ubaidullah ubaidullah
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

POLITIK IDENTITAS ETNIS PADA PILKADA 2017 (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi - Nova di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah) sabardi sabardi; ubaidullah ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.476 KB)

Abstract

ABSTRAKSABARDI2019POLITIK IDENTITAS ETNIS PADA PILKADA 2017 (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi – Nova di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh TengahFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Syiah Kuala(Ubaidullah, MA)(x,53) pp,bibl..,app. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 telah menjadi sejarah penting bagi dinamika perpolitikan di Aceh. Partisipasi etnis meningkat daripada pemilihan umum kepala daerah sebelumnya yang terlihat lebih pragmatis, keterlibatan etnis dalam pilkada 2017 telah menjadi basis kekuatan politik bagi pasangan Irwandi – Nova yang merupakan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sehingga memiliki pengaruh terhadap kemenangan pasangan calon tersebut. Dari data yang tertera di website Komisi Pemilihan Umum (pilkada2017.kpu.go.id diakses pada tanggal 9 juli 2019) pasangan Irwandi – Nova memperoleh kemenangan sebesar 53.5% di Kabupaten Aceh Tengah dari total 14 Kecamatan dan Kecamatan Bintang menyumbang kemenangan sebesar 66.3% suara dari total 5.951 suara sah dan partisipasi pemilih sebesar 87.5%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena politik identitas etnis di kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah yang masyarakatnya masih mudah digiring kedalam isu Primodialisme serta mengetahui peran politik identitas terhadap kemenangan Irwandi – Nova pada pilkada 2017. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya fenomena politik identitas itu memang benar terjadi dan menjadi salah satu kekuatan politik hal ini dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih. Faktor lainnya yang mendongkrak kemenangan Irwandi – Nova adalah tidak terlepas dari faktor ketokohan  dan rekam jejak yang dimiliki pasangan calon tersebut.Kata Kunci : Etnis, Pilkada Aceh, Politik Identitas, Irwandi - NovaTHE ETHNICAL IDENTITY POLITICS IN THE2017 REGIONAL ELECTIONS (Case Study of the Victory of Irwandi – Nova in BintangSub-District, Aceh Tengah)ABSTRACTSABARDI2019THE ETHNICAL IDENTITY POLITICS IN THE2017 REGIONAL ELECTIONS (Case Study of the Victory of Irwandi – Nova in BintangSub-District, Aceh Tengah)Faculty of Social Science and Political ScienceSyiah Kuala University(Ubaidullah, MA)(x,53) pp,bibl..,app.  The election of regional leaders in the year 2017 had become historically important for the dynamics of politics in Aceh. Ethnic participation increased from the previous general election of regional leaders that seemed more pragmatist, the involvement of ethnic division in the 2017 regional elections had become the base of political power for the pair of Irwandi – Nova which was the candidate of Aceh’s Governor and Vice Governor until it had an influence on their victory. From the data displayed on the website of the General Election Commission (pilkada2017.kpu.go.id accessed on the 9th of July 2019) the pair of Irwandi – Nova earned their victory with a number as large as 53.5% in Aceh Tengah Regency from a total of 14 Sub-Districts and Bintang Sub-District contributedto that victory as big as 66.3% of votes from the total of 5.951 legitimate votes and voters’ participation as large as 87.5%. The purpose of this research was to know the phenomenon of ethnical identity politics in Bintang Sub-District, Aceh Tengah Regency,whose community is still easily herded into the issue of Primordialism as well as to find out the role of ethnical identity politics towards the victory of Irwandi – Nova in the 2017 regional elections. The research method used was qualitative descriptive, the results from this research showed that the phenomenon of identity politics can really happen and become one of the political strengths, it can be seen from the number of the voters’ participation. Other factor which jacked up the victory of Irwandi – Nova was not spared from the factors of the candidate pair’s statures and track records.Keywords: Ethnicity, Aceh Regional Elections, Identity Politics, Irwandi - Nova
TANTANGAN PEMBANGUNAN PERDAMAIAN DI ACEH PASCA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) HELSINKI. (Suatu Kajian Terhadap Wacana Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS)) Dahlil Imran; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 4 (2017): November 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.382 KB)

