Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISA OPTIMASI PEMESINAN PADA MESIN BOR BREDA TIPE R-35 DENGAN ALGORITMA GENETIKA Gio Saputra; Alfian Hamsi
e-Dinamis Vol 9, No 1 (2014): jurnal e-Dinamis
Publisher : e-Dinamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.497 KB)

Abstract

Abstrak Algoritma  Genetika  merupakan  suatu  algoritma  yang  terinspirasi  dari  teori  evolusi  Darwin dimana dinyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu makhluk dipengaruhi aturan bahwa yang kuat adalah yang menang. Algoritma genetika didasarkan pada proses seleksi gen, perkawinan silang  dan  mutasi.  Salah  satu  masalah  yang  dapat  diselesaikan  dengan  algoritma  genetika adalah  persoalan  optimasi.  Optimasi  algoritma  genetika  dilakukan  dengan  mencari  variabel untuk spesiman ST-37 dan mata bor HSS dengan kecepatan potong (V) dari 30 m/min sampai 50 m/min,  diameter(d)  dari  mata  bor  adalah  5,5  mm  sampai  8,5  mm,  kemudian  menurunkan rumus waktu pemesinan (tc) sebagai fungsi optimasi. Variabel yang telah ditetapkan selanjutnya akan melakukan evolusi seperti seleksi, crossoverdan mutasi. Individu terbaik dapat dilihat dari nilai fitness  terbesar karena fungsi optimasi yang digunakan adalah waktu pemesinan (tc) maka dipilih  pengerjaan  dengan  waktu  paling  singkat,  sehingga  didapat  hasil  optimasi  pemesinan Putaran poros utama (n)  rev/min, Gerak makan (f) 0,194  mm/rev, Kecepatan potong (v) 48,532   m/min, Waktu  pemotongan  (tc)  0,00440  min,  Kecepatan  penghasilan  geram  (z)  14,5 cm3/min. Kata kunci: Algoritma genetika, fitness, pe Abstract Genetic  Algorithm  is  an  algorithm  inspired  by  Darwin's  evolutionary  theory  which  stated  that influenced the survival of a creature that the strong rule is a win. Genetic algorithms are based on the process of gene selection, crossover and mutation. One problem that can be solved by genetic algorithm is the optimation problem. Genetic algorithm optimization is performed to find variables to spesiman ST-37 and HSS twist drill with cutting speed (V) of 30 m / min to 50 m / min,  diameter  twist  drill(d)  5,5  mm  to  8,5  mm  and  reduce  machining  time  formula  (tc)  as  a function of optimization. Predefined variables willfurther evolution such as selection, crossover and  mutation.  Individuals  can  best  be  seen  from  the bigest  fitness  value  is  used  as  the optimization function is machining time (tc) then selected work with most short time, so we got the  result  optimization  main  shaft  rotation  machining  (n)  rev  /  min,  deep  feed  (f)  0,194mm/rev, 0,194  mm/revcutting speed (v) 48,532  m / min, , the cutting time (tc) 0,00440  min, Material Removal Rate (z) 14,5 cm3/min. Key words: algorithm optimization, fitness, machining, optimization
KEWAJIBAN MEMILIKI ATAU MENGUASAI GARASI DI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF ATURAN TERKAIT KAWASAN PERMUKIMAN Saputra, Gio; Pujiwati, Yani; Astriani, Nadia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang memuat kebijakan kewajiban memiliki atau menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta berdampak kepada masyarakat DKI Jakarta yang hendak memiliki kendaraan bermotor ataupun yang telah memiliki kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dengan aturan yang berkaitan dengan kawasan permukiman khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingat hanya sebagian kecil wilayah kawasan permukiman di DKI Jakarta yang tertata. Hasil penelitian menunjukan penerapan aturan memiliki atau menguasai garasi di DKI Jakarta belum dapat diterapkan secara keseluruhan karena harmonisasi antar peraturan terkait yang termuat dalam aturan tersebut belum dapat mengakomodasi berjalannya aturan tersebut dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap aturan tersebut mengakibat ketidakperdulian masyarakat terhadap aturan tersebut.
KEWAJIBAN MEMILIKI ATAU MENGUASAI GARASI DI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF ATURAN TERKAIT KAWASAN PERMUKIMAN Saputra, Gio; Pujiwati, Yani; Astriani, Nadia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 2 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 2, Februari 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang memuat kebijakan kewajiban memiliki atau menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor di DKI Jakarta berdampak kepada masyarakat DKI Jakarta yang hendak memiliki kendaraan bermotor ataupun yang telah memiliki kendaraan bermotor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dengan aturan yang berkaitan dengan kawasan permukiman khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingat hanya sebagian kecil wilayah kawasan permukiman di DKI Jakarta yang tertata. Hasil penelitian menunjukan penerapan aturan memiliki atau menguasai garasi di DKI Jakarta belum dapat diterapkan secara keseluruhan karena harmonisasi antar peraturan terkait yang termuat dalam aturan tersebut belum dapat mengakomodasi berjalannya aturan tersebut dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap aturan tersebut mengakibat ketidakperdulian masyarakat terhadap aturan tersebut.