Muhammad Jafar
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Usaha Peternakan di Daerah Pemukiman Warga Peukan Bada Ikrar Cardova; Muhammad Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.914 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggung jawaban pihak peternakan terhadap perbuatan melawan hukum yang membuat warga mengalami kerugian, faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pendirian usaha peternakan di daerah pemukiman serta penyelesaian terkait ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum.Data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan berupa data sekunder yang diperoleh dari serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah buku-buku, literatur, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dari hasil wawancara.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggung jawaban pihak peternakan terhadap perbuatan melawan hukum berupa penyemprotan pembasmi lalat, pembagian keuntungan dari usaha peternakan yang diberikan kepada desa sebagai bentuk ganti kerugian. Faktor penyebab terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam pendirian usaha peternakan di daerah pemukiman antara lain pendirian usaha peternakan sudah sejak lama dengan persetujuan perangkat desa, pemilik dan pengelola usaha peternakan tidak mengusai cara menjalankan usaha peternakan dengan benar sehingga usaha berjalan tidak sesuai prosedur salah satunya tidak memperhatikan kebersihan peternakan. Penyelesaian terkait ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan peternak yaitu melalui jalan damai dengan cara mufakat yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu memberikan laporan kepada pemilik peternakan, musyawarah sampai memperoleh kesepakatan.Disarankan kepada pemilik usaha peternakan agar dapat menjalankan usahanya dengan tata cara yang sesuai aturan dan di lokasi yang tepat. Dalam hal ini pemerintah juga harus turun tangan terutama dalam sektor peternakan dan kesehatan, sehingga dapat memastikan bahwa setiap usaha-usaha berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat. This study aims to clarify accountability ranch hand against an unlawful act that makes people suffer losses, the causes of action against the law in farm business establishments in residential areas and the settlement of related damages resulting tort. Data in writing this paper was collected through library research is secondary data obtained from a series of reading activities, quotes and examine books, literature, and legislation relating to the object of research and field research conducted to obtain primary data from interviews.Based on the research found that accountability of the farm against an unlawful act such as spraying fly repellent, the profits from the farm that was given to the village as a form of restitution. The causes of Torts in the establishment of farm businesses in residential areas include the establishment of farm businesses have long with the approval of the village, the owner and manager of the farm is not mastered how to run the farm properly so that business goes not according to the procedure one does not pay attention to hygiene farm. Settlement-related damages caused by the unlawful act committed breeder is through peaceful way by means of consensus that is done in several stages, to report to the owner of the farm, deliberations leading up to the deal. Suggested to the owner of the farm in order to conduct its business in a manner that according to the rules and in the right location. In this case the government also had to intervene, especially in the livestock sector and health, so as to ensure that any efforts to run well and does not interfere with public health.