<![CDATA[Prosedur pelaksanaan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian Pemerintah Simeulue dalam proses pelaksanaan mutasi ASN belum menerapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menimbulkan protes dari ASN yang dimutasi dari jabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur kebijakan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan Bupati Simeulue dan mengetahui dan menjelaskan peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada mutasi di Pemerintahan Kabupaten Simeulue dalam menerapkan budaya meritokrasi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dengan cara wawancara dengan informan terkait dan kepustakaan dengan cara membaca buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan pertama, dalam proses mutasi, landasan dasar pelaksanaanya masih menggunakan seniority system dan spoil system dimana sistem ini tidak baik digunakan dalam proses mutasi. Kedua, pada proses pelaksanaan mutasi ini Baperjakat tidak dilibatkan oleh Bupati. Dalam penyusunan kebijakan mutasi ini dipegang langsung oleh Bupati dan orang-orang terdekatnya. Selain itu, mutasi ini belum menerapkan sistem merit sebagai landasan dasar pelaksanaannya. Faktor lain yang menjadi penilaian terpenting pada proses penetapan mutasi ini adalah faktor pilkada. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Simeulue dalam pembuatan kebijakan mutasi harus mengikuti sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan landasan pelaksanaan mutasi berdasarkan merit sistem. Sehingga setelah diterbitkannya kebijakan mutasi tidak menimbulkan masalah atau protes dari ASN yang dimutasi karena telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pemerintah telah dilindungi oleh payung hukum. Regent Policy On Mutation Of Civil Aparature Services (ASN) In The Government Of Simeulue DistrictThe procedure of implementing the National Civil Apparatus (ASN) mutation in the district government of Simeulue has been governed by the rule No. 5 of 2014 years about civil apparatus of State and Regulation government No. 11 of 2017 years about management of public servants Civil. Nevertheless, the Government of Simeulue in the implementation process of the ASN mutation has not adopted suitable with the procedures prevailing. This create protests from the ASN that were mutated from its office. This study aims to determine and explain the policy procedures for the State Civil Apparatus mutation issued by the Regent of Simeulue and to know and explain the role of the Office of Position and Rank (Baperjakat) on mutations in the Simeulue Regency Government in implementing a culture of meritocracy. Data needed in this study were obtained from field research results by interviewing relevant informants and literature by reading books, journals, laws and other reading materials related to this research. The results showed first, in the process of mutation, the basic foundation of implementation is still using the seniority system and the spoil system where this system is not well used in the mutation process. Second, in the process of implementing this mutation Baperjakat is not involved by the Regent. In the formulation of this mutation policy directly held by the Regent and those closest to him. In addition, this mutation has not yet implemented the merit system as the basis for its implementation. Another factor that is the most important assessment in the process of determining this mutation is the election factor. It is expected that the government in this case the Regent of Simeulue in making mutation policies must follow in accordance with the procedures set out in the law and the basis for implementing mutations based on the merit system. So that after the issuance of the mutation policy does not cause problems or protests from the mutated ASN because it is in accordance with applicable procedures and the government has been protected by a legal umbrella.]]>
