RB. Soemanto
Program Studi Sosiologi FISIP UNS

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

MENGHIDUPI TOLERANSI, MEMBANGUN KEBERSAMAAN RB. Soemanto
Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UNS Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Toleransi bagian etika sosial yang melandasi sikap dan perbuatan yang tenang di atas   kebaikan dan kebenaran dalam interaksi sosial bersama. Etika sosial menghidupkan sikap dan perilaku toleran, menghidupi   serta mengagungkan kebaikan dan kebenaran di   masyarakat. Pengendalian sebagai pemikiran dan tindakan yang dilandasi nilai etika menurut norma/kaidah sosial dan hukum yang berlaku, sehingga memanifestasikan pencapaian kepentingan bersama. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi pustaka pada literatur buku, jurnal dan data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan individu di masyarakat seperti memilih jenis pendidikan dan   pekerjaan, mengerjakan sesuatu, bekerjasama, bergotong royong, hidup berkeluarga, juga tindakan memilih dan pemberian dukungan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau ‘Pesta demokrasi’ adalah keputusan seseorang dan sekelompok orang sesuai dengan keinginannya yang dilakukan secara etis dan moral serta keyakinan baik dan benar;   dengan mempertimbangkan   kepentingan individu maupun bersama. Perbedaan pilihan adalah harga dari kebaikan dan kebenaran relatif yang dikeyakini. Pilihan sebagai   hak dan kewajiban sosial dan hukum seseorang yang dihormati dan diakui.   Pemilihan umum   di Indonesia terindikasi fenomena perebutan kekuasaan melalui partai politik yang sarat dengan praktik ‘money politic’ atau politik uang; proses jual-beli suara pemilih. Para pembeli suara melakukannya untuk pemenangan kontestasi politik itu. Transaksi pilihan seperti itu merendahkan hak orang, rakyat dan martabat kedaulatan rakyat. Pembeli suara menyadari “money politic” untuk memenangkan   perebutan kekuasaan. Mereka   bagian dari unsur anggota, kader dan pengurus partai politik yang sesungguhnya sebagai pelaku pendidikan politik rakyat (warga negara), namun tindakan itu   mencederai nilai dan proses demokratisasi. Kontradiksi status dan peranan dari para stakeholder demokratisasi menunjukkan perilaku politik menyimpang terhadap   pembangunan demokrasi dan kehidupan berbangsa.