<![CDATA[Sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan atau dengan pemerintah merupakan salah satu masalah serius dalam sektor pertanahan atau pembangunan di Indonesia. Sengketa ini antara lain terjadi antara PT. Fajar Baizuri Brothers dengan masyarakat Desa Cot Mee Kecamatan Tadu Raya dan Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Perusahaan tersebut mengelola pabrik minyak kelapa sawit yang berlokasi di Desa Cimbreng. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui: penyebab sengketa lahan tersebut dan upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan warga Desa Cot Mee dan Desa Cot Rambong, Camat Kuala Pesisir, dan BPN Nagan Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan, dan dilakukan juga triangulasi untuk validitas data yang dikumpulkan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Fajar Baizuri Brothers adalah karena masyarakat menganggap bahwa perusahaan telah merampas lahan milik masyarakat melebihi dari luas HGU yang telah ditentukan. Di Desa Cot Mee perusahaan dianggap telah menyerobot lahan milik desa, sebab HGU perusahaan berada di Desa Cot Rambong. Di samping itu, perjanjian pembangunan kebun plasma yang sudah ditentukan oleh pemerintah di kedua desa belum direalisasikan sampai saat ini. Program CSR juga tidak sampai kepada masyarakat. Sengketa itu berdampak kepada aspek lingkungan, ekonomi, dan juga psikologis. Masalah pertanahan merupakan suatu masalah yang serius, maka dari itu penyelesaian sengketa lahan harus dilakukan secara menyeluruh oleh pihak-pihak terkait baik masyarakat di kedua desa, perusahaan PT. Fajar Baizuri Brothers maupun Pemerintah Daerah. Sikap keterbukaan dari kedua pihak yang berkonflik serta sikap keadilan pemerintah daerah dengan tidak memihak kepada siapapun sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian yang selama ini belum terselesaikan. Land Tenure Disputes Between PT. Fajar Baizuri Brothers with the Community in Nagan Raya District (Case Study in Cot Mee Village, Tadu Raya District and Cot Rambong Village, Kuala Pesisir Sub-district)Land disputes between communities and companies or with the government are among one of the most serious problems in the land or development sector in Indonesia. The case study of this dispute among others occurred between PT. Fajar Baizuri Brothers and the Cot Mee Village community in Tadu Raya District as well Cot Rambong Village in Kuala Pesisir Subdistrict, Nagan Raya. The company manages a palm oil mill located in Cimbreng Village. This research is intended to find out: the causes of the land dispute, and the efforts undertaken to resolve the dispute. Qualitative descriptive research method is used with informants from Cot Mee Village and Cot Rambong Village, Camat Kuala Pesisir, and BPN Nagan Raya. In-depths interviews and literature reviews were used for data collection and triangulation were used to validate the data that were collected. Data were analyzed using Miles and Huberman interactive technique. Analysis of the research showed that the cause of land dispute between community and PT. Fajar Baizuri Brothers is accrued to the fact that the community considers that the company has expropriated the community's land beyond the specified HGU. In Cot Mee Village the company is considered to have siphoned off the land belonging to the village, as the HGU company is located in Cot Rambong Village. In addition, the agreement to develop the plasma plantation designated by the government in both villages has not been carried out. CSR programs are merely lip service and have not been implemented to the respective stakeholders that were supposed to benefit from it. The dispute has an environmental, economic, and psychological impact. Due to the severity of the land problem, the settlement of land disputes must be done thoroughly by the stakeholders involved – the village communities, PT. Dawn Baizuri Brothers and the local Government. An open attitude should be adopted by both conflicting parties and the local government needs to be impartial in resolving this dispute. This is to expedite the process of dispute resolution that has not met a silver lining thus far.]]>
