitian di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan dan juga dari dokumen-dokumen penting dari kantor dinas yang terkait. Sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh mengenai retribusi parkir belum berjalan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal, pemanfaatan karcis tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dan rendahnya pengawasan dan sumber daya manusia. Penerimaan retribusi parkir memberikan dampak kontribusi yang rendah terhadap peningkatan PAD yaitu sebesar 2,53 persen dan pada tahun 2013 sebesar 2,22 persen. Dinas perhubungan sebagai lembaga pelaksana kebijakan disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja juru parkir. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mengetahui kecurangan yang terjadi pada lokasi retribusi parkir sehingga dapat mempertegas sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melakukan kecurangan tersebut. The Implementation Of Policy Goverment In Banda Aceh Towards Levy Parking (A Study Of Banda Aceh Local Revenue  Enhancement In 2012-2013)In general, the implementation of Banda Aceh City government policy regarding parking on public roads has been going well. The policy of Banda Aceh city government is regulated in Qanun of Banda Aceh City No. 4 of  2012 on roadside parking service levies. Nevertheless, the Government has not been able to manage the parking charges as the revenue of the original regional income optimally. This is because there are several violations committed by parking attendants and PAD revenue which is not maximal. This study aims to analyze the implementation of Banda Aceh City government policy on retribution of public roadside parking service and to know the effect of parking retribution acceptance in increasing PAD in 2012-2013. The data required in this research is obtained from the results of field research and literature. Field research was conducted through interviews with informants as well as from important documents from related offices. While literature research is obtained by reading textbooks, legislation, journals, and other reading materials related to this research. The results show that the implementation of Banda Aceh City government policy on parking charges has not been running optimally. This is influenced by the management of parking fees that have not been optimal, the use of tickets is not in accordance with government policy and low supervision and human resources. The reception of parking fees contributes a low contribution to the PAD increase of 2.53 % and in 2013 by 2.22 %.Department of Transportation as a policy implementing institution is advised tosupervise against performance of the parking attendant. This is done so that the government knows the fraud that occurred in the location of parking fees so as to reinforce the sanctions given to the parking attendants who committed the fraud.
PARTISIPASI POLITIK PEMUSIK DALAM PILKADA (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BANDA ACEH PERIODE 2017-2022) Abdi Defendy; Dr. Effendi Hasan, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.147 KB)

Abstract

Partisipasi poiltik masyarakat didasarkan atas dua kecenderungan, yaitu atas dasar kesadaran yang kemudian melahirkan partisipasi yang otonom (autonomous participation) dan atas dasar ajakan atau digerakkan orang lain (mobilized participation) menurut Samuel P. Huntington dalam (Jeffrey Karp Susan, 2007). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, serta selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi politik para pemusik di kota Banda Aceh terbagi dua tipe pertama, partisiasi aktif yang dilakukan beberapa grup musik dengan bergabung langsung dalam tim pemenangan serta tertera pada struktur besar pemenangan pasangan calon yang mereka dukung. Kedua, partisipasi pasif yaitu pemusik tidak ikut serta langsung dalam tim pemenangan namun mereka ikut menampilkan jasa mereka sebagai pemusik dalam mengisi acara-acara kampanye yang diselenggarakan oleh pasangan calon yang memesan jasa mereka. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi keikutsertaan mereka dalam politik pertama, faktor ekonomi yaitu pemusik ikut serta dikarenakan menguntungkan bagi grup musik mereka. Kemudian juga faktor status sosial, yang mana keikutsertaan mereka karena mendapatkan tawaran posisi yang bagus di dalam tim pemenangan maupun pasca tim pemenangan berakhir dengan kemenangan pasangan calon yang mereka dukung.POLITICAL PARTICIPATION OF MUSIC IN ELECTIONS(CASE STUDY ON SELECTION OF REGIONAL HEADS OF MAYORS AND VICE MAYORS OF BANDA ACEH CITY, 2017-2022 PERIOD)Community participation is based on two tendencies, namely on the basis of awareness which then engenders autonomous participation and on the basis of invitations or mobilized by others (mobilized participation) according to Samuel P. Huntington in (Jeffrey Karp Susan, 2007). This research uses qualitative methods with qualitative descriptive research type, where the informants are obtained by purposive sampling method. To analyze this study, researchers used the theory of political participation. Data collected by interview and literature study, and then analyzed using a qualitative approach. The results of this study are the political participation of musicians in the city of Banda Aceh divided into two types, active partitioning by several music groups by directly joining the winning team and stated in the large structure of winning candidate pairs that they support. Second, passive participation, that is, musicians do not participate directly in the winning team, but they also present their services as musicians in filling out campaign events organized by pairs of candidates who order their services. As for the factors underlying their participation in the first politics, the economic factor of musicians participating because it is beneficial for their music group. Then also the social status factor, which is their participation because they get a good position in the winning team and after the winning team ends with the victory of the candidate pair they support.
