Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum UMPurwokerto Law Review International Journal Law and Legal Ethics (IJLLE) Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Ika Ariani Kartini
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Kosmik Hukum

 1 
Politik Hukum Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) Ika Ariani Kartini; Hengki Firmanda Siregar
Kosmik Hukum Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1956

Abstract

Berdasarkan Keppres Nomor 111 Tahun 1999 dan Kepmensos Nomor 06/PEGHUK/2002 Komunitas Adat Terpencil merupakan kelompok sosial (budaya) yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan sosial dasar (belum adanya lembaga formal di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik). Berdasarkan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Karakteristik Komunitas Adat Terpencil adalah berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup, dan homogen; organisasi sosial I pranata sosialnya bertumpu pada hubungan kekerabatan (bersifat informal dan kental dengan norma adat); pada umumnya terpencil secara geografis dan sosial-budaya dengan masyarakat yang lebih luas; pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem (berburu dan meramu, peladang berpindah, nelayan subsistem, dan kombinasi diantaranya); peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan kepada lingkungan hidup dan SDA setempat relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik. Data Departemen Sosial menyebutkan jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) tahun 2004 sebanyak 205.029 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar di 211 Kabupaten di 27 Provinsi. Kemudian di tahun 2009 jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 229.479 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar di 2.650 lokasi, 2.037 Desa, 852 Kecamatan, 246 Kabupaten yang ada di 30 Provinsi. Hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Indonesia, dikarenakan ketidakseimbangan antara pertumbuhan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terjadi di lapangan dengan kebutuhan baik itu berupa regulasi yang tidak diatur secara eksplisit, maupun berupa pelaksanaan dari regulasi tersebut.  Kata kunci : Politik Hukum, Perlindungan, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2336

Abstract

Dalam tataran normatif, kebijakan publik sebagai sebuah proses dan keputusan politik menjelma menjadi proses dan penyusunan kaidah hukum yang nampak dari berbagai produk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu agar kebijakan publik dapat direspon oleh masyarakat dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam merusmuskan kebijakan publik itu harus diberi porsi yang memadai. Salah satu partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik karena advokasi merupakan cara ampuh mempengaruhi pendapat publik atau orang lain, dan diharapkan juga dapat mengubah perilaku pemegang otoritas kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, maka advokasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas pengambil keputusan. Oleh karena kebijakan publik itu menjelma dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan (baik di tingkat pusat maupun daerah), maka membahas tentang strategi dan teknik advokasi kebijakan publik mau tidak mau bersinggungan dengan proses legalisasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang diberi wewenang untuk membentuk peraturan Perundang-undangan tersebut. Kata kunci: Kebijakan Publik, Peraturan Perundang-undangan, Partisipasi
Model Pembinaan Narapidana Wanita dalam Tahap Asimilasi di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 22, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i1.12456

Abstract

AbstractIn Banyumas Regency, guidance for female prisoners is carried out at the Banyumas Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) because Banyumas Regency does not have an extraordinary women's prison. The guidance for female prisoners in the Banyumas Rutan is almost no different from that carried out on male prisoners. The difference is only in the skills provided where female prisoners are given talents in sewing, arranging flowers, making crossbows, and cooking. The first objective of this study was to identify, identify and analyze the development of female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. Second, to construct a model for fostering female prisoners in the assimilation stage at the Banyumas Detention Center. The method used in this research is descriptive qualitative with a sociological approach (social legal approach). Sources of data used in this study are primary data (obtained directly from informants in the form of interview recordings, survey results, and notes from the field) and secondary data (archives, library documents, statistical data that support the research. In this study, it was found that the development of female prisoners in the assimilation stage at the State Detention Center (Rumah Tahanan, RUTAN) Class II B Banyumas, based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.02-PK-04.10 of 1990 concerning the Pattern of Guidance for Convicts or Detainees, which includes Personality and Independence Development. There are still some shortcomings in the independence development due to limited facilities and infrastructure.Keywords: Detention Center, Female inmates, Patterns of DevelopmentAbstrakDi Kabupaten Banyumas, pembinaan terhadap narapidana wanita dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas karena Kabupaten Banyumas tidak memiliki Lapas khusus wanita. Pembinaan terhadap narapidana wanita di Rutan Banyumas hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan terhadap narapidana laki-laki. Yang membedakan hanya pada jenis ketrampilan yang diberikan dimana terhadap narapidana wanita diberikan ketrampilan berupa menjahit, merangkai bunga, membuat kristik dan memasak. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Kedua, untuk mengkonstruksi model pembinaan narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  dengan pendekatan  sosiologis (social legal approach). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer (yang diperoleh secara langsung dari informan berupa rekaman wawancara, hasil survey dan catatan dari lapangan) dan data sekunder (arsip, dokumen kepustakaan, data statistik yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pembinaan terhadap narapidana wanita dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Banyumas, didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, yaitu meliputi Pembinaan Kepribadian dan kemandirian. Dalam pembinaan kemandirian, masih ditemukan beberapa kekurangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana.Kata kunci: RUTAN,  Narapidana wanita, Pola Pembinaan
Penegakan Hukum Kepabeanan dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia Ika Ariani Kartini; Bayu Setiawan
Kosmik Hukum Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i2.14231

