Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Ryzka Dwi Kurnia
IAIN LANGSA
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI Ryzka Dwi Kurnia
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v6i1.2728

Abstract

Artikel ini membahas tentang konsep ideal Al-Mawardi mengenai Imamah (kepemimpinan). Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) yang merupakan suatu penelitian terhadap sejarah dalam kurun waktu tertentu. Metode ini tentu saja bersesuaian dengan tulisan penulis yang memang memfokuskan terhadap pemikiran seorang tokoh yaitu Al-Mawardi. Adapun Data penelitian ini dihimpun melalui studi pustaka, dimana data primernya diangkat dari dan dengan menginventaris karya-karya yang berkenaan dengan pemikiran politik Al-Mawardi. Khususnya yang menjelaskan tentang paparanAl-Mawardi mengenai berbagai kriteria seorang imam (khalifah), cara pemilihan serta kewajiban imam (khalifah), serta keabsahan dan pemberhentian seorangimam (khalifah).
Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam Ryzka Dwi Kurnia
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 2 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v8i2.3542

Abstract

Fazlur Rahman is a thinker of Islamic neo-modernism who wants to actualize the teachings of Islam in a unified and solid framework, where one aspect and the other are interrelated. Through this approach, he wants the Qur'an to be understood in an integral and total way, so that things that are considered contradictory no longer exist. This effort is his obsession so that humans can capture the messages of the Qur'an holistically. Departing from his concern for the global problems facing Muslims, he offers a solution that is grounded in the differences between normative Islam and historical Islam. From this distinction, Fazlur Rahman conducted a comprehensive reconstruction of Islamic scholarship. The reconstruction he did refers to the original and definite Islam. For this reason, he suggested that the Qur'an as the main source of Islam needs to be interpreted as a whole and not to interpret it fragmentarism (paragraph verses), namely an interpretation that is able to understand the Qur'an as a whole, so that the theological, legal, political aspects and ethics in the teachings of the Qur'an into a unified whole. Fazlur Rahman argues that the purpose of the Qur'an is to establish an ethical and egalitarian society. So, Islamic society is formed because of Islamic ideology. The ideal condition of the Islamic social order is "which calls for good and prevents evil". This is in order to realize the implementation of politics based on Islamic ideology which cannot be separated from the Qur'an and Sunnah.
Tinjauan Maslahah Terhadap Praktik Pembatalan Sepihak Dalam Sistem Jual Beli Pre-Order Dessy Asnita; Syarifah Mudrika; Agustinar; Ryzka Dwi Kurnia; Asih Pertiwi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 7, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/jim.v7i2.12609

Abstract

The Pre-Order (PO) system in e-commerce offers convenience for manufacturers and consumers by allowing the ordering of goods before they are produced. From the perspective of maslahah, this system can provide benefits such as production efficiency, reduction of the risk of excess stock, and certainty of demand for producers. However, in practice, PO systems also face serious challenges, especially in terms of unilateral cancellations by consumers, late payments, and failure of manufacturers to fulfill orders. This disorder can cause financial losses and lower trust in business transactions, so it needs to be studied through the perspective of maslahah to assess the extent of the benefits and harms. This study uses a phenomenological qualitative method, by examining the experience of producers in dealing with irresponsible practices in the PO system. Data was obtained through in-depth interviews and literature studies related to Islamic law in business transactions. The analysis is carried out based on three levels of maslahah: dharuriyyah, hajiyyah, and tahsiniyyah. The results of the study show that the PO system has great benefits for the digital economy, but it also risks causing harm if it is not properly regulated. Therefore, solutions such as strengthening digital contracts, transparency in agreements, and implementing a stricter payment system are needed to protect the rights of producers and consumers. With this approach, the PO system can continue to run fairly and sustainably in accordance with the principles of justice, trust, and benefit in Islamic muamalah.
Politik Identitas dan Legitimasi Ulama dalam Pilkada Kota Langsa 2024 Perspektif Fiqh Siyasah Ryzka Dwi Kurnia; Aulia Cahyani Fadilah; Dessy Asnita; Syarifah Mudrika
AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 1 (2026): Al-Bay': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/albay.v6i1.15015

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis penggunaan politik identitas dalam Pemilihan Wali Kota Langsa Tahun 2024 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Politik identitas menjadi salah satu strategi politik yang digunakan kandidat dan partai politik untuk memperoleh dukungan masyarakat melalui pendekatan agama, etnis, dan budaya. Dalam konteks masyarakat yang plural, praktik tersebut sering menimbulkan perdebatan karena berpotensi memengaruhi kohesi sosial dan kualitas demokrasi lokal. Kebaruan artikel ini terletak pada analisis politik identitas dalam Pilkada Kota Langsa 2024 melalui perspektif fiqh siyasah dengan menyoroti peran ulama sebagai sumber legitimasi politik. Berbeda dengan sejumlah penelitian yang cenderung mengaitkan politik identitas dengan polarisasi sosial, artikel ini menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama dapat dijalankan secara inklusif dan tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam masyarakat bersyariat Islam. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil artikel menunjukkan bahwa politik identitas pada Pilkada Kota Langsa 2024 diwujudkan melalui keterlibatan ulama dalam aktivitas kampanye, penggunaan simbol-simbol keagamaan, serta narasi politik yang menonjolkan nilai religius dan budaya lokal. Praktik tersebut dinilai masih berada dalam batas ketentuan peraturan pemilu karena tidak melibatkan tempat ibadah secara langsung maupun ajakan eksplisit untuk memilih pasangan calon tertentu. Dalam perspektif fiqh siyasah, politik identitas dapat dibenarkan sepanjang tidak menimbulkan perpecahan, diskriminasi, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umum. Artikel ini menyimpulkan bahwa politik identitas pada Pilkada Kota Langsa 2024 digunakan secara relatif inklusif dengan menekankan persatuan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan elektabilitas kandidat tanpa mengabaikan prinsip siyasah syar’iyyah dan harmoni sosial.
Co-Authors Agustinar Asih Pertiwi Aulia Cahyani Fadilah Dessy Asnita Syarifah Mudrika