Efektivitas Marketing Politik Illiza Sa'aduddin Djamal Pada Pilkada 2017 di Kota Banda Aceh;Political Marketing Effectiveness Illiza Sa'aduddin Djamal in 2017 Regional Election in Banda Aceh City Dewi Mardalisa; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAK Pilkada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Aceh tahun 2017 pasangan Illiza Sa’aduddin Djamal-Farid Nyak Umar mengalami kekalahan dengan memperoleh 31,366 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Aminullah Usman dan Zainal Arifin  memperoleh 63,087 suara, dari total suara sah 94, 453 suara. Dari hasil perolehan suara tersebut menunjukkan bahwa pasangan nomor urut satu mengalami kekalah. Akan tetapi yang menarik dalam pilkada 2017 di Kota Banda Aceh, calon incumbent mengalami kekalahan dalam percalonannya kembali.Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi efektifitas marketing Politik Illiza Sa’aduddin Djamal Pada pilkada 2017 di Kota Banda Aceh dan menganalisis penyebab apa saja sehinnga marketing politik Illiza tidak efektif. Hal tersebut yang menjadi fokus peneliti tentang bagaimana ketidakefektifan marekting Illiza pada pilkada 2017 di Kota Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa efektifitas marketing politik Illiza pada pilkada 2017 di Kota Banda Aceh yaitu menerapkan marketing politik dengan proses pasar pollitik melalui media sosial, produk politik dengan visi misi,dan melalui positioning incumbent. Tidak efektif marketing politik Illiza pada Pilkada 2017di Kota Banda Aceh disebabkan adanya segmentasi yang belum merata, calon head to head, black camping, dan kinerja tim sukses kurang maksimal.Pada akhirnya penelitian berharap kepada pihak Illiza dan timses  lebih memaksimalkan dalam melakukan marketing politik agar kedepanya bisa memenangkan pemilihan pilkada. Kata Kunci: Marketing Politik, Efektifitas Marketing Politik                Political Marketing Effectiveness Illiza Sa'aduddin Djamal in 2017 Regional Election in Banda Aceh CityABSTRACT           Election of 2017 Mayor and Deputy Mayor of Aceh pair Illiza Sa'aduddin Djamal-Farid Nyak Umar suffered defeat by obtaining 31,366 votes, while pair number 2 Aminullah Usman and Zainal Arifin received 63,087 votes, out of 94, 453 votes. From the results of the vote shows that the pair number one experienced defeat. But what's interesting in the 2017 local election in the city of Banda Aceh, the incumbent candidate suffered a defeat in his candidacy again.           The purpose of this study is to identify the effectiveness of Political marketing Illiza Sa'aduddin Djamal In the 2017 regional election in Banda Aceh City and analyze any causes so that the political marketing of Illiza is ineffective. This is the focus of the researchers about how the effectiveness of Illiza in the 2017 regional election in Banda Aceh City is ineffective.           The method used in this study is qualitative descriptive. Data collection techniques are used, namely interviews and documentation.           The results showed that the effectiveness of the political marketing of Illiza in the 2017 local election in the city of Banda Aceh was to apply political marketing to the pollitik market process through social media, political products with vision and mission, and through incumbent positioning. The ineffective political marketing of Illiza in the 2017 Regional Head Election in the city of Banda Aceh was caused by the uneven segmentation, candidates for head to head, black camping, and the success of the team's performance was not maximal.In the end, the research hopes that Illiza and Timses will maximize their ability to conduct political marketing so that in the future they can win the election. Keywords: Political Marketing, Political Marketing Effectiveness
PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT GAMPONG COT DAN GAMPONG KULEE DENGAN PT. SAMANA CITRA AGUNG UNTUK PEMBANGUNAN PT. SEMEN INDONESIA ACEH DI LAWEUNG, PIDIE Eliana -; Dr. Effendi Hasan, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.69 KB)

Abstract

