Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ALQALAM Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
AHMAD ANFASUL MAROM
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STRATEGI REKRUTMEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YOGYAKARTA AHMAD ANFASUL MAROM
Al Qalam Vol 28 No 3 (2011): September-December 2011
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (885.342 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v28i3.887

Abstract

Nowadays, recruitment becomes a serious problem for political party reform in Indonesia. We have witnessed many instant cadres who lacked competence but easily obtained a position. Apparently, this issue has become a trend among parties causing the party function to change into broker such as Out Sourching Company. Before the cadres were engaged in political activities, they were already known in the public space such as celebrities, rich men, and elite families. By this context, we need to pay attention toward this phenomenon because from this point the policy makers are made. This paper will highlight the recruitment process of Prosperous and Justice Patry (PKS) in Yogyakarta. The time setting is after 2009 Election. There are two research questions that will be discussed here: First, what kind of strategies do PKS use in recruiting their cadres? Second, how do they select their cadre to be placed in strategic positions (party, executive, legislative)? Furthermore, this paper will adopt some theories of recruitment to examine the PKS's political party typology. Keywords: Islamic party, Prosperous and Justice Party (PKS), Yogyakarta
The Rise of Syari'a Movements In Contemporary Indonesia Ahmad Anfasul Marom
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2575.347 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v5i2.610

Abstract

Sejak dikeluarkannya UU OTODA (Otonomi Daerah) no. 22/1999 yang kemudian direvisi dengan UU no. 32/2004, kurang lebih ada 52 Pemda (Pemerintah Daerah) yang secara formal menerapkan Perda (Peraturan Daerah) bernuansa Syari’ah. Manifestasi Perda-perda ini sangat beragam mulai dari kewajiban mengenakan jilbab, wajib bisa baca al-Qur’an bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ingin naik pangkat dan pelajar yang akan tes masuk sekolah lanjutan, serta formalisasi perda zakat ala Pemda. Padahal, menurut UU OTODA urusan agama sama sekali bukan urusan Pemda. Pemerintah Pusat tampaknya tak peduli kalau tidak dikatakan ‘powerless’ atas fenomena formalisasi keagamaan ini. Secara teoritis, menjamurnya Perda Syari’ah ini bisa dianulir dengan mudah oleh Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan hirarki UU yang lebih tinggi (UU no.32/2004). Paper ini menganalisa situasi kontemporer, tantangan baru bagi proses demokrasi, dan memprediksi masa depan potret masyarakat Muslim Indonesia. Ada dua isu utama yang akan dibahas di sini: a) argumentasi baik yang pro maupun kontra atas penerapan Perda Syariah ini. b) tantangan baru bagi proses demokratisasi di Indonesia di mana mayoritas penduduk Muslim terbesar di Dunia. Sebagian berpendapat penerapan Perda Syari’a bisa saja menjadi ‘bom waktu’ yang dapat mengancam demokratisasi dan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menganalisa asumsi ini dengan mengadaptasi temuan riset PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) dan LSI (Lembaga Survei Indonesia) terkait dengan respon publik terhadap isu pluralisme, toleransi, dan Perda Syari’ah.
Co-Authors