Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Al-Khidmah

Penyuluhan Hukum Anti Korupsi di Lingkungan SMA Muhammadiyah 1 Pontianak Anshari Anshari; Heru Yudi Kurniawan
Al-Khidmah Vol 1, No 1 (2018): AL-KHIDMAH (Agustus)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1020.158 KB) | DOI: 10.29406/al-khidmah.v1i1.1060

Abstract

Corruption in Indonesia is growing very rapidly, corruption is widespread everywhere and happens systematically. Often corruption is done with sophisticated engineering and utilizing modern technology. The prevention and prevention of corruption can take the form of various kinds, one of which is to instill an anti-corruption culture through anti-corruption counseling in adolescents, youth, and / or students in school. In order to improve the nation's morals, the strengthening of aspects through an anti-corruption culture from an early age is a crucial task for the academic community as a form of community service, nation and state. Through anti-corruption counseling in schools (in this case Muhammadiyah 1 Pontianak High School), it is expected that the younger generation (students or students) are able to absorb the material from the anti-corruption education. This is done to increase students' knowledge about what factors a person commits corruption, about prohibitions and criminal threats against someone who commits corruption, behavior, morality and morals of a person in life in society.
Penyuluhan Hukum Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Anshari Anshari
Al-Khidmah Vol 6, No 1 (2023): AL-KHIDMAH (Agustus)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/al-khidmah.v6i1.5803

Abstract

Di Indonesia, korupsi berkembang sangat pesat, korupsi merajalela dan terjadi secara sistematis. Seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Fakta-fakta kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pejabat negara kemudian menjadikan paradigma lama itu menjadi nyata. Bahwa pemberantasan kasus korupsi sulit diberantas secara bersama. Sementara itu, para koruptor tidak hanya menduduki posisi teratas pada tingkat pemerintahan eksekutif di tingkat nasional, provinsi, kota, dan kabupaten, akan tetapi juga berada di tingkat hirarki paling bawah, yakni desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu penting untuk mencegah dan mengurangi pengaruh buruk Tindak Pidana Korupsi yang kasusnya dipublikasikan secara bebas di media massa oleh Pemerintah. Sosialisasi dan/atau penyuluhan tentang Undang-Undang Anti Korupsi merupakan salah satu cara untuk mencegah meluasnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara, dalam hal ini salah satu prioritas pencegahannya adalah di Kementerian negara Republik Indonesia. Sebab, kementerian sebagai alat kelengkapan negara merupakan parameter yang menjalankan roda pemerintahan serta mengelola dan menggunakan uang negara (APBN) yang bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, sosialisasi atau penyuluhan anti korupsi di Kementerian Agama merupakan salah satu solusi konkrit untuk mencegah dan mengurangi korupsi di Indonesia. Kegiatan penyuluhan anti korupsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya laten korupsi serta cara pencegahan dan pemberantasannya.