Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK PENJUALAN VCD ATAU DVD BAJAKAN DI YOGYAKARTA Dewi Prapmasari; M. Hudi Asrori S.
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43004

Abstract

AbstractThis article aims to determine the perceptions of sellers and buyers about the sale of pirated VCD DVDs regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to know what factors can improve their legal protection.. The research methodology used is empirical research, namely  secondary data published, for further research on primary data in the field or for the community.  Legal research materials used are primary and secondary legal materials, techniques used in collecting legal materials are observation, interviews and study of documents or library materials. The results of the research show that the Copyright Law makes songs and music works as one of the protected creations, but there are still many people who do copyright by trading pirated DVDs or VCDs. The perception of the seller who is related to the Copyright Law concerning the need for the Act so as not to involve copyrighted parties, but there must also be a policy thatno related party sells pirated VCDs or DVDs. In law enforcement the Copyright Act has several inhibiting factors, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities factors, community factors, cultural factors.Keywords: Offense; Copyright; Pirated VCD or DVD.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pelaku jualbeli mengenai penjualan DVD  atau VCD bajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukumnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya,  untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.  Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah observasi, wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Undang- Undang Hak Cipta menjadikan karya lagu dan musik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, namun masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan memperjualbelikan DVD atau VCD bajakan. Persepsi para pelaku jualbeli terkait Undang-Undang Hak Cipta ialah pentingnya keberadaan UndangUndang tersebut agar tidak merugikan pihak pemegang hak cipta, namun perlu ada kebijakan agar tidak merugikan pihak pelaku jualbeli VCD atau DVD bajakan. Dalam penegakan hukum Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa faktor yang penghambat yaitu faktor hukumnya  sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.Kata Kunci: Pelanggaran; Hak Cipta; VCD atau DVD Bajakan.
KEABSAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DENGAN BUKTI KEHADIRAN PARA PEMEGANG SAHAM SECARA ONLINE Waringin Seto; M. Hudi Asrori S.
Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (638.279 KB)

Abstract

AbstrakArtikel bertujuan mengetahui keabsahan hukum Akta Notaris berkenaan dengan penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui media elektronik dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang diselenggarakan dengan menggunakan media teleconference. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang studi Dokumen/Kepustakaan dan buku atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menyatakan tidak ada keraguan hukum atas keabsahan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan dengan media teleconference sehingga hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut mengikat para pihak sebagai Undang-undang. Akibat hukum Rapat Umum Pemegang Saham melalui media teleconference diakui oleh hukum. Dengan demikian apabila terjadi sengketa antara para pihak di kemudian hari, maka hasil Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Penggunaan media teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas yaitu sebelum dokumen elektronik dapat dijadikan suatu bukti yang sah, maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya. Batas minimal pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya ia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht). Dengan demikian dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-Undang yang dapat dibantah (rebuttable presumption of law) atau setidak-tidaknya persangkaan hakim (rechtelijke vermoden). Kata Kunci    :   Rapat Umum Pemegang Saham; tanda tangan elektronik; media teleconference