Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Kosmik Hukum Pagaruyuang Law Journal Keadilan JHCLS Action Research Literate (ARL) Collegium Studiosum Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Jurnal Hukum Legalita Prosiding University Research Colloquium Community Services and Social Work Bulletin Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Keadilan
Rahtami Susanti
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
IbM Kelompok Pamong Desa Di Kecamatan Sumbang Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Web Susanti, Rahtami; Harjono, Mr.
Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014 2014: Proceeding Seminar Nasional LPPM 2014, 20 Desember 2014
Publisher : Proceeding Seminar LPPM UMP Tahun 2014

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterbatasan fasilitas teknologi informasi dan tingkat pendidikan pada aparat desa Karangintung Kedungmalang telah menghambat mereka untuk mengoperasikan aplikasi komputer (Microsoft Word dan Microsoft Excel) untuk pelaksanaan tugas keadministrasian. Hal ini menyebabkan kurangnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, terutama di desa-desa yang belum tersedia sistem informasi publik dalam bentuk sebuah website yang berisi informasi tentang potensi desa.  Tujuan  kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam operasi komputer dan mengelola website desa sehingga meningkatkan pelayanan publik. Metode kegiatan yaitu  ceramah,  diskusi dan pengadaan alat teknologi informasi.  Kata kunci : perangkat desa, pelayanan publik.
Pelatihan Tata Cara Pelepasan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak Atas Tanah Rahtami Susanti; Indriati Amarini
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.302 KB)

Abstract

Program pengabdian pada Masyarakat tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah untuk anggota Aisyiyah Ranting Datar dilaksanakan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terkait tentang tata cara pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah sehingga masyarakat dapat mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah tanpa melalui pihak ketiga. Mengurus sendiri pelepasan hak tanggungan dan pengalihan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten akan menghemat waktu dan biaya dibandingkan apabila hal tersebut diserahkan pengurusannya kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG Rahtami Susanti; Soediro Soediro
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 2 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2020
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.727 KB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana bagi anak berupa perampasan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sering mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan anak sehingga tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menghasilkan kajian ilmiah tentang pertanggungjawaban pidana di luar LPA yang dapat diterapkan untuk anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Penelitian ini termasuk dalam kategori legal research dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, Hakim PN Purbalingga memperhatikan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana untuk anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Sesuai dengan semangat perlindungan anak maka terhadap anak yang terlibat kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, pidana yang dijatuhkan berupa tindakan mengikuti pendidikan/pelatihan kerja pada pondok pesantren di Purbalingga.
PENDAMPINGAN ANAK YANG MENJALANI PEMIDANAAN KARENA TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 4 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2022
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana lalu lintas khususnya yang menjadi penyebab terjadinyakecelakaan lalu lintas apalagi sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjadi penyebab atas meninggalnya korban saja sudah membawa trauma tersendiri bagi anak apalagi ditambah bahwa anak tersebut harus menjalani pidana akibat perbuatannya. Belum lagi stigma negatif dari masyarakat seringkali dilekatkan pada anak. Di sisi lain pada dasarnya seorang anak merupakan pribadi yang seringkali belum memahami apa yang diperbuatnya sehingga anak harus dilindungi dari rasa trauma dari peristiwa maupun pemidanaan yang dijalaninya yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Oