This Author published in this journals
All Journal Al-Qisth Law Review
Tubagus Heru Dharma Wijaya
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENERAPAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) Tubagus Heru Dharma Wijaya
Al-Qisth Law Review Vol 5, No 2 (2022): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.5.2.371-404

Abstract

AbstrakKehadiran internet memudahkan sekaligus dapat menyulitkan manusia memperoleh informasi dan menjalankan urusan-urusannya ditingkat nasional maupun internasional, misalnya dapat menimbulkan kejahatan. “Kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet disebut kejahatan siber (Cyber Crime), yang mencakup dua kategori kejahatan, yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, dan menjadikan komputer sebagai sasaran atau objek kejahatan. Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para pelaku kejahatan melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyber space inilah yang dikenal dengan cyber crime. Walaupun kejahatan dunia maya atau kejahatan siber umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (alternative to imprisonment) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (alternative sanction). Sanksi sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori IKata Kunci : Sanksi, Kejahatan Siber,Tindak Pidana AbstractThe presence of the internet makes it easy for all at once can be difficult for humans to obtain the information and run the affairs national and international level, for example, can cause crime. “The crime that occurs through or on a computer network in the internet is called cyber crime (Cyber Crime), which includes two categories of crimes, namely crimes using the computer as a means or tool, and make the computer as a target or object of the crime. Advances in information technology (internet) and all the benefits it brings negative consequences of its own where the more easily the perpetrators of the crime to do the action that is increasingly troubling the community. The abuse that happens in cyber space this is known as cyber crime. Although cyber crime or cyber crime generally refers to criminal activity with the computer or computer network as its main element, the term is also used for the activities of a traditional crime in which a computer or computer network used to facilitate or allow the evil that occurs. The function of sanctions in criminal law, it is not solely scare or threaten these offenders, but more than that, the existence of such sanctions should also be able to educate and improve the perpetrator. The development of the concept to find an alternative to criminal deprivation of liberty (alternative to imprisonment) in the shape as a sanction alternative (alternative sanction). Social sanctions can be imposed if the deliberation of the judges who examine a case decided that the defendant will be sentenced to imprisonment the duration of not more than (six) months or a maximum fine of no more than a fine Category I.Key Word: Sanction, Cyber Crime, Criminal Law