<![CDATA[Abstrak Kabupaten Bener Meriah memiliki resiko bencana yang sangat tinggi. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Adapun program penanggulangan bencana merupakan salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai pemerintahan Legislatif. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan masing-masing sektor pemerintahan belum mengambil peran dan tanggung jawab sesuai dengan turunan dari Rencana Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Bener Meriah. Badan legislatif yang memiliki Fungsi Pengawasan dibidang Politik dan kebijakan merupakan mitra kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah dalam upaya penanggulangan bencana, namun DPRK juga harus melakukan pengawasan pada setiap kebijakan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui salah satu fungsi Legislatif terkait pengawasan DPRK Bener Meriah terkait proses pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bener Meriah. Kemudian juga untuk mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan DPRK Bener Meriah terhadap program penanggulangan Bencana di Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunderdiperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRK Bener Meriah tidak menyeluruh terhadap program penanggulangan bencana, termasuk pengawasan kebijakan dan aturan Qanun yang terkait pada penanggulangan bencana. Kemudian ketidakpahaman DPRK terhadap pengawasan di bidang bencana menjadikan implimentasi program tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak berjalannya perencanaan dengan baik merupakan salah satu indikator tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan DPRK Bener Meriah. Adapun jawaban atas pertanyaan selanjutnya adalah bahwa kendala yang dihadapi oleh DPRK Bener Meriah terkait pelaksanaan salah satu fungsinya yaitu pengawasan, tidak berjalan efektif, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk program kebencanaan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah. Kata Kunci :Legislatif, Pengawasan, Bencana Alam, Bener Meriah, Aceh The Implementation of DPRK Bener Meriah's Supervisory Function Towards Disaster Prevention Program in 2012-2017AbstractBener Meriah District has a very high disaster risk. Disaster risk is a potential loss caused by disaster in an area and certain period of time which can be death, injury, illness, threatened soul, loss of feeling of security, evacuation, damage or loss of property, and disruption of community activities. Disaster management program is one of government policy of Bener Meriah District that needs to be supervised by DPRK as legislative government. The implementation of disaster management policy has not run wellbecause of each sector of government does not follow the roles and responsibilities in accordance with the derivatives of the Disaster Management Plan in Bener Meriah. Legislative Agency that have the function of supervision in the field of politics and policy are partners of the BPBD Bener Meriah in the effort to overcome disaster, but DPRK also has to make improvement on each related policy. This study aims to determine DPRK Bener Meriah’s supervisory function related to the process of monitoring the disaster management program implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bener Meriah Regency andalso to find out what obstacles that led to ineffective DPRK Bener Meriah’s supervisiontowards Disaster prevention programs in Bener Meriah Regency. The research used qualitative methodwith descriptive approach. The data obtained through primary data sources and secondary data. Primary data obtained through field research by conducting interviews to informants. While the secondary data obtained through literature research with documents, books and related reading. The result of the research shows that the supervision done by DPRK Bener Meriah is not comprehensive. Then, the DPRK's lack of understanding on the supervision in the field of disaster made the implementation of the program not as expected. The answer to the next question is the obstacles faced by DPRK Bener Meriah in conducting the supervision caused by lack of budget for disaster programs and limited facilities and infrastructure in the disaster department which is the Regional Disaster Management Agency Bener Meriah.Keywords: Legislative, Supervision, Natural Disaster, Bener Meriah, Aceh]]>
