Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MEDIASI DAN FASILITASI KONFLIK DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN Safitri, Ritha
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.602 KB)

Abstract

Walaupun telah banyak penelitian yang sangat baik tentangbagaimana menciptakan perdamaian dalam masyarakat yangterpecah belah atau yang telibat konflik, tetapi tetap dibutuhkanadanya saran saran praktis kepada para pembuat keputusanmengenai cara merancang dan memfungsikan katup-katupperdamaian demokrasi agar perdamaian tetap terjaga. Konflik adalahbagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat, tetapi yangmenjadi perhatian penting dalam tahun tahun terakhir ini adalahpada bagaimana mencegah konflik menjadi lebih besar danberdampak negative dan mencari cara cara damai dalampengelolaan konflik. Sebagian besar konflik tajam saat ini bukanlahperang antar negara yang saling bersaing seperti di masa lalu, tetapiterjadi dalam masyarakat di negara negara itu sendiri. Meskipunkonflik konflik itu tampak berbeda satu sama lain, pada dasarnyaada kesamaan isu kebutuhan yang tak terpenuhi, dan pentingnyamengakomodir kepentingan mayoritas dan minoritas.Kata Kunci : Mediasi, Fasilitasi dan Konflik
MEDIASI DAN FASILITASI KONFLIK DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN Safitri, Ritha
Academica Vol 3, No 2 (2011)
Publisher : Academica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.602 KB)

Abstract

Walaupun telah banyak penelitian yang sangat baik tentangbagaimana menciptakan perdamaian dalam masyarakat yangterpecah belah atau yang telibat konflik, tetapi tetap dibutuhkanadanya saran saran praktis kepada para pembuat keputusanmengenai cara merancang dan memfungsikan katup-katupperdamaian demokrasi agar perdamaian tetap terjaga. Konflik adalahbagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat, tetapi yangmenjadi perhatian penting dalam tahun tahun terakhir ini adalahpada bagaimana mencegah konflik menjadi lebih besar danberdampak negative dan mencari cara cara damai dalampengelolaan konflik. Sebagian besar konflik tajam saat ini bukanlahperang antar negara yang saling bersaing seperti di masa lalu, tetapiterjadi dalam masyarakat di negara negara itu sendiri. Meskipunkonflik konflik itu tampak berbeda satu sama lain, pada dasarnyaada kesamaan isu kebutuhan yang tak terpenuhi, dan pentingnyamengakomodir kepentingan mayoritas dan minoritas.Kata Kunci : Mediasi, Fasilitasi dan Konflik
Kinerja Satuan Brigade Mobil (BRIMOB) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengahdalam Penanganan Demonstrasi di Kota Palu Sari Arni Miranda; Nuraisyah Nuraisyah; Ritha Safitri
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Juni 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/0vhkbb49

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kinerja Satuan Brigade Mobil (BRIMOB) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam penanganan demonstrasi Di Kota Palu. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 (Tujuh) orang. Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu teori Agus Dwiyanto, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menujukkan bahwa kinerja Satbrimob dalam penanganan demonstrasi di Kota Palu dapat dinilai belum maksimal, karena dapat dilihat dari empat dari lima indikator yang belum terlaksana dengan baik dan aparat perlu mengenali kembali situasi ketika demonstrasi terjadi agar tidak ada korban yang berjatuhan akibat terinjak-injak.
Gender Perspective of Planners as a Gender Focal Point in the Provincial Government of Central Sulawesi Sahi, Irmawati; Khairil, Muhammad; Safitri, Ritha
Khazanah Sosial Vol. 6 No. 4 (2024): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v6i4.44357

Abstract

This study examines the gender perspective of planners in regional apparatus organizations (OPD) within the Central Sulawesi Provincial Government, focusing on their roles as gender focal points in development planning. Using Peter Berger and Thomas Luckmann’s (1966) Social Construction Theory—comprising externalization, objectification, and internalization—this qualitative research, conducted from September 2024 to February 2025, employs purposive sampling to select informants from key OPDs involved in gender-based planning, including the Regional Development Planning Agency, the Inspectorate, the Women’s Empowerment and Child Protection Office, the Education Office, the Population Control and Family Planning Office, and the Central Sulawesi Social Service. Primary data will be collected through in-depth interviews and direct observations of gender mainstreaming (PUG) activities, while secondary data will be sourced from government policies, academic articles, official websites, and books. Data analysis follows the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014), which includes data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that OPD planners generally exhibit biases in their approach to gender mainstreaming (PUG), where the externalization stage shows varied understandings of PUG alongside efforts to promote gender-responsive development planning, the objectification stage reflects critical perspectives on gender-responsive policies in infrastructure, education, and health, and the internalization stage highlights challenges in fully integrating gender considerations into regional development planning. This study emphasizes the need for capacity-building programs to strengthen planners’ gender perspectives and recommends greater institutional support for sustainable gender mainstreaming in regional governance.