Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syariah Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Abdul Hakim
IAIN Pontianak
Religion Humanities Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS ISTINBATH AHKAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA Abdul Hakim; Yazid Imam Bustomi
Muẚṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UIN ANTASARI BANJARMASIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/msr.v3i2.5704

Abstract

Pandemi Covid-19 hinggasaatinimasihberlangsungdanbelumbisadipastikansampaikapanbencana non alaminiakanberakhir. Akibatpandemi Covid-19 yang melandanegeri tercintainitelahmengubah dan meluluhlantakkan tatanan kehidupan normal manusia, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya maupun agama. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan guna menimalisir penyebaran wabah Covid-19, mulai darikewajibanmemakai masker, social distancing danphysical distancing sampaipemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada segala aktivitas sosial di sejumlah wilayah yang dianggap dalam kondisi berbahaya. Termasuk upaya pemerintah adalah menggencarkan vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Akan tetapi, program vaksinasi pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya Vaksin Astrazeneca, karena dalam proses pembuatan vaksin tersebut mengandung tripsin yang berasal dari enzim babi. Maka dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memeliki otoritas tertinggi bidang fatwa di negara ini sampai mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan sumber data primer yaitu dokumen Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis isi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami metode istinbath ahkam yang dilakukan oleh MUI dalam mengeluarkan dan memberikan fatwa tersebut.Dalam penetapan hukum pada Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca, MUI memakai pendekatan Maqashidus Syari’ah karena kondisi yang dihadapi masuk dalam kategori kebutuhan mendesak (Hajah Syar’iyyah) dengan tingkatDharuriyah Syar’iyah. Sedangkan metode proses Istinbath Ahkam yang digunakan adalah Maslahah Mursalah. 
Komersialisasi Menara Masjid Sebagai Base Transceiver Station (BTS) Perspektif Fikih Berbasis Maslahah Abdul Hakim; Imam Syafi'i
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol 6 No 2 (2020): Asy-Syari'ah Juni 2020
Publisher : Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v6i2.354

Abstract

In the implimentation of these research activities, then an intensive and deep we dig into the data that is primary an secondary literature of several yellow book, considering that this study are typologically prescriptive explanatory, the purpose of this study was to describe the breadth and depth of the object of our research purpose, of this we do after analyzing of data we obtained, in wich the implementation we used the method of content analysis, that is a pttern of oure text assessment of various literature related and associated with the object of this study, to then take the yarn conclusions as answer to same problems we formulated earliner. the views of jurisprudence space to the commercialization of minarets as telecommunications towes is included of a lease contract, which party takmir as mu'jir, the telecommunications company as musta'jir and towers being rented is musta'jar and ton contract lika this an be fine. Because although there are opinions that do not allow either makruh or haram, all of them groundless if it would cause distress of mafsadat, and there is no need. As for now, a lot of management or commercialize takmir mosque to tower in order to prosper, empower and increase operational funds the moeques and to optimize the function of one part of the mosque building. And all these takmir efforts are froms of an effort to create the benefit of the mosque.
EKSISTENSI QAUL AL-SHAHABI SEBAGAI DALIL SYAR’I Abdul Hakim
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 6, No 1 (2019): April
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v6i1.2199

Abstract

The source of Islamic law is the main foundation a mujtahid for exploring Islamic law for existing arguments, both agreed ptopositions or disputed. Qaul Shahabi is one of the syar’i arguments wich became a discussion of scholars about the success in the determination of the law. Study of Qaul Shahabi become one of the interesting themes among experts ushul fiqh, even though they put it in the position of the disputed argument. However, the majority of scholars use Qaul Shahabi as a backrest in deciding the case of islamic law, especially events that are not partially explained in the Alquran and Hadis. Debate among these scholars only limited to which friends can be used as a basis and reference, but that does not prevent them from making Qaul Shahabiy a shar'i proposition
Co-Authors Imam Syafi'i Yazid Imam Bustomi