Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Aini Kusuma Wardani
Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BEBAS BERSERIKAT Aini Kusuma Wardani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52611

Abstract

The results of the study of this article concluded that the 1945 National Constitution emphasized the importance of the system of check and balances (supervision and balance) which need to be a clear division of power between executive and judicial functions. This means that in the problem of dissolving community organizations it is very important to involve the court to break the verdict of the dissolution of community organizations in Indonesia by carrying out the settlement of disputes in court using the principle of justice, simple and mild costs so that the process of resolving the dissolution of community organizations can be carried out effectively and effectivelyKeywords: Community organization, HTIBerdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menekankan pentingnya sistem check and balances (pengawasan dan keseimbangan) yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, HTI
Co-Authors