Abstract

Customs crimes in Indonesia are still relatively high, both in frequency and in the value of state losses. During 2005 and the current year 2006, the number of arrests resulting from surveillance in the customs area was 164 and 118, respectively, with state losses of Rp. 11.6 billion and Rp. 20.2 billion, respectively. Meanwhile, the catch data from the marine patrols of the Directorate General of Customs and Excise for 2005 and 2006 were 128 and 89 arrests, respectively, with an estimated state loss of Rp. 10.9 billion and Rp. 4.8 billion. For details and details, see tables 1,2,3 and 4. It can be assumed that customs crimes that are unknown or not caught are much bigger. Based on Law No. 10 of 1995 concerning Customs, Presidential Decree No. 109 of 2001 concerning Organizational Units and Duties of Echelon I Departments which have been amended several times, most recently by Presidential Decree No.23/2004 and Minister of Finance Decree no. 302/KMK.01/2004, the duties of the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) are: Service and Supervision of the traffic of goods entering and leaving the territory of the Republic of Indonesia. And Collection of State Revenue in the form of Import Duty (and Excise). The service function is the duty of DGCE to ensure the smooth flow of goods and documents efficiently and effectively, without a high cost economy, encouraging increased trade and competitiveness. The function of supervision is especially the supervision of the traffic of goods in the context of protecting the interests of the community from attempts to import goods that can damage health and disturb the public, harm consumers, and endanger state security. Thus, it is clear how big and heavy the duties and responsibilities of DJBC are, particularly in preventing and taking firm action against customs violations and criminal acts that can cause state losses in a broad sense, namely financial, security, health, trade and domestic industry/investment disturbances, and trust. society against the government.Keywords: Crime, Customs, Export, Import.
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan Selamat Widodo; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i2.14151

Abstract

The rise of fraud with various modes has worried the public a lot, especially fraud by electronic means. The modus operandi of the perpetrators of the crime varies, ranging from online buying and selling, lottery winners, claiming to be officers, to news reports of relatives who have had an accident and need money to pay for the treatment process. After the victim is deceived, the perpetrator will ask the victim to transfer a certain amount of money to a certain bank account that has been determined by the perpetrator. After the victim transfers a certain amount of money, the perpetrator immediately transfers or withdraws all the money in his account. The purpose of the establishment of OJK is that all activities in the financial services sector can be carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner. Then be able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner and is able to protect the interests of consumers and the public. In order for the public to get protection from the abuse of crime from parties who are not responsible for bank accounts used as a repository for the proceeds of crime, strict supervision and regulation is necessary. This is one of the duties and roles of OJK in providing protection to the public. One of the powers possessed by OJK is banking supervision. In the existing provisions, banks are required to apply the principle of know your customer or CDD (coctumer due dilligent), namely the principle of knowing your customer. So that in the event that the perpetrator of a crime uses his account as a means of crime, law enforcement officers can immediately make arrests and legal proceedings, because the customer has been known and recognized by the bank.Keywords: Financial Services Authority, Know Your Customer/Customer Due Dilligent Principle, Bank account.
Malaysia’s Indisputable Sovereignty Over Sabah Hazmi Mohd. Rusli; Mohd Ridwan Talib; Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 23, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v23i3.18890

Abstract

On Jan 22, 1878, an agreement was signed between the Sultan of Sulu with two British agents, Alfred Dent, and Baron von Overbeck, ceding North Borneo to the British in return for the payment of cession money of 5,000 Malayan dollars annually to the Sultan. The payment was increased to 5,300 dollars per year when nearby islands from Banggi Island to Sibuku Bay were also ceded. Sabah was briefly placed under Japanese rule during World War II and later reverted back to British rule upon Japanese surrender in 1945. Sabah remained a British crown colony until it gained independence within Malaysia in 1963. As a component state of the Federation, Malaysia has invested billions of Ringgit to develop Sabah, establishing a working government to administer this territory. The heirs of the forgone Sulu Sultanate have not done much to display that they are in fact the sovereign rulers of Sabah. This article discusses on the recent issue pertaining to the ‘Sulu state arbitration’ requesting Malaysia to pay compensation to the heirs of the Sulu Sultanate for exercising sovereignty over Sabah from the purview of international law and state sovereignty.  The heirs of the defunct Sulu Sultanate are adamant that Sabah is still ‘part of their territory’. This article concludes that Sabah is recognized globally as part of Malaysia, in no way Malaysia is obliged to entertain claims of descendants of a long-lost sovereign. As a full member of the United Nations, Malaysia is an independent sovereign state and its sovereignty over Sabah must be respected.Keywords: Sabah, State Sovereignty, International Law, Territorial Integrity, Federation of Malaysia, Sultanate of Sulu
Fertilizer Policies: The implementation in Indonesia Compared to European Countries Ari Kurniawati; Ika Ariani Kartini
Kosmik Hukum Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v24i1.23465

Abstract

AbstractThis study explores a case that occurred on land owned by the former mayor of Semarang, Sukawi Sutarip. On land, land measurement errors occur and land ownership overlaps with other people's ownership. Conflicts between adjacent landowners were inevitable. This study aims to determine the chronology of the conflict, the causes of land measurement error and the legal consequences. This research is juridical-normative in nature, meaning that the truth of statements is measured based on positive legal norms. The data analysed is limited to secondary data collected from the internet. Data were analysed qualitatively. The results showed that it was true that there were errors in land measurement and the main causal factor was due to unprofessional officers; and give rise to legal conflict in the court. The legal consequence is that the certificate becomes legally and administratively flawed.Keywords:    Conflict, Land, measurement, administrative flaw
Co-Authors Ari Kurniawati Bayu Setiawan Elza Suryawan Martioso Hazmi Mohd. Rusli Hengki Firmanda Indriati Amarini Mohd Ridwan Talib Rahtami Susanti Rahtami Susanti Selamat Widodo zeehanfuad attamimi