                                                ABSTRAKSengketa tanah merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak dapat di pungkiri bahwa setiap keperluan akan tanah memerlukan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum dan penguasaan, kepemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah. Permasalahan yang terjadi antara masyarakat gampong Cot dan gampong Kulee dengan PT. Samana Citra Agung di kabupaten Pidie merupakan konflik sengketa lahan yang telah berlanngsung sejak tahun 1993. Sengketa ini terjadi atas pembangunan PT. Semen  Indonesia Aceh oleh PT. Samana Citra Agung yang di duga memakai tanah  masyarakat setempat. Fokus penelitian ini yaitu terhadap konflik sengketa lahan antara masyarakat gampong Cot dan gampong Kulee dengan PT.Samana Citra Agung dan upaya penyelesaian dari pemerintah kabuapten Pidie. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan sengketa lahan masyarakat gampong Cot dan gampong Kulee dengan PT. Samana Citra Agung dan penyelesaian oleh pemerintah terhadap konflik tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif, dimana menguraikan secara rinci penemuan fakta di lapangan dan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat gampong Cot dan gampong Kulee dengan PT. Samana Citra Agung semakin meluas dari konflik perusahaan dengan masyrakat menyebar hingga konflik perusahaan dengan pihak pemerintah. upaya penyelesaian dari pihak pemerintah yaitu pada masa jabatan H. Sarjani Abdulllah pernah membentuk tim fasilitator untuk penyelesaian berupa mediasi antara perusahaan dan masyarakat, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan, hasil penelitian akhir saya yaitu pembanguan PT. Semen Indonesia Aceh di tutup sementara dikarenakan konflik yang semakin panas dengan adanya pihak ketiga. Kondisi saat ini masyarakat dan perusahaan menunggu keputusan atau tindak lanjuti dari pemerintah setempat.Kata Kunci : Konlik, Penyelesaian, Sengketa CONFLICT RESOLUTION BETWEEN THE VILLAGES AT COT AND KULEE VILLAGES WITH SAMANA CITRA AGUNG COMPANY IN THE CONSTRUCTION OF ACEH INDONESIA CEMENT COMPANY, LAWEUNG, PIDIEAbstractThe land dispute is the phenomena that often happening in the community life. Will not get in pungkiri that every land needs come need a guarantee of legal certainty, the protection of the law and mastery of, ownership of, the use of and land use. Problem that happens between the community gampong to a cot and gampong kulee with PT. Samana image of the great in kabupaten Pidie conflict dispute is land that has been berlanngsung since 1993. Funded by the PT dispute this is happening. Cement Indonesia Aceh by PT. Samana image of the great who in thought wearing local community land. The focus of this study namely, on conflict land disputes between the community gampong to a Cot and gampong PT. Samana Kulee with the great and image are dissatisfied with the resolution from the government Kabuapten Pidie. The purpose of this research to know the problem of land disputes the community gampong to a Cot and gampong Kulee with PT. Samana image by a government against the great and settlement of the conflict. This approach in this study adopted qualitative approaches descriptive, where gives a detailed the discovery of the fact in the field and the results of the study. Data collection techniques used namely interview, observation and documentation. This research result indicates that conflicts that have occurred between the community gampong to a Cot and gampong Kulee with PT. The great samana prevent the widespread image of the conflict company with People spread until conflict company with the government. Administrations are dissatisfied with the resolution on the term of office H. Sarjani Abdulllah team never form a facilitator for the settlement of the problem in the form of mediation between the company and the community, but there was no satisfactory result, the results of the study my end of the construction of the PT. Cement Indonesia Aceh in the cap while due to the conflict that it is getting hotter by the presence of a third party.The current state of the community and companies waiting for a decision or will immediately follow up from local authorities.Key words: Conflicts, Dispute, The Settlement of The Problem
OPTIMALISASI ALOKASI DANA ASPIRASI ANGGOTA DPRK DAPIL II ACEH BARAT Haris Munanda; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.742 KB)

Abstract

