Dwi Hariyani
Universitas Gajayana Malang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Dwi Hariyani; Dwi Orbaningsih; Djuni Farhan
PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 1 (2020): Maret
Publisher : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36815/prive.v3i1.575

Abstract

In the VAT Act taxable entrepreneurs have the obligation to calculate, calculate, deposit and report using the VAT Period VAT. The implementation must be fulfilled by taxpayers as a form of compliance and compliance with the Taxation Law. At present the taxable entrepreneur (agent) of 3 kg LPG cylinders, especially Malang Raya, is in the midst of an issue related to the debt owed and the non-payment of VAT on delivery. The purpose of this study is to evaluate in detail the facts or phenomena related to the implementation of VAT on subsidies for 3 kg LPG cylinders applied to PT. Gunawan Migas and PT. Lancar Putra Jaya in accordance with the VAT Act. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research is a case study research with descriptive analysis technique with a qualitative approach. The results of the study are: a) Differences in the implementation of VAT applied at PT. Gunawan Migas and PT. Lancar Putra Jaya. b) Differences of opinion between taxpayers, tax authorities and practitioners in the field of taxation between VAT payable and VAT unpaid for submission. c) Taxpayers consider that the tax authorities only pursue the budget function compared to the regularend function. This research is important to be conducted as a study material for the Government and the Tax Service Office (KPP) to follow up on policies related to the regulation of subsidized LPG 3 kg cylinders. Keywords: Liquefied Petroleum Gas, VAT, Subsidies
PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING Dwi Hariyani
Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 13 No. 1 (2017): Februari
Publisher : Universitas Gajayana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemahaman peraturan perpajakan dengan preferensi risiko berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak di wilayah KPP Pratama Batu. Pengambilan sampel di lakukan berdasarkan convenience sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 99 responden untuk wajib pajak orang pribadi karyawan, 98 responden untuk non karyawan dan 96 responden untuk wajib pajak badan. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Selisih Nilai Mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan, non karyawan dan wajib pajak badan. Akan tetapi preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan, sedangkan untuk wajib pajak badan variabel moderating pada penelitian ini yaitu preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan. Demikian juga dengan pengaruh preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan berpengaruh tidak signifikan dan tidak dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut, sedangkan pengaruh preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan formal wajib pajak badan berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut.