Mufti Nurlatifah
Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Fight Against Hoax: An Explorative Study towards Anti-Hoax Movements in Indonesia Mufti Nurlatifah
Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Vol 4, No 1 (2019): June 2019 - Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia
Publisher : Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.827 KB) | DOI: 10.25008/jkiski.v4i1.227

Abstract

False information or “hoax” related to political, economic, religious, cultural, even health issues has become a cause for concern for many people. It is feared that the massive proliferation of hoax-related issues in our public sphere, both in the media and daily interaction, will lead to conflicts if it’s not handled properly. This fear has prompted some movements to fight hoax in Indonesia. The fight against hoax is conducted by many sides, both from government and non-government, in many forms. The Ministry of Communication and Informatics, the Police of the Republic of Indonesia, and the Indonesian Anti-Hoax Citizens have launched a number of anti-hoax movements by publishing information considered hoax. Besides, there are also some other movements to fight hoaxes, such as HoaxAnalyzer by students of the Bandung Institute of Technology (ITB) and Apps application by the Islamic organization Muhammadiyah.  On the global scale, the movement against hoax has been led by Google through Google News Lab and First Draft. The movement to fight hoax is conducted by combining technology and human’s cognition to verify the information. Discussion in this research will explore some anti-hoax movements in society. This study aims to map anti-hoax movements in Indonesia. The mapping is intended not only to explore the form of the movements and the methods they use to fight hoax but also to see how effective the movements are to fight hoax in Indonesia.
Persimpangan Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Regulasi Jurnalisme Digital di Indonesia (The Intersection of Freedom of Expression and Social Responsibility on Indonesian Digital Journalism Regulation) mufti nurlatifah
IPTEK-KOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi Vol 22, No 1 (2020): Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)
Publisher : BPSDMP KOMNFO Yogyakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33164/iptekkom.22.1.2020.77-93

Abstract

Kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial merupakan elemen penting dalam praktik jurnalisme, baik dalam platform media konvensional maupun media digital. Karakteristik media digital, seperti hipertekstualitas, multimedia, dan interaktivitas, membuat kebebasan berekspresi juga berkaitan dengan kebebasan berjejaring, kebebasan berelasi, dan kebebasan konektivitas. Implikasinya, kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pada jurnalisme digital juga perlu diartikulasikan dalam kerangka yang berbeda. Dilema yang terjadi di Indonesia, spirit kebebasan berekspresi pada jurnalisme digital ini tidak berjalan beriringan dengan regulasi media, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bermaksud menguraikan bagaimana implementasi kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pada UU ITE. Penelitian ini menggunakan desk study untuk menganalisis transformasi kebebasan berekspresi yang terjadi di media digital dan bagaimana perubahan tersebut termanifestasi dalam regulasi media di Indonesia.
POSISI UNDANG-UNDANG PERS INDONESIA DALAM EKOSISTEM MEDIA DIGITAL Mufti Nurlatifah
Profetik: Jurnal Komunikasi Vol 11, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/pjk.v11i1.1289

Abstract

Aturan mengenai pers di Indonesia diatur oleh Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers. Segala bentuk aktivitas jurnalisme, baik yang menggunakan media cetak, media penyiaran, dan media baru dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Pers. Pada perkembangannya, praktik jurnalistik pada media online tidak sesederhana formulasi pada undang-undang Pers. Ruang lingkup media baru yang menghadirkan sedemikian banyak kebaruan menghadirkan persoalan dilematis karena karakter media yang berbeda. Karakter media yang berbeda membuat aktivitas jurnalistik pada media baru juga mengalami pergeseran dan dinamika yang luar biasa. Hal ini pula yang kemudian menghadirkan persoalan dilematis di wilayah normatif dan etis. Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini bermaksud ingin melihat bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam ekosistem media baru. Penelitian ini berusaha menjawab posisi tersebut dalam dua aras. Pertama, penelitian ini hendak mengelaborasi bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam konteks hukum media di Indonesia, baik dalam perspektif lex spesialis maupun perspektif lex generalis. Kedua, posisi Undang-undang Pers dalam penelitian ini dilihat dalam konteks empirik pada berbagai kasus jurnalisme media online di Indonesia. Konteks empirik ini lebih melihat pada bagaimana fakta yang terjadi di wilayah hukum dalam menanggapi berbagai persoalan terkait pers di media online.  Indonesian Law No. 40 in 1999 on Press regulate Indonesia press activity in print media, electronic media, and online media. This law not only regulate press activity in collecting and reporting information but also guarantee freedom of the press in all Indonesian platform media. However, online journalism practice not as simple as the law. New media ecosystem challenge journalism practice, ethics, and regulation to the new level. New media character change journalism in many aspect, such as commentary, accuracy, and media management. These changes brought new perspective to discuss about regulation for online journalism. This research want to answer, how Indonesian Press Law taking position in new media ecosystem. First, we can discuss this position by elaborate Indonesian Press Law in lex specialist or in lec generalis condition. Second, we can compare Indonesian online journalism case which use Indonesian Press Law to justice.