<![CDATA[ABSTRACT This research aimed to describe and analyze the policy implementation process of Self-Supporting House Aid at Sukadana District of Kayong Utara Regency in 2020. Based on the result of this study, it was known that the purpose and mechanism of the implementation of Self-Supporting House Aid at Sukadana District of Kayong Utara Regency was not in line with the purpose and mechanism arranged by Ministry of Public Works and Public Housing Number 07/PRT/M/2018, quality and quantity of human resources, facilities and infrastructures of Public Housing Office of Kayong Utara Regency as the implementer of the program was still low, and there were also political policies which could hamper the program, and the lack of understanding of the implementer towards this program. Based on the background above, the researcher recommends that the policy implementation of Self-Supporting House Aid program at Sukadana District of Kayong Utara Regency can run maximally as the Public Housing Office to obey the Ministry of Public Works and Public Housing regulation Number 07/PRT/M/2018 and its attachment on Circular Letter from General Director of Home Provision Number 12/SE/Dr/2018 in implementing the program’s policy, to support the quality improvement and the resource quantity by adding technical personnel and supporting budget, to socialize thoroughly to the society, to increase effective communication among stakeholders, and to arrange Standar Operasional Prosedur (SOP) Keywords: Implementation, Policy, Self-Supporting House Aid ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tujuan dan mekanisme pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 belum sesuai dengan tujuan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana Disperkim-LH Kabupaten Kayong Utara selaku pelaksana BRS masih rendah, adanya kebijakan politis yang dapat menghambat pelaksanaan BRS dan masih kurangnya pemahaman implementor terhadap kebijakan BRS. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merekomendasikan agar implementasi kebijakan BRS di Kecamatan Sukadana Kab. Kayong Utara dapat berjalan lebih maksimal antara lain Disperkim-LH Kabupaten Kayong agar mempedomani Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 dan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor: 12/SE/Dr/2018 dalam implementasi kebijakan BRS, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Disperkim-LH dengan penambahan tenaga teknis dan anggaran penunjang BRS, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, meningkatkan komunikasi yang efektif antara stakeholder, perlu segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Bantuan Rumah Swadaya (BRS).]]>