ABSTRAK             Salah satu program yang menarik dari tugas dan wewenang DPRK adalah Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi. Dana aspirasi DPRK ini bila dianalisa sangat mirip dengan ´pork barrel budget´ di Amerika Serikat (AS). Dana aspirasi DPRK tidak lain adalah politik pork barrel untuk menjaga status quo anggota DPRK dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dana yang diusulkan dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Dana aspirasi yang diterima oleh setiap anggota dewan perlu dioptimalisasi supaya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif memberikan kesempatan berekspresi dan penejelasan yang lebih besar. Dana aspirasi Tahun 2015 anggota DPRK Dapil II Aceh Barat sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur umum di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bubon dan Kecamatan Arongan Lambalek. Adapun pembangunan infrastruktur yang dibuat adalah drainase, membuat pagar masjid, tempat wudhu, lapangan bola, serta pelebaran jalan. Masih ditemukannya kendala dalam mengoptimalisasi dana aspirasi di DPRK Dapil II Aceh Barat. Adapun kendalanya adalah; penyaluran pembangunan dari dana aspirasi tidak merata di semua kecamatan yang ada di Dapil II. Dari tiga kecamatan yang termasuk dalam Dapil II hanya Kecamatan Bubon dan Arongan Lambalek yang mendapatkan bantuan berupa pembangunan infrastruktur. Hal inidisebabkan oleh kurangnya data yang dimiliki oleh pengambil kebijakan, pembebasan lahan warga untuk pembangunan, serta masa waktu kerja yang sedikit. Peneliti mengharapkan pembangunan infrastruktur memang dibutuhkan untuk kemajuan dan kelancaran aktivitas warga sehari-hari, akan tetapi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah Dapil II juga harus diperhatikan, perlu kiranya dibuat sebuah pelatihan skill dan ekonomi mandiri warga untuk meningkatkan pembangunan. Dalam membuat perencanaan pembangunan diperlukan persiapan yang matang, baik dari segi administrasi seperti perizinan lahan, data lokasi pembangunan, peraturan yang baru, dan lain-lain ataupun dari segi operasional, seperti waktu yang dibutuhkan, bahan yang diperlukan dan lain-lain sehingga pembangunan tepat waktu dan lebih cepat selesai. OPTIMIZATION OF ALLOCATION OF ASPIRATION FUNDS OF MEMBERS OF DPRK DAPIL II WEST ACEH ABSTRACT             One very interesting program authorized to Local Senator is developing the Vote Polling Place Program (UP2DP) or what most call Aspiration Funds. This aspiration fund by DPRK is like the ‘’pork barrel budget’’ in The United States. The aspiration fund is  actually the pork barrel politics to protect the status quo of DPRK senates by paying back the expenses of campaign and voters voting using state budget. It is called the aspiration funds because it actually supports the publick aspirations. The funds accepted by the senates should be used optimally for the citizens sake. This study used qualitative research method with the descriptive approach. This method allows researcher to explore and more elaborate. The study shows that from aspiration fund in 2015 of vote polling Area II, west Aceh has been used for building public infrastructure in two sub-districts which are sub-district Bubon and Arongan Lambalek. The public infrastructures which were built are drainage, mosque fence, abolition place, football field, and also road expansion. However, there are still some obstacles in optimazing this aspiration fund West Aceh. The obstacles are the uneven distribution of aspiration fund in all sub districts in Vote Polling Place II West Aceh. From three sub-districts, only two sub-districts, Bubon Sub-district and Arongan Sub-district, received the infrastructures improvement aids from this aspiration fund. It is caused by the insufficient data gathered by the stakeholders, the insufficient lot for development served by the society in the place, and the limited tie provided. The researcher exects the infrastructure development is conducted for the sake of effectiveness of public activities. Howover, researcher believed that the human resources of the Vote Polling Place should be the concern too. The community skills training and entrepreneurships training should be suggested too for development. Thus the development planning is important especially in lot authorization, lot lacation data, the new regulations appropriation and such operational points as the timing, tools, and etc., so that the construction finishes on time.
