<![CDATA[ABSTRAK, Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Qanun Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur telah diatur oleh Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kemudian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur serta Qanun Kabupaten Aceh Timur nomor 11 tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan Qanun penerapannya belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Qanun pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur. Metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik analisis data menggunakan teori kewenangan, teori peran dan penegakan hukum. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dengan cara wawancara dengan informan terkait dan kepustakaan dengan cara membaca buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur kurang optimal dalam penegakan Qanun disebabkan karena masih ada para pedagang kaki lima, pemilik ternak, pemilik reklame dan pelanggar Syariat Islam masih rendah kesadarannya untuk tertib dan patuh terhadap qanun atau peraturan daerah yang berlaku. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur dalam penegakan Qanun yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga, belum terbentuknya sebuah lembaga khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Timur, dan keterbatasan alokasi anggaran. Ketiga, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Timur yaitu meningkatkan Kordinasi antar sesama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Polri sebagai Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kewenangannya dan mengupayakan pembentukan sebuah lembaga khusus sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mengupayakan Ketersediaan Alokasi Anggaran. Kata Kunci : Kewenangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. The Authority Implementation of Civil Servant Investigators in the Qanun Enforcement at Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah East AcehABSTRACT, The Authority Implementation of Civil Servant Investigators in the Qanun Enforcement at Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah East Aceh Regency has been arranged by Aceh Qanun Number 12 years 2012 concerning Civil Servant Investigators, Aceh Qanun Number 7 years 2013 concerning Jinayat Procedural Laws, then Regional Regulation and Regional Head Regulation of East Aceh Regency and East Aceh Regency are Qanun number 11 years 2018 concerning Civil Servant Investigators. However, the authority implementation of Civil Servant Investigators in up holding the Qanun has not been implementation. This study aims to determine and explain the authority implementation of Civil Servant Investigators in up holding of Qanun which is Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah East Aceh Regency. The method in this study is qualitative with a descriptive approach with data analysis techniques using authority theory, role theory and law enforcement. Data needed in this study were obtained from field research results by interviewing relevant informants and literatures by reading books, journals, laws and other reading material related to this research. The result shows that first, The Authority Implementation of Civil Servant Investigators at Satuan Polisi Pamong Praja and Wilayatul Hisbah of East Aceh Regency is less than optimal in the enforcement of Qanun because there are still street vendors, Farm Animal Owners, billboard owners and violators of Islamic Sharia in an orderly and compliant manner for the qanun to apply. The second, factors which become obstacle in the authority exercise of Civil Servant Investigators in the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah of East Aceh Regency in the enforcement a Qanun, namely the weak coordination between institutions, this have not been formed a special institution for Civil Servant Investigators as the Secretariat of Civil Servant Investigators in the Regency East Aceh, and limiting budget allocation. Third, the effort which is made to overcome obstacle from the authority exercise of Civil Servant Investigators in the East Aceh regency Civil Service Police Unit namely improves Coordination among fellow Civil Servant Investigator and Polri Investigator as Coordinator of Civil Servant Investigator Supervisor in carrying out their authority duties and seeking the establishment of an institution are specifically as the Secretariat of Investigating Civil Servants and seeking the Availability of Budget Allocation. Keywords: Authority, Civil Servant Investigators.]]>
