Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Jurnal Dinamis Jurnal Administrasi Karya Dharma
Coleta Maskikit
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Electrical & Electronics Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT TULIS KANTOR PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN MERAUKE Coleta Maskikit
Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 03 (2021): Desember 2021
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.402 KB) | DOI: 10.52166/madani.v13i03.2798

Abstract

Procurement of goods/services for Office Stationery is a supporting factor in supporting administrative functions in both government and private offices related to administration. Procurement of Office Stationery in a planned and organized manner can have a good impact on each unit or workspace in providing services to the community, of course, really need office stationery so that work activities can run as expected. The process of procuring goods/services is regulated in Presidential Regulation number 16 of 2018, Article 6 concerning the principles in the procurement of goods/services as follows: efficient, effective, transparent, open, fair, non-discriminatory, and accountable. The system of using the state budget in the procurement of goods/services is something that the government must pay attention to, through the Supreme Audit Agency, which has the right to impose sanctions in the event of misuse of the state budget. In carrying out the process of procuring goods/services in the form of office stationery, it is necessary to have a policy in making decisions from a head of the General Section so that there is no delay in the procurement of goods/services.
ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KABUPATEN MERAUKE Coleta Maskikit
DINAMIS Vol 1 No 12 (2017): DINAMIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jd.v1i12.27

Abstract

Dari hasil penelitian akan diketahui bahwa di dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penerapan e-Government adalah dengan terus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta mengadakan sosialisasi namun masih saja terdapat kekurangan di dalam penerapan e-Government di Kabupaten Merauke. Agar Implementasi e-Government di Kabupaten Merauke dapat sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat maka dari segi kebijakan, kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan perlu di dukung dengan pengembangan sumber daya manusiasehingga yang dirasakan di dalam penerapan e-Government di Kabupaten Merauke adalah adanya perubahan baru dalam proses pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, mudah, sederhana, transparan, efektif dan efisien agar dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Faktor – faktor penghambat di dalam implementasi pengembangan e-Government antara lain dikarenakan ketidaksiapan sumber daya manusia baik dari segi dukungan didalam pengembangan SDM dalam hal ini peningkatan kualitas SDM belum memadai, kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan sumber daya manusia bagi operator, programmer dan analis, pemahaman pegawai tentang e-Government yang masih minim. Faktor lainnya adalah Penerapan e-Government yang belum maksimal menyangkut sarana dan prasarana teknologi informasi, kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung serta beberapa system aplikasi e-Government yang masih tersebar yang belum terintegrasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan e-Government sudah terlihat dari segi segi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat itu sendiri dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi operator, programmer dan juga analis. Upaya lain sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah adalah dari segi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi yang ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Coleta Maskikit Etha Maskikit
Jurnal Administrasi Karya Dharma Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Karya Dharma (Maret 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (732.286 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, yang meliputi pelayanan pembuatan Katu Tanda Penduduk Elektronik ( E – KTP ), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan publik di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke dilihat dari dimensi Tangible Reliability, Recponsiviness, Assurance, dan Emphaty beserta indikatornya, (1) pelaksanaan kualitas pelayanan terkait dengan Dimensi Tangible ( Bukti Fisik ) belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai dalam tidak adanya pendingin ruangan, MCK yang belum memadai dan kurangnya filling cabinet. (2) Dimensi Reliability ( Kehandalan ) pegawai dalam menangani setiap keluhan pelayanan belum sesai dengan harapan dan keinginan masyarakat, terlihat masih adanya keluhan dari masyarakat tentang proses pelayanan pembuatan E – KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. (3) Dimensi Responsiviness ( ketanggapan ) pegawai sudah menunjukan sikap tanggap membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan pada proses pembuatan E – KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. (4) Dimensi Assurance ( Jaminan ), ketepatan jaminan tepat waktu pelayanan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, terlihat masih adanya keluhan dari masyarakat terkait dengan ketepatan waktu pelayanan E – KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. (5) Dimensi Empathy ( Empati ) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke sudah menunjukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan kesan menyenangkan dalam proses pelayanan. Adapun kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke antara lain kurangnya sumber daya pegawai, kesadaran masyarakat yang kurang khususnya dalam melengkapi syarat – syarat administrasi pelayanan serta fasilitas pelayanan yang belum memadai
Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Distrik Merauke Juventus Bangkit Wibowo; Coleta Maskikit; Adrianus Warman
Jurnal Administrasi Karya Dharma Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Karya Dharma (September 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.099 KB)

Abstract

This study aims to determine the Population Administration services carried out at the Merauke District Office, Merauke Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative method, with the research location at the Merauke District Office, Merauke Regency. The focus of this study explains that the quality of service at the Merauke District Office includes several indicators including service procedures, completion time, service costs, service products, infrastructure, and service personnel competence. Data collection techniques used in this riset are interviews, observation, and documentation studies, the data analysis technique used is qualitative data analysis. The results of the study indicate that the implementation of Population Administration Services at the Merauke District Office, Merauke Regency has been running well. Suggestions that can be taken is to further improve services, especially in the field of administration so that people understand better what to bring and complete in the administration of population administration
Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Kantor Distrik Merauke Etha, Coleta Maskikit; Siti fatimah Salam; Vinsensius Boli
Jurnal Administrasi Karya Dharma Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Karya Dharma (Maret 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.964 KB)

Abstract

This study aims to find out how the population administration information system works at the Merauke District Office. The population administration information system is an information system developed based on population administration service procedures by implementing information and communication technology systems to organize the population administration system in Indonesia. In this study, researchers used a qualitative research method, namely a research method that requires an in-depth understanding and clearly describes the population administration information system at the Merauke District Office. From the results of the study it can be concluded that the population administration information system at the Merauke District Office in improving accessibility, quality and skills and an effective planning process at the Merauke District Office is sufficient but still has to improve accessibility, quality and skills by providing the best service for the community, and administrative improvements as well as in terms of human resources at the Merauke District Office need to be improved by participating in training related to the population administration information system itself. His suggestion for employees of the Merauke District Office should always prioritize the interests of their duties and functions as a state apparatus, and always be responsible for their work, it is necessary to improve adequate facilities and infrastructure so as to support population administration information system services at the Merauke District Office.
Co-Authors Adrianus Warman Juventus Bangkit Wibowo Siti fatimah Salam Vinsensius Boli