hak politik perempuan di dpr aceh dan perannya dalam alat kelengkaan dewan satria muchayar; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3374.216 KB)

Abstract

AbstrakPemilihan perempuan di Aceh dilatarbelakangi kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Provinsi Aceh itu sendiri, termasuk dalam institusi politik tradisional. Keberanian perempuan di Aceh untuk keluar dari urusan personalnya, terlebih menjadi anggota parlemen merupakan lompatan yang perlu dikaji. Namun harus diakui bahwa pada umumnya rekrutmen perempuan di partai politik belum setara dengan aktivitas laki-laki, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Alat Kelengkapan Dewan serta tantangan yang dihadapi oleh anggota dewan perempuan dalam perannya terhadap Alat Kelengkapan Dewan. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaanya itu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan Aceh dalam politik dan pemerintah bukanlah suatu hal yang baru, melainkan jauh sebelum peraturan-peraturan tentang keikutsertaan perempuan dalam dunia perpolitikan diciptakan, perempuan Aceh sudah memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam segala urusan. Selain dalam bidang pemerintahan, perempuan Aceh juga diikutsertakan dalam lembaga lainnya. Disamping itu, keterlibatan perempuan dalam politik serta kehebatan perempuan Aceh dalam menjalankan misi politik juga tercermin melalui peran perempuan dalam politik masa kini. Kerangka politik demokrasi di Indonesia telah berubah dan upaya pembaharuan system keterwakilan tengah berlangsung. Sebagai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, diharuskan menyesuaikan diri dengan berbagai prasyarat baru dalam tata demokrasi.Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan di Indonesia, khususnya di Aceh harus ditempatkan di dalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju kesistem politik yang lebih demokratis. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah perempuan  mempunyai hak politik di DPRA setara dengan apa yang diperoleh oleh anggota lainnya. Tidak ada perbedaan khusus dalam mengambil kebijakan dalam AKD tersebut melainkan bagaimana menyikapi setiap persoalan di parlemen Aceh sehingga perempuan tidak dikatakan kaum subordinat.Kata Kunci: Hak, Politik, Perempuan, DPRA, Aceh, AKD.Women's Political Right In The Aceh H0use Of Representatives And Its Role In The Board of Complete EquipmentAbstract The woman election in Aceh is motivated by the strong patriarchal culture within Acehnese society itself, including in traditional political institutions. The courage of women in Aceh to get out of domestic affairs, especially being a member of parliament is a leap that needs to be studied.It should be admitted, that women's recruitment in political parties is generally not equal to men's activities, both in terms of quantity and quality. However, the purpose of this research was to find out the representation of women in the Aceh People's Representative Council in the Alat Kelengkapan Dewan as well as the challenges faced by women council members in their role towards the Alat Kelengkapan Dewan. This research uses qualitative method with descriptive approach,the collecting data obtained by two ways, primary data and secondary data. The primary data is a data obtained from the field through direct interviews with informants while the secondary data obtained from literature research by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research. The results of this research show that the involvement of Acehnese women in politics and government is not a new thing, but long before the rules on women's participation in politics were created, Acehnese women have earned equal status with men in all matters. In addition to the governance, Acehnese women are also included in other institutions. In addition, the women's involvement in politics and the greatness of Acehnese women in carrying out their political missions is also reflected through the role of women in contemporary politics. The political framework of democracy in Indonesia has changed and reform efforts in the system of representation are under way. As an institution, House of Representatives is necessary to adapt to the new prerequisites in the democracy. The efforts to strengthen women's political participation in Indonesia, particularly in Aceh should be placed within the context of the transition that the Indonesian nation is undergoing to a more democratic political system. The conclusion in this research is woman has an equivalent political rights in Aceh House of Representatives to what obtained by other member as well. There is no specific difference in taking the policy in the Alat Kelengkapan Dewan but how to behave toward each issue in the Aceh parliament so women are not said to be subordinates.Key Words: Women's, Political, Rights, Aceh, House of Representatives, AKD.    
SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI KASUS KECAMATAN LUENG BATA B. ACEH); POLITICAL SOCIALIZATION FOR VOTERS IN THE FAMILY ENVIRONMENT (CASE STUDY KECAMATAN LUENG BATA B. ACEH) M Teguh Wibowo; Effendi Hasan Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAK          Keluarga yang merupakan salah satu agen sosialisai politik dapat mensosialisasi politik kepada pemilih pemula di Kecamatan Lueng Bata yang pengetahuan politiknya masih minim. Minimnya pemahaman politik pada pemilih pemula dan kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh keluarga berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi politiknya. Sehingga akan meningkatnya angka golput. Melihat kondisi saat ini pemilih pemula menjadi target suara pada saat pemilu. Maka sangat disayangkan apabila pemilih pemula ini tidak memiliki pemahaman politik dalam menentukan sikap politiknya. Karenanya di perlukan fungsi keluarga sebagai kelompok pertama yang memberikan pendidikan kepada setiap individu untuk mensosialisasikan politik kepada pemilih pemula. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sosialisasi politik bagi pemilih pemula di lingkungan keluarga di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh dan kendala-kendala apa yang terjadi dalam melakukan sosialisasi politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan dokumentasi. Studi lapangan untuk memperoleh data primer yaitu dengan wawancara. Sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa berupa gambar. Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi politik yang terjadi bagi pemilih pemula di lingkungan keluarga di kecamatan Lueng Bata Banda Aceh terjadi pada tiga mekanisme sosialisasi yaitu, imitasi, instruksi, dan motivasi. Namun sosialisasi politik di lingkungan keluarga tidak berjalan sepenuhnya, karena pemahaman dan nilai-nilai politik yang diberikan kebanyakan mengenai pemilu saja. Kendala kurangnya terjadi sosialisasi politik dalam keluarga yakni, tidak seringnya terjadi diskusi politik dalam keluarga, kurangnya minat politik terhadap keluarga, dan juga kurangnya minat politik terhadap pemilih pemula. Hal ini disebabkan karena ketidakpercayaan mereka terhadap elit-elit politik yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja. Kata Kunci : Sosialisasi Politik, Keluarga, Pemilih Pemula.ABSTRACT            Family is one of socialization agents of politics which can promote politic to beginner voters in Lueng Bata Sub-district whose political knowledge was still limited. The limited knowledge of beginner voters and lack of socialization resulted in lack of participation in political events. Looking over the current conditions, the beginner voters have become potential voters for the election. Therefore, it is a big loss if these voters do not have a sufficient knowledge of politic when there are about to make their decisive choice for the election. Thereby the family should have educational function to educate beginner voters within their own family. The purpose of this study was to know the socialization about politic in family and obstacles faced in the socialization process. The method of this study was qualitative with descriptive approach. The data collection technique used was field study and documentation. The field study was done in order to get primary data by conducting an interview. Meanwhile, the documentation was a set of history records in from of pictures. The result showed that there were three mechanisme of socialization for politics within family in Lueng Bata sub-district Banda Aceh i.e. imitation, instruction, and motivation. However, most of the socialization was done only for the election. The obstacles faced during socialization were limited number of discussion carried out in family about politics, lack of interest in politics for both the family and the beginner voters. Such conditions happened because they are lack of trust to the political elits who think about their personal interests and group interests only.Keywords: Political socialization, Family, Beginner Voters.
