Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Albertus Sentot Sudarwanto
Sebelas Maret University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KONSERVASI TANAH DAN AIR (Implication of Goverment Regulation Number 46 of 2017 Concerning Environmental Economical Aspect Towards Water and Soil Conservation) Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Managem
Publisher : Center for Implementation of Standards for Environmental and Forestry Instruments Solo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jppdas.2020.4.1.1-16

Abstract

ABSTRACTIf the upstream community carries out the Soil and Water Conservation (SWC), whereas thedownstream community participates in the benefits, therefore the upstream community needs to be rewarded with Payment Environmental Services (PES). This writing aims to analyze the logical consequences of the regulation of environmental economic instruments toward the SWC, especially related to environmental services. The research method is a normative juridical approach, using secondary data consisting of primary and secondary legal materials using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the PES has been regulated in Government Regulation Number 46 of 2017 on Environmental Economic Instruments but there is no detailed regulation related to the calculation of SWC environmental services performed by downstream communities toward upstream communities. The Watershed Management Coordination Forum together with the government formed an Ad Hoc team whose task was to manage environmental service funds. Downstream communities pay for environmental services to the upstream communities as service providers through the environmental service management agencies. Therefore, the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia needs to immediately compile technical regulations on the mechanism and calculation of SWC from communities and governments in the downstream region to the government and communities in the upstream region.Keywords: Implication; instruments of living environmental economic; soil and water Conservation ABSTRAKApabila masyarakat wilayah hulu melakukan Konservasi Tanah dan Air (KTA), masyarakat bagian hilir ikut merasakan manfaatnya, oleh sebab itu masyarakat hulu perlu diberi Imbal Jasa Lingkungan (IJL). Penulisan ini bertujuan menganalisis konsekuensi logis pengaturan tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup terhadap KTA khususnya terkait dengan jasa lingkungan. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan Teknik analisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan IJL telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tetapi belum ada pengaturan secara rinci terkait penghitungan jasa lingkungan KTA yang dilakukan oleh masyarakat hilir kepada masyarakat hulu. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Bersama pemerintah membentuk tim Ad Hoc yang memiliki tugas mengelola dana jasa lingkungan. masyarakat hilir membayar jasa lingkungan kepada masyarakat hulu sebagai penyedia jasa melalui lembaga pengelola jasa lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI perlu segera menyusun peraturan teknis tentang mekanisme dan penghitungan IJL KTA dari masyarakat dan pemerintah di wilayah hilir kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah hulu.Kata kunci: Implikasi; Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; KTA; DAS
Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa antara PT Bukit Pembangkit Innovative dengan PT Hafila Daya Utama Vanissa Ayuningtyas; Albertus Sentot Sudarwanto
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i4.999

Abstract

This study aims to determine the implementation of the goods and services procurement agreement between PT Bukit Pembangkit Innovative and PT Hafila Daya Utama, as well as to determine the obstacles and solutions that occur in the implementation of the goods and services procurement agreement between PT Bukit Pembangkit Innovative and PT Hafila Daya Utama. This research uses empirical legal research. The data used are primary and secondary data. The legal material collection technique used is field research through interviews. This research uses an interactive analysis model with three analysis components, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the agreement was made to repair damage to the PLTU Banjarsari, then through direct appointment, the company with the best bid price was selected. The first conclusion is that the agreement has been carried out properly in accordance with the provisions in the KUHPerdata and SK Direksi No. 007/SK/DIR-BPI/2021 concerning guidelines for the procurement of goods / services of PT BPI. The second conclusion is that there are several obstacle factors, namely, the process of drafting the agreement, regarding the implementation guarantee, mobilization and labor, the solution is to negotiate, borrow credit, and provide an advance payment for mobilization and consultation with the local Disnaker.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM MENGGUNAKAN PEER TO PEER LENDING Gabriella Hosianna Sirait; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.51621

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam menggunakan layanan peer to peer lending. Penelitian ini adalah  penelitian  empiris  bersifat  deskriptif.  Sumber  data penelitian  ini  didapat dengan melakukan wawancara terhadap penerima pinjaman peer to peer lending, penyelenggara peer to peer lending, dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengajukan pinjaman, penerima pinjaman sering kali merasa dirugikan oleh penyelenggara atau penyedia layananan. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh penerima pinjaman yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan perlindungan hukum yang berasal dari penyelenggara pinjaman. Perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi
Co-Authors Gabriella Hosianna Sirait Vanissa Ayuningtyas