<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang masalah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir. Dimana penggunaan eksonerasi adalah dilarang oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk wilayah Kota Malang pada khususnya sudah ada Perda no 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang juga mewajibkan pengelola atau petugas parkir untuk bertanggung jawab penuh atas kendaraan yang berada di tempat parkirnya. Untuk itulah kemudian dilakukan penelitian mengenai kendala dan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan selaku dinas yang diberi wewenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan tempat parkir agar dapat diketahui solusi dan awal pemecahan masalah.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis yuridis empiris dan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan suatu peraturan terhadap pelaksanaan nya di masyarakat. Dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama mengenai peraturan tentang larangan penggunaan klausula eksonerasi dalam kegiatan usaha. sumber data yang digunakan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang dan beberapa sumber lain yang terkait. Metode yang digunakan dalam menggali informasi adalah menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan secara langsung.Hasil dari penelitian ini mengandung kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan pencegahan terhadap penggunaan klausula eksonerasi. Namun penerapan klausula eksonerasi masih terdapat di Kota Malang karena adanya perbedaan wewenang dalam pengawasan pengelolaan parkir.Kata kunci: dinas perhubungan, eksonerasi, karcis parkir, pengelolaan parkir]]>
