Totok Dwi Diantoro
Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN ERA JOKO WIDODO Totok Dwi Diantoro
Media of Law and Sharia Vol 1, No 4: September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.305 KB) | DOI: 10.18196/mls.v1i4.10272

Abstract

Konflik tenurial masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat 9.124 konflik pertanahan terjadi pada tahun 2015-2019 dalam beberapa sektor, yaitu perkebunan, transmigrasi, dan kawasan hutan. Pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan konflik tenurial melalui produk hukum Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Namun, dalam kurun waktu lima tahun masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama, persoalan konflik tenurial tak kunjung terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial khususnya pada kawasan hutan di era Joko Widodo. Penelitian ini menilai upaya intervensi kebijakan bagi penyelesaian akar permasalahan atau sumber konflik tenurial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan-peraturan terkait resolusi konflik tenurial di era Joko Widodo tidak menunjukkan perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik. Padahal, awalnya berbagai peraturan yang telah ada memberikan harapan cukup positif terhadap penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan. Namun, selepas itu kebijakan-kebijakan lanjutan yang dilakukan pemerintah justru menunjukkan hasil yang stagnan. Peraturan-peraturan yang dibutuhkan sebagai dasar penyelesaikan konflik tenurial tidak cukup memadai. Tumpang tindih pengaturan juga terjadi, karena persoalan konflik tenurial bersifat lintas sektor.
A Critical Review of the Actualization of the Right to Control by the State Doctrine in the Policy on Revocation of Forest Area Permits/Concessions Totok Dwi Diantoro
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 7, No 2 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v7i2.71-93

Abstract

The Right to Control by the State (Hak Menguasai Negara or HMN) is a doctrine derived from Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which asserts that the land, water, and natural resources contained therein shall be controlled by the state for the greatest benefit of the people. In its decision, the Constitutional Court explained that the phrase "controlled by the state" reflects political democracy, whereby citizens entrust their sovereignty to the government in the management of natural resources.In exercising its authority, the government issued the Decree of the Minister of Environment and Forestry No. 01/2022 concerning the Revocation of Forest Area Concession Permits. This decree raised issues regarding the boundaries of authority between the forestry and land regimes. The purpose of this study is to examine how the doctrine of HMN is implemented in Decree No. 01/2022.This research employs a normative legal approach, analyzing the text of laws and regulations, court decisions, and legal doctrines. The findings reveal that, aside from the fact that Decree No. 01/2022 does not genuinely revoke problematic forest area permits, its administrative function (bestuurdaad) remains far from definitive and final. From the perspective of policy function (beleid), the decree even intervenes in the management of former forest areas, thereby exceeding its jurisdiction. However, even with this intervention, there is no evident concrete commitment to prioritize the interests of the people.The conclusion drawn from this study is that Decree No. 01/2022, as a manifestation of the HMN doctrine, still falls short of being oriented toward the greatest prosperity of the people.