Abstract

Abstrak Bahasa IndonesiaPercepatan distribusi kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melaksanakan pemekaran daerah. Tentu hal tersebut dapat terwujud apabila dilaksanakan dengan studi yang komprehensif dan melibatkan seluruh pihak. Pemekaran Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) mencuat sekitar tahun 1995 dan 2003. Pemekaran didorong oleh ketimpangan, kemiskinan yang menjadi-jadi serta pola relasi antara pemerintah dan masyarakat yang dirasa kurang baik. Wacana pemekaran ini dimungkinkan dalam logika ketatanegaraan Indonesia, namun yang menjadi menarik adalah wacana pemekaran ini berhadapan dengan isu perdamaian. Mengingat, Aceh yang pada tahun 2005 silam melakukan perjanjian damai, setelah lama diterjang badai konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Tidak sedikit kalangan termasuk Elit Aceh menyatakan bahwa pemekaran bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan mengancam perdamaian yang sudah tercipta. Aspirasi pemekaran vis a vis penjagaan perdamaian, tolak-tarik antara keduanya menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik seperti apa yang timbul akibat wacana pemekaran Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) dan untuk mengetahui apakah konflik tersebut berpotensi menganggu perdamaian yang sudah tercipta.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang timbul akibat wacana pemekaran ALABAS adalah konflik ide atau gagasan saja. Konflik ini bersifat konstruktif.Adapun jawaban atas pertanyaan selanjutnya adalah bahwa konflik tersebut tidak berpotensi mengganggu perdamaian Aceh. Karena tidak adanya pertentangan secara fisik, eskalasi, serta juga terdapat pelemahan di dalam tubuh pergerakan pemekaran itu sendiri sehingga wacana pemekaran ini tidak cukup kuat untuk menggoyang atau bahkan menganggu perdamaian Aceh yang sudah tercipta.Kata Kunci : Pemekaran, Provinsi, Leuser, ALABAS, Konflik, Aceh Challenges of Peacebuilding in Aceh Post-Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. (A Study on Discourse of Regional Blossoming of Aceh Leuser Antara South West (ALABAS))Abstrak Bahasa InggrisAccelerating distribution of welfare can be implemented in various ways, one of them by implementing the Regional Blossoming. Regional Blossoming in this case means creating a new province (pemekaran). Of course it can be realized if implemented with a comprehensive study and involving all parties. The Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) sprang up around 1995 and 2003. This idea is driven by inequality, the growing poverty and bad pattern of relations between government and his people. The discourse of regional blossoming is possible in the logic of Indonesian state administration, but the interesting thing is the discourse of this idea is dealing with the issue of peace. Remembering Aceh, in 2005 there was a peace agreement, after a long stormed by conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Government of Indonesia. Not a few people including the Acehnese Elite today stated that blossoming is contrary to the So-called Undang-Undang Pemerintah Aceh or Law of Aceh Government (UUPA) and threatens the peace that has been created. Aspiration of regional expansion or regional blossoming vis a vis peacekeeping.This study aims to find out what kind of conflicts arise from the discourse of the division of Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) and to find out whether the conflict has the potential to disturb the peace that has been created.The method used is a qualitative research method with descriptive approach. Data obtained through primary data sources and secondary data, primary data through field research is by conducting interviews to informants. While the secondary data through literature research that is with documents, books and related reading.The result of research shows that conflict arising from the discourse of ALABAS expansion is a conflict of ideas only. This conflict is constructive type.The answer to the next question is that the conflict has no potential to disrupt Aceh's peace. Because in the absence of physical threat, escalation, and also there is weakening in the movement of the division itself, so that the division of so called pemekaran (blossoming) is not strong enough to disturb the peace of Aceh that has been created. Kata Kunci : Regional, Administrative, Blossoming, ALABAS, Conflict, Aceh
Peran Komite Peralihan Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mantan Kombatan GAM TIBRANI TIBRANI; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.64 KB)

