Garuda - Garba Rujukan Digital

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Author-ID : 3684288

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

TINDAK PIDANA PENYIMPANAN GAS LPG 3 KG TANPA IZIN USAHA PENYIMPANAN Iqbal Sentosa; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.365 KB)

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg dan untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg. Perolehan data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg di Kota Lhokseumawe meliputi beberapa faktor, yaitu adanya oknum-oknum pangkalan gas LPG 3 kg yang melakukan penyelewengan, lemahya koordinasi antara Pertamina, Pemerintah dan Kepolisian, aparat penegak hukum bersifat pasif, kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah dan Pertamina, dan kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan yang ditemui, yaitu pihak kepolisian harus mendatangkan terlebih dahulu saksi ahli dari pihak pertamina, kurangnya alokasi dana yang memadai. Upaya yang digunakan untuk menanggulangi, yaitu melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, melakukan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana penyaluran gas, dan aparat penegak hukum juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyaluran gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan berkoordinasi dengan pihak Pertamina di wilayah kerja masing-masing, khususnya di wilayah hukum Kota Lhokseumawe. Disarankan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe agar bersifat aktif dalam menindak dan menangani kasus tindak pidana penyimpanan gas LPG 3 kg yang terjadi di kota Lhokseumawe, dan pihak Pertamina melakukan sosialisasi terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg yang sesuai dengen ketentuan hukum kepada pangkalan-pangkalan gas yang memiliki izin, dan penindakan yang lebih tegas dan nyata terhadap pelaku penyimpanan gas LPG 3 kg tanpa izin, serta meningkatkan koordinasi antara Pertamina, Pemerintah, dan Kepolisian di Kota Lhokseumawe.

Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik Desy Ary Setyawati; Dahlan Ali; M. Nur Rasyid
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Transaksi elektronik adalah suatu transaksi perdagangan atau perniagaan baik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik yang terhubung melalui internet. Dengan adanya transaksi elektronik sangat menguntungkan bagi pihak konsumen dalam memilih berbagai jenis barang namun pelanggaran hak-hak konsumen sangat memungkinkan terjadi mengingat transaksi elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional. Untuk itu diperlukannya perlingan hukum terhapa konsumen dalam jual beli barang yang mengandung unsure penyalahgunaan keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penyalahgunaan keadaan yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha adalah melanggar Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen. Penyalahgunaan keadaan juga dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku. Akibat dari penyalahgunaan keadaan dari pihak pelaku usaha mengakibatkan pihak konsumen mengalami kerugian dan mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Selain UUPK dalam transaksi elektronik mengenai perlindungan terhadap konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). UUITE menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang terdapat dalam Pasal 9 UUITE yang menyatakan bahwa,” Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Pasal ini menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi yang sebenarnya mengenai toko online miliknya dan informasi terkait pencantuman klausula baku untuk menghindari terjadinya wanprestasi antara pihak konsumen dan pelaku usaha. Dalam kondisi seperti ini sepatutnya negara hadir terutama dalam wujud hukum yang mengatur dan memberi perlindungan kepada konsumen, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.Electronic transaction is a trading or commercial transaction in the form of distributing, purchasing, selling, marketing of goods and services by using electronic media connected via internet. With the electronic transaction is very beneficial for the consumer in choosing various types of goods but violations of consumer rights is possible because electronic transactions have characteristics different from conventional transactions. Therefore, the need for legal relief on consumers in buying and selling of goods containing elements of misuse of the circumstances associated with the Act Number 8, 1999 concerning Customer Protection (UUPK). Abuse of the state that is often done by the business actor is violating Article 4 UUPK concerning consumer rights. Abuse of the situation can also be done by the business actor by stating the standard clause does not comply with Article 18 UUPK about the ban on the inclusion of the standard clause. As a result of misuse of the circumstances of the business actors resulted in the consumer losses and resulted in a default. In addition to UUPK in electronic transactions concerning consumer protection is also regulated in the Information and Electronic Transaction Act (UUITE). UUITE explains the business actors' responsibility to consumers contained in Article 9 UUITE states that, "Business actors offering products through electronic systems must provide complete and correct information relating to the terms of contracts, producers and offered products". This Article describes the responsibility of business actors in providing actual information about their online store and information related to the inclusion of standard clauses to avoid the occurrence of wanprestasi between the consumer and business actor. Under these circumstances, the state should be present primarily in the form of laws that regulate and provide protection to consumers, as described in Article 1 point 1 UUPK mention that Consumer Protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers.

Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Ridha Hidayatullah; A. Hamid Sarong; Dahlan Ali
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari qanun sebelumnya. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir. Tindak pidana maisir diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Dalam pasal-pasal di atas telah ditentukan batasan hukuman minimal dan maksimal terhadap pelaku, tergantung pada nilai taruhan. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah: Mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pentingnya mekanisme pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat dan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana maisir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan hukuman terhadap terpidana maisir dalam wilayah hukum Banda Aceh berjalan efektif.Qanun Number 6, 2014 on the Law Jinayat (islamic criminal law) as the revision of the previous qanuns. Maisir (gambling) is regulated by Articles 18, 19, 20, 21, 22. This is not set in the previous qanun. This research, are going to rise the problems, namely: The mechanism of punishment for gamblers and the effectiveness of the application of criminal penalties against gambling in Banda Aceh. This study aims to describe and analyze the importance of the implementation mechanisms of the criminal punishment of gambling in qanun jinayat and effectiveness of the application of criminal penalties against gamblers in Banda Aceh. This is empirical legal research with empirical juridical kind. The approach in this study is the approach of law (statute approach). The findings show that the mechanism of inquiry, investigation, prosecution and judgment to the criminal run in accordance with applicable regulations. The application of the punishment against the convicted gamblers in the jurisdiction of Banda Aceh has not been effective.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search