Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Notary
Tri Hayati
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Change From Law Number 4 Year 2009 to Law Number 3 Year 2020 in Environmental Obligations and Good Mining Shan Riwanto Utomo; Tri Hayati
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5269

Abstract

Mining is an important thing for the world, which cannot be separated from the environment that is the object in it. In the amendments to the new law, namely Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, there are regulations regarding environmental obligations and good mining principles. The number of mining companies that do not carry out reclamation has attracted the attention of many parties. The distribution of the authority of the central and local governments is also unstructured with many local governments' powers being amputated by the central government. The scope of the research is environmental problems such as reclamation studies, post-mining and good mining rules regarding the change from Law 4/2009 to Law 3/2020 and ineffective supervision in the implementation of Mining Business activities. The approach taken is using a normative juridical method based on an analysis of normative law. The distribution of authority related to supervision should be shared with the local government so that good mining rules can be perfectly realized. In implementing good mining rules, the government as the issuer of Mining Business Permits should be able to involve the community around the mine more because the role of the community around the mine is also necessary to maintain the ecosystem and environmental sustainability. Environmental responsibility must be increased where the role of mining corporations should not be reduced by choosing only reclamation or post-mining activities.
The Notary Responsibility for the Development of Dedies that Contains False Data in the Agreement Cindy Daniela Lamandasa; Tri Hayati
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i1.4021

Abstract

Notary deed as authentic becomes the strongest and most complete evidence, and has an important role in every legal relationship in people's lives. Therefore, the existence of a notary deed is expected to provide legal certainty and legal protection for the community. However, in practice, it was later discovered that the deed made by a notary contained false data provided by the parties in the deed. Thus, the purpose of writing this scientific article is to analyze how the notary's responsibility is in making a deed with false data and the legal consequences of a deed containing false data. This research is classified as a normative research type supported by secondary data whose data collection is carried out by the library research method and the data obtained from the research results are processed by qualitative methods. The results of this study indicate that if the Notary has fulfilled all the provisions in making a Notary deed correctly, then the Notary deed made based on false data, the Notary cannot be held legally responsible. However, Notaries still need to be careful and uphold the code of ethics of the Notary profession in carrying out their duties and positions. Furthermore, the deed made by a Notary containing falsified data due to the party's error resulted in the deed being null and void.
Perbuatan Melawan Hukum Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 747 K/Pdt/2020 Cut Priska Putri Handika; Tri Hayati; Winanto Wiryomartani
Indonesian Notary Vol 3, No 3 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.505 KB)

Abstract

Pewarisan harta peninggalan pewaris (boedel waris) untuk para ahli warisnya yang berhak mewaris sudah seharusnya didahului dengan pembuatan surat keterangan waris oleh instansi atau notaris yang berwenang membuatnya, terkadang diperlukan untuk dibuat juga akta pernyataan waris oleh notaris. Hal ini disebabkan keterangan ahli waris yang berhak mewaris dan berapa masing-masing bagiannya akan dituangkan dalam surat keterangan waris dan akta pernyataan waris sehingga hak mutlak (legitieme portie) dari ahli waris golongan kesatu, lurus ke atas dan/atau ke bawah (legitimaris) akan mendapatkan pembuktian yang kuat dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tipologi penelitian ini merupakan penelitian yang berisifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori. Hasil analisa adalah ahli waris yang meninggal setelah pewaris dan meninggalkan keturunan dan pasangannya (ahli waris) maka keturunannya mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri, dan balik nama atas tanah waris tanpa adanya pembagian hak bersama atau izin ahli waris lainnya (menguasai harta peninggalan) merupakan perbuatan melawan hukum.  Kata Kunci : ahli waris, pelanggaran terhadap hak waris, pembagian waris.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN.Cbi Muhammad Abdoel Abdoel; Paulus Soelistyo; Tri Hayati
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.809 KB)

Abstract

Artikel ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik.  Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan TL mengetahui bahwa PPAT yang mempekerjakan dirinya, PPAT MS lalai mengecek secara detail surat setoran PPh dan BPHTB yang diserahkan olehnya. Untuk itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai tanggung jawab PPAT terhadap setoran pajak dalam pembuatan akta otentik dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Penulis menggunakan teori tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam setoran pajak dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menganalisis permasalahan, Hal ini dilakukan aga dapat terlihat apakah PPAT telah menjalankan tanggung jawabnya dalam hal setoran pajak. Dalam menerima surat setoran pajak sudah seharusnya seorang PPAT tidak lalai dalam mengeceknya secara detail.Kata Kunci: PPAT, Akta Otentik, Pajak
Tantangan dan Strategi Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Tubuh Kepolisian Republik Indonesia Facharain, Ady Surya; Tri Hayati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.3429

Abstract

Jurnal ini mengkaji secara mendalam berbagai rintangan dan strategi implementasi prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri, sebagai institusi penegak hukum yang memainkan peran penting dalam menegakkan HAM, masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam praktiknya. Kurangnya pemahaman anggota Polri tentang prinsip-prinsip HAM dan aplikasinya dalam praktik kepolisian, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung HAM, lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas, dan keterbatasan sumber daya menjadi rintangan utama dalam upaya penegakan HAM di Polri. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan HAM bagi anggota Polri, pengembangan budaya organisasi berbasis HAM, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan aksesibilitas dan keterbukaan informasi. Jurnal ini memberikan rekomendasi berbagai strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polri untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi HAM dalam tubuh institusi. Penerapan strategi-strategi tersebut diharapkan dapat membawa Polri menjadi institusi penegak hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan melindungi hak asasi manusia masyarakat.
Co-Authors Cindy Daniela Lamandasa Cut Priska Putri Handika Facharain, Ady Surya Muhammad Abdoel Abdoel Paulus Soelistyo Shan Riwanto Utomo Winanto Wiryomartani