<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme rekrutmen anggota Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3), mengetahui peran pengawasan yang dilaksanakan Komisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) terhadap proses pembangunan daerah dan mengetahui tahap-tahap proses pengawasan yang dilaksanakan olehKomisi Independen Pemantau Pelayanan Publik (KIP3) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilaksanakan secara snowball sampling sehingga data yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dipakaiadalah data primer yang diperoleh langsung dari nara sumber sebagai informan dan data sekunder berupa dokumen, buku, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang relevandengan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KIP3 yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah relevan sebagai pengawasan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. KIP3 sebagai suatu instrumen pengawasan memiliki peran yang cukup strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran pengawasan KIP3 juga dapatmendorong terciptanya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) di daerah dan berdampak pada peningkatan prosefesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa dalam proses rekrutmen anggota KIP3 belum dilaksanakan secara transparan dan tidak dilakukan seleksi secara terbuka. Demikian pula dalam pelaksanaan tugasnya, KIP3 belum dilengkapi dengan standar pengawasan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman atau acuan kerja bagi KIP3.Kata Kunci : Peranan, KIP3, Pengawasan, Pembangunan.]]>