Abstract

Abstrak Komite Peralihan Aceh merupakan suatu wadah organisasi yang didirikan oleh Gerakan Aceh Merdeka pasca perjanjian MoU Helsinki. Komite Peralihan Aceh berfungsi untuk mempercepat proses transformasi mantan kombatan GAM dari bersenjata ke gerakan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai organisasi yang didirikan pasca perjanjian MoU Helsinki, masalah kesejahteraan anggota Komite Peralihan Aceh  merupakan masalah sentral  diantara problematika yang muncul mengenai banyaknya mantan kombatan yang hidup dibawah kesejahteraan, diantaranya seperti Mawardi Eks Mantan Kombatan GAM wilayah Pasee yang berprofesi sebagai buruh harian lepas   di perkebunan warga. Kondisi serupa juga dialami oleh Kamaruddin Eks Panglima wilayah Nisam yang mengantungkan hidup menjadi reparasi sepeda di Lampeunurut Aceh Besar. Dari data Badan Reintegrasi Aceh ada sekitaran 900 eks mantan kombatan GAM seluruh Aceh yang mengusulkan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi, dari banyaknya usulan bantuan pemberdayaan menunjukan bahwa  masih adanya masalah kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komite Peralihan Aceh dalam mensejahterakan mantan kombatan GAM; Untuk mengetahui program Komite Peralihan Aceh terhadap kesejahteraan mantan kombatan GAM. Adapun penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori kelembagaan dan teori  kesejahteraan sosial  sebagai alat untuk analisis untuk menjawab permasalahan  penelitian. Metode Penelitian ini adalah dekriptif kualitatif.  Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Peralihan Aceh sebagai organisasi yang menampung aspirasi mantan kombatan GAM telah melaksanakan peran sebagai organisasi yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mantan kombatan GAM  melalui berbagai macam program pemberdayaan. Komite Peralihan Aceh menjadi organisasi perantara antara mantan kombatan GAM dengan aktor Pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan mantan kombatan GAM. Kata Kunci: Gerakan Aceh Merdeka, Komite Peralihan Aceh AbstractThe Aceh Transition Committee is an organization organized by the Free Aceh Movement after the Helsinki MoU agreement. The Aceh Transition Committee functions to speed up the process of transforming former GAM combatants from armed to social, economic and political movements. As an organization established after the Helsinki MoU agreement, the welfare issue of members of the Aceh Transition Committee is a central problem among the problems arising from the large number of ex-combatants who live below welfare, including Mawardi, a former GAM combatant in the Pasee region who works as a casual daily laborer on a community plantation. A similar condition was experienced by Kamaruddin, the former Commander of the Nisam region, who was living as a bicycle repairer in Lampeunurut, Aceh Besar. From the data of the Aceh Reintegration Agency there are around 900 former GAM combatants throughout Aceh who proposed assistance for economic empowerment, from the many proposals for empowerment assistance indicating that there are still welfare problems. This study aims to determine the role of the Aceh Transition Committee in the welfare of former GAM combatants; To find out about the Aceh Transition Committee's program on the welfare of former GAM combatants. The research uses two theories namely institutional theory and social welfare theory as a tool for analysis to answer research problems. This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques are primary data, namely interviews and secondary data in the form of library documentation. The results of this study indicate that the Aceh Transition Committee as an organization that accommodates the aspirations of former GAM combatants has carried out its role as an organization that functions to improve the economic welfare of former GAM combatants through various empowerment programs. The Aceh Transition Committee became an intermediary organization between former GAM combatants and Government actors in improving the welfare of former GAM combatants.Keywords:  Free Aceh Movement, Aceh Transition Committee