Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Mulham Jaki Asti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Di Wilayah Kota Makassar: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Asriadi; Mulham Jaki Asti; Azizah, Nur
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 3 ISSUE 2, MAY 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.vi.26135

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Peran Pemerintah Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Di Pekerjakan Di Kota Makassar (Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam). Adapun pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu (1) Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Menangani Anak Yang di Pekerjakan di Bawah Umur (2) Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai Anak Dipekerjakan di Bawah Umur. Penulis menggunakan penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian). Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hukum itu dilaksanakan serta bagaimana proses penekanannya. Hasil dari penelitian ini yaitu bagaimana kemudian pandangan hukum islam dan positif mengenai anak yang dipekerjakan di bawah umur, hal ini menjadi langkah progresif yang ditempuh di lingkungan peradilan agar tidak terjadi eksploitasi anak itu sendiri yang merujuk pada sikap diskriminatid atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. di mana memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingann ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Tugas pokok suatu pemerintah yang harus dijalankan untuk melindungi setiap warga Negara dan memberikan hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah. Untuk itu setiap anak berhak atas hak dan kewajiban untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anak-anak mereka sesuai dengan yang telah diatur dalam undnag-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum islam sendiri suatu pemeberian dari Allah swt, yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya serta perlu adanya peran yang mendukung tumbuh kembang baik dari masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai masa depan bangsa.
Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan Hisbullah, Hisbullah; Sofyan; Mulham Jaki Asti; Kurniati; Misbahuddin
Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 11 No 2 (2022): (December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.34034

Abstract

Violation of workers' rights in Indonesia is a central issue in labor relations Commonly violations of workers' rights demand the existence of the Confederation of Trade Unions as an organization formed from, by, and for workers both in the company and outside the company, which is free, open, independent, democratic, and responsible to fight for, defend and protect the rights and interests and welfare of workers. For this reason, this research is oriented in the form of normative empirical research that seeks to observe the provisions of laws and regulations from the aspects of the rights and obligations of workers and employers along with law enforcement and direct observations in the Confederation of Maros Trade Unions in their role defending the rights and interests of workers in Maros Regency. The conclusion in this study is that labor relations outline the existence of inseparable rights and obligations as a definite causality, so disputes over rights and obligations between workers and employers require law enforcement that can be pursued outside the court through Bipartite settlements and mediation and litigation settlements through judicial institutions. In addition, the existence of KSPI Maros plays a very important role in industrial relations and efforts to resolve labor rights disputes through Bipartite, mediation and courts.
Co-Authors Asriadi Hisbullah Hisbullah Kurniati Misbahuddin Nur Azizah Sofyan