Strategi Pemenangan Irwandi Yusuf Pada Pilkada Tahun 2017 di Aceh Besar;The Strategy Of Winning Irwandi Yusuf In 2017 Elections In Aceh Besar Saumi Rahmah; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

 ABSTRAK Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2017 pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah lebih unggul dibandingkan kandidat lainnya dengan perolehan jumlah suara sebanyak 898.710 dari total suara sah 2.414.801. Adapun hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017 khusunya di kabupaten Aceh Besar pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebanyak 88.511 suara, dengan total suara sah sebanyak 189.897. Dari hasil perolehan suara tersebut menunjukkan bahwa pasangan nomor urut enam Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah berhasil mengalahkan 5 kandidat lainnya. Kemenangan ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut terkait strategi dan faktor apa saja yang digunakan oleh pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk memenangkan Pilkada gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemenangan Irwandi Yusuf pada Pilkada tahun 2017 di Aceh Besar serta faktor-faktor yang Menyebabkan Irwandi-Nova meraih kemenangan di Aceh Besar. Hal tersebut yang menjadi fokus peneliti tentang bagaimana strategi pemenangan Irwandi Yusuf pada Pilkada Tahun 2017 di Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kemenangan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada tahun 2017 di Aceh Besar mencakup beberapa hal diantaranya: membangun komunikasi politik antar warga dengan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat, serta memberikan penggambaran kepada masyarakat tentang visi dan misi yang akan direalisasikan. Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara dialog dan diskusi tidak hanya dengan masyarakat akan tetapi juga merangkul tokoh ulama. Faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah mencakup beberapa faktor diantaranya: Program JKA dijalankan oleh Irwandi, Jaminan Kesehatan Aceh merupakan Program pemerintah Aceh di masa kepemimpinan Irwandi Yusuf pada tahun 2010 silam. Kekuatan mesin politik partai pendukung yakni Partai Demokrat, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa),  PNA (Partai Nasional Aceh), PD Aceh (Partai Daerah Aceh) dan PDI-P ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). pengaruh kepemimpinan Irwandi periode 2007-2012 sebagai Gubernur Aceh, kepiawaiannya membangun citra sebagai figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memiliki komitmen terhadap nasib rakyat kecil, peka terhadap persoalan yang di hadapi masyarakat. Kata  kunci: Strategi Pemenangan, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Pilkada 2017             ABSTRACTThe election for the 2017 Governor and Deputy Governor of Aceh in the pair Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah was superior to other candidates with the acquisition of 898,710 votes from the total valid votes 2,414,801. The results of the 2017 Governor and Deputy Governor of Aceh elections, especially in the Aceh Besar district, Irwandi Yusuf and Nova Iriansyah, were 88,511 votes, with a total of 189,897 valid votes. From the results of the vote shows that the number six pair Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah managed to defeat the other 5 candidates. This victory is interesting to explore further regarding the strategy and what factors are used by the Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pair to win the 2017 governor and Deputy Governor elections in Aceh. The purpose of this study was to determine Irwandi Yusuf's winning strategy in the 2017 elections in Aceh Besar and the factors that led to Irwandi-Nova's victory in Aceh Besar. This is the focus of the researchers about how the strategy of winning Irwandi Yusuf in the 2017 elections in Aceh Besar. The method used in this study is qualitative descriptive. Data collection techniques used were interviews and documentation. The results showed that the strategy of Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah's victory in the 2017 elections in Aceh Besar included several things including building political communication between citizens by making a direct approach to the community, as well as providing a description of the vision and mission to be realized. In addition, it also carried out socialization to the community by means of dialogue and discussion not only with the community but also embracing ulama leaders. The factors that influenced the victory of Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah's pair included several factors including: The JKA program was run by Irwandi, Aceh Health Insurance was a program of the Aceh government in Irwandi Yusuf's leadership in 2010. The political power of supporting parties is the Democratic Party, PKB (National Awakening Party), PNA (Aceh National Party), PD Aceh ( Aceh District Party) and PDI-P (Indonesian Democratic Party of Struggle). The    influence of Irwandi's leadership in the period 2007-2012 as the Governor of Aceh, his expertise builds the image of being a leader figure who is close to the people and has a commitment to the fate of the small people, sensitive to the problems faced by the community.Key words: Winning Strategy, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, 2017 Regional Election
