<![CDATA[Abstrak - Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa.Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa Dasar hukum yang di pakai Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 04/JN/2010/MS-JTH belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dimana hakim dalam amar putusannya telah menggunakan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP serta tidak secara tegas dan jelas menggunakan unsur Pasal yang terdapat dalam Qanun sehingga dalam hal ini telah terjadi kesalahan dalam amar putusannya. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang berbeda terhadap para terdakwa yaitu Menghukum terdakwa I dengan uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 3 (tiga) kali, Menghukum terdakwa II dengan ‘uqubat cambuk dihadapan umum sebanyak 2 (dua) kali oleh karena Mengenai pengelompokan takaran/kadar cambukan menurut jenis tindak pidana belum diatur secara jelas, baik dalam qanun maupun dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan ’Uqubat Cambuk.Kata Kunci : Cabang syariah, Hukum beriman, ibadah, promosi Islam. Abstract - The purpose of this study was to learn whether the legal basis in the decision No. 04 / JN / 2010 / MS-JTH has been in accordance with the legal provisions and to explain the judges' consideration in giving different punishments against the two defendants. The results showed that the legal basis used by the judges in the decision No. 04 / JN / 2010 / MS-JTH was not in accordance with the legal provisions in force. In his verdict, the judge used elements in Article 55 paragraph (1) of Criminal Code and did not explicitly and clearly use the elements of Articles in the Qanun resulting in an error in the verdict. The judge also gave different punishments against the defendants. The defendant I was punished with three lashes in front of the public while the defendant II only received two. This was due to the absence of regulation on the number lashes by type of criminal offenses both in Qanun and the Governor Regulation of Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 of 2005 on Technical Guidelines of 'Uqubat Lashes.Keywords : Branch of sharia, Law in faith, Worship, Islamic promotion.]]>
