Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Putri Pertiwi Santoso
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI BAGI KOPERASI FUNGSIONAL PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA AKIBAT DARI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum) Putri Pertiwi Santoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.299 KB)

Abstract

ABSTRAKPUTRI PERTIWI SANTOSO, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, Hambatan Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bagi Koperasi Fungsional Pegawai Republik Indonesia Akibat Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum KPRI KARYA NIAGA MALANG) , Dr.Sihabudin,SH.MH, Herman Suryokumoro,SH.MSDalam penulisan ini, peneliti membahas hambatan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi bagi koperasi fungsional pegawai republik indonesia akibat dari pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus proses pembubaran badan hukum KPRI KARYA NIAGA MALANG) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pembubaran KPRI Karya Niaga Malang telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perkoperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, apa hambatan dalam pembubaran KPRI Karya Niaga Malang, dan upaya hukum apa yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pembubaran KPRI Karya Niaga Malang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah merubah status PNS dari Pegawai Negeri Pusat menjadi Pegawai Daerah di banyak instansi, perubahan status tersebut menjadikan para PNS tersebut dibawah kewenangan Walikota dalam Pembinaan dan Pendayagunaannya sehingga Walikota dapat melakukan Mutasi pada PNS tersebut sampai pada lintas dinas (eks departemen) akibatnya keanggotaan koperasi di beberapa dinas menjadi tersebar pada beberapa unit dinas yang pada akhirnya menjadikan koperasi tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya secara efektif, kondisi tersebut koperasi dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti Merger atau dibubarkan dan dalam kasus Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang ini pilihan akhirnya adalah pembubaran Pada proses pembubaran KPRI Karya Niaga Malang mengalami  hambatan, yaitu kurangnya KUORUM pada saat proses pembubaran dan dapat diambil kesimpulan bahwa KUORUM yang kurang dapat disiati dengan tetap  mengudang anggota KPRI Karya Niaga Malang dilampiri dengan surat pernyataan bahwa pihak yang nantinya tidak dapat hadir dapat memberikan suara mereka pada surat pernyataan tersebut.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN Putri Pertiwi Santoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.981 KB)

Abstract

Abstract According to article 12 paragraph a of Law Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, notaries can be fired because it has been declared bankrupt by a court decision that has obtained permanent legal force. Dishonorable dismissal is a treatment that is not in accordance with the concept of bankruptcy because the bankruptcy law itself regulates legal efforts to protect the interests of creditors provided for in Article 24 paragraph 1 of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Bankruptcy is applicable to legal entities and also to individuals. So that a conflict arises between the law concerning the legal consequences of bankruptcy experienced by a notary. This thesis discusses about. Are the provisions in Article 12 letters a Notary Act is not contrary to law number 37 of 2004 on bankruptcy related to the inadequacy someone who had been cut off bankruptcy and notary Can be reappointed after completing the bankruptcy process. The purpose of this journal is to know and analyze whether the provisions in article 12 paragraph a Notary Act is not contrary to law number 37 of 2004 on bankruptcy related to the inadequacy someone who has terminated bankruptcy, and to identify and analyze the notary can be reappointed after completing the bankruptcy process. This journal using the Theory of Rule of Law and Theory of Justice. This journal is a study using the approach Normative Legislation and Conceptual Approach.  Results of this journal is that the contradiction between the Law Notary with the Bankruptcy Act, namely the legal consequences experienced by a notary who has been sentenced for bankruptcy, and the existence of a legal vacuum regarding the reappointment of the notary who has completed the bankruptcy process. Key words: bankruptcy, appointment return, legal due notaries, notary termination   Abstrak Menurut pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam  pasal 24 ayat 1  Undang-undang Tentang Kepailitan. Sehinga timbul pertentangan antara kedua Undang-undang tersebut mengenai akibat hukum dari kepailitan yang dialami notaris. Jurnal ini membahas mengenai. Apakah ketentuan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan terkait dengan ketidakcakapan seseorang yang telah diputus pailit dan Dapatkah notaris diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit. Tujuan jurnal ini adalah Untuk mengetahui apakah ketentuan di dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan terkait dengan ketidakcakapan seseorang yang telah diputus pailit, dan untuk mengetahui dan dapatkah notaris diangkat kembali setelah menyelesaikan proses pailit. Jurnal ini menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Jurnal ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil dari penulisan jurnal ini adalah bahwa  adanya pertentangan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kepailitan yaitu mengenai akibat hukum yang dialami oleh notaris yang telah dijatuhi pailit, dan adanya kekosongan hukum mengenai pengangkatan kembali terhadap notaris yang telah menyelesaikan proses pailit.   Kata kunci: kepailitan, pengangkatan kembali, akibat hukum notaris, pemberhentian notaris
Co-Authors