PENGARUH LEGITIMASI MASYARAKAT TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PILKADA 2017 DI KABUPATEN GAYO LUES Mah Mulyana; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.406 KB)

Abstract

PENGARUH LEGITIMASI MASYARAKAT TERHADAPPEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PILKADA 2017DI KABUPATEN GAYO LUESMah Mulyana[1]dr. Effendi Hasan, M.A[2](mahmulyanaana@gmail.com, effendi@unsyiah.ac.id)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah KualaAbstrakDalam Pemilihan Kepala Daerah secara lansung legitimasi dan kepercayaan masyarat sangat mempengaruhi baik buruknya hasil dari Pilkada itu, karena semakin masyarakat berlegitimasi dan memiliki tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara Pilkada maka akan mendapat hasil Pilkada yang lebih baik dan jika masyarakat tidak berlegitimasi dan tidak memiliki kepercayaa terhadap penyelenggara Pilkada maka akan menghasilkan pilakada yang buruk atau hasil dari pilkada itu cacat dan memiliki tingkat partisipasi yang rendah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh legitimasi masyarakat terhadap Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada 2017 di Gayo Lues dan untuk mengetahui apakah Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada 2017 di Gayo Lues terjadi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pilkada. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini ialah Teori Legitimasi, kepercayaan politik dan konsep Pemilu.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti KIP, Bawaslu, masyarakat umum dan masyarakat yang melakukan pelanggaran, sedangkan penelitian yang dilakukan dengan cara dokumentasi dan kepustakaan diproleh dari hasil membaca buku atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pilkada 2017 masyarakat tidak berlegitimasi sehingga mereka melakukan kecurangan pada saat proses pelaksanaan pilkada, yang menyebabkan Pemungutan Suara Ulang terjadi di Lima TPS, karena ada 6 masyarakat yang melakukan pelanggaran pada saat pilkada, jenis pelanggaran yang dilakukan ialah pelanggaran yang bertentangan dengan UU No 1 tahun 2015 pasal 112 ayat 2 hurup d, Pemungutan Suara Ulang dapat diulang apabila pemilih lebih dari satu kali melakukan pemilihan, sehingga pada Pilkada 2017 krisis legitimasi terjadi kepada penyelenggara Pilkada, karena penyelenggara tidak memiliki dukungan dari masyarakat, bukan hanya itu tinggkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara mengalami penurunan, sehingga jumlah totah suara pada saat Pemungutan Suara Ulang mengalami penurunan, total jumlah suara pada pilkada serentak 2017 berjumlah 54. 723 suara, sedangkan pada Pemungutan Suara Ulang total jumlah suara berjumlah 54. 668 suara.Kata Kunci: Legitimasi, Kepercayaan dan Pemungutan Suara UlangAbstractIn the election of regional head in the legitimacy and trust of the community greatly affects the election results, because the society is more legitimate and has a level of confidence in the electoral organizers will be better election results and if the community Not legitimacy and has no belief in the organizers of the elections will result in poor elections or the results of the election were flawed and had a low participation rate.  This study aims to determine how the public legitimacy of voting re-election at 2017 elections in Gayo Lues and to find out whether the election back of the 2017 elections in Gayo Lues occurred due to low public confidence To the electoral organizers. The theory used in this study was the theory of legitimacy, political confidence and the concept of elections. The type of research used is a type of qualitative descriptive research, a data collection technique conducted with interviews, documentation and libraries. Interviews are conducted against related parties, such as KIP, Banwaslu, the general public and the violating community, while research conducted by documentation and literature is based on the results of reading a book or journal related to this research. The results showed that in the 2017 elections Society was not passed so that they were cheated during the implementation of regional elections, which led to a re-voting occurred in the five TPS, because there were 6 communities that committed violations at the time The selection, the type of offence is a breach contrary to the LAW No. 1 of 2015 article 112 paragraph 2 d, the revoting may be repeated if voters more than one election time, so the election 2017 crisis legitimacy occurred to the organizers of elections, Because the organizers did not have the support of the community, not only public trust to the organizers declined, so the number of votes Totah at the time of voting, Total number of Voting in the same elections 2017 for 54,723 votes, The number of votes is 54. 668 user votes. Keywords: Legitimacy, confidence and revoting[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala