<![CDATA[The state is responsible for protecting all sectors in the area of sovereignty because its role in utilizing the state property (milk al-daulah) is to achieve the prosperity for the wider community. In the concept of milk al-daulah, the state is responsible for determining the direction and delegating certain groups for the management of these assets following the stipulated provisions applied. The research problem in this study was what forms of protection and impact conducted by the government of Aceh Besar district concerning rock mining are. This study employed a qualitative method, and primary data was gathered from field research. Data collection involved observation, questionnaires and interviews. The results showed that the protection efforts undertaken by the local government had reduced the rate of illegal mining. Based on the concept of milk al-daulah, the public property should be managed by the state. It can be concluded that the government of Aceh Besar district has performed its role in protecting the rock mines based on the mandate of the state and Islamic laws. Abstrak: Perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (milk al-daulah) adalah untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep milk al-daulah, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengamatan, penyebaran angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan illegal. Berdasarkan konsep milk al-daulah, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam. Kata Kunci: Sistem, Milk al-Daulah, Hukum Pertambangan]]>
