Beni Hidayat
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Amdal Bagus Setiawan Hardono; Nasrullah Nasrullah; Beni Hidayat
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (697.945 KB) | DOI: 10.18196/mls.v2i1.11481

Abstract

Hukum merupakan perangkat untuk mengatur dan memuat sanksi bagi pelanggarnya. Demikian juga pentingnya kehadiran hukum yang jelas dan tegas dalam masalah lingkungan merupakan faktor kuat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan bisa memberi efek jera terhadap pelanggar agar supaya tercipta lingkungan yang baik bagi kepentingan bersama. Dalam permasalahan lingkungan diatur bahwa setiap kegiatan/usaha harus membuat izin lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan/usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum Administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta dan kendala dalam penegakan Hukum Administrasi dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian masuk dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi analisis.  Dari penelitian ini didapatkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum perihal AMDAL lebih mengupayakan penegakan hukum yang bersifat prefentif dibandingkan upaya represif. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun kendala dalam penegakan hukumnya adalah kendala yang bersifat yuridis yaitu peraturan yang terlalu banyak hingga membuat pelaku usaha/pemrakarsa kesulitan dalam pembuatan izin lingkungan. Selain itu, masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan membuat banyak kegiatan atau usaha yang mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Yogyakarta Sri Windarti Woliyono; Beni Hidayat
Recital Review Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Januari 2024
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v6i1.31974

Abstract

Legal certainty in terms of legal protection for holders of land rights is the aim of land registration, where proof regarding land rights is explained in the final process of land registration, namely a document and land certificate. To support the implementation of land registration, the government is implementing a complete systematic land registration (PTSL) program which is being carried out for the first time simultaneously for all land registration objects in the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other equivalent name which includes the collection of physical data. and juridical data regarding one or several land registration objects for registration purposes. This research aims to identify factors in the implementation of land registration in Yogyakarta City by the National Land Agency of Yogyakarta City as well as obstacles to the implementation of complete systematic land registration. This research is empirical legal research. The research used primary data and secondary data by conducting interviews with employees of the Yogyakarta National Land Agency. The research results stated that the implementation of complete systematic land registration in the City of Yogyakarta carried out by the Yogyakarta National Land Agency went through several stages. The implementation and stages are in accordance with Ministerial Regulation No. 6 of 2018 concerning Systematic Complete Land Registration and Presidential Instruction Number 2 of 2018 concerning the Acceleration of Land Registration. Factors that become obstacles in implementing complete systematic land registration in the City of Yogyakarta include the lack of enthusiasm from the community and socialization of the Yogyakarta City land agency regarding the importance of a certificate of ownership of the land rights they own in the future and there is still a lot of land in the City of Yogyakarta whose owners do not have complete documents and the land is still in dispute.