hastangka hastangka
Pusat Studi Pancasila UGM

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN JOKOWI TERHADAP MASALAH KEWARGANERAAN DALAM MERESPONS ISU GLOBAL: STUDI KASUS COVID-19 hastangka hastangka; Muhammad Farid
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.8 KB) | DOI: 10.25273/citizenship.v8i1.6216

Abstract

Kehadiran negara ialah memastikan dan menjamin keselamatan warga negara sebagaimana dalam pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehadiran negara ialah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut dalam perdamaian dunia. Peran negara menjadi penting dalam upaya menjawab tantangan kewarganegaraan. Fenomena penyebaran virus Corona yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada awal bulan Desember 2019 menjadi titik tolak awal kasus merebaknya virus Corona yang sampai sekarang menjadi persoalan dunia. Penelitian ini akan memfokuskan tentang kebijakan politik Presiden Jokowi dalam menanggapi isu internasional melalui studi kasus penyebaran Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan arah Presiden  Joko Widodo dalam menangani tantangan kewarganegaraan pada konteks  kebijakan dalam dan luar negeri untuk menanggapi isu global, yaitu pandemi Covid-19 yang oleh Indonesia  juga telah ditetapkan sebagai bencana non alam dengan skala nasional. Metode penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisa koherensi internal, interpretasi, heuristika, dan analisis wacana terhadap data yang bersumber dari pemerintah, media massa cetak maupun daring, buku, jurnal ilmiah, dan majalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik Presiden Jokowi dalam menghadapi masalah kewarganegaraan dalam kasus penanganan kasus Covid-19 menekankan pada model kebijakan politik partisipatoris dan responsif.