Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Samudra Keadilan Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Muzakkir
IAIN LANGSA
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Muzakkir
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v14i1.1293

Abstract

Pemikiran hukum Islam yang telah dilembagakan dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia adalah fiqh, fatwa ulama, keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan perundang-undangan. Proses lahirnya keempat hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Pemikiran hukum Islam yang diadopsi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia telah lama diproklamirkan oleh para cendekiawan Islam Islam di dunia Islam dengan berbagai macam karya yang telah mereka lahirkan. Para ulama hukum Islam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama sesudahnya. Keberadaan kearifan lokal menjadikannya bagian dari pertimbangan dalam setiap pemikiran hukum Islam di Indonesia, seperti hukum perkawinan dan pewarisan yang sangat menghormati kehidupan sosial masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang berkembang sejak awal dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat.
INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Muzakkir
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v17i1.5609

Abstract

Studi ini mengkaji tentang integrasi hukum adat dalam hukum perkawinan di indonesia (analisis UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia). Dari hasil kajian didapati hasil bahwa aturan adat dan aturan Islam memiliki hubungan, yaitu mempunyai kedudukan atau fungsi yang sama. Kedua aturan tersebut saling melengkapi tanpa harus menghilangkan sedikitpun identitas masing-masing dari kedua aturan tersebut. Sebagai sebuah kesatuan lembaga sosial, aturan adat dan aturan Islam akan berinteraksi dalam kehidupan akan didukung oleh masyarakat atau penganut ajarannya. Dalam perjalananya seorang hakim yang tidak mampu menemukan sebuah pasal pun pada UU No. 1 Tahun 1974 maka hakim terssebut berupaya menngkaji ketentuan itu dalam hukum tidak ditulis ataupun berupaya mencari cara untuk menemukan aturannya dalam Kompilasi Hukum Islam
TINJAUAN KOMPARATIF SANKSI PIDANA PERZINAHAN TERHADAP PELAKU YANG SUDAH MEMILIKI PASANGAN SAH Muzakkir
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7405

Abstract

Hukuman yang diberikan bagi orang yang melakukan perbuatan zina, terkhusus bagi yang sudah menikah memiliki atau mendapatkan hukuman yang beragam sesuai dengan sudut pandang hukum yang dipakai. Yang dalam hukum Islam dan Qanun Jinayat dijelaskan bahwa hukuman bagi orang yang telah melakukan perbuatan zina itu tanpa perlua pengaduan dari salah satu orang (suami atau istri) dari pelaku yang dirugikan, namun dalam KUHP hal itu mesti dilakukan. Sehinggga perbedaan sanksi bagi pelaku perzinahan ini patut untuk dibahas sehingga hasilnya juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat luas
Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Muzakkir
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 8 No 1 (2023): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v8i1.5913

Abstract

One of the principles in the State of Law, the protection of human rights. Everyone needs work to meet the needs of their lives to be more prosperous, work is a demand that must be met by everyone in maintaining their lives. To date, there is no specific legal umbrella in providing protection for domestic workers. Legal protection for domestic workers can only be implemented if there is a clear legal basis to apply to domestic workers and make them workers in the juridical sense. This article is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology used is the study of normative legal studies. The results of the study concluded that the purpose of legal protection as stated in Article 4 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is to provide protection to workers in realizing welfare and improving the welfare of workers and their families. Legal certainty is a judicial protection against arbitrary actions which means that a person will be able to obtain something expected under certain circumstances.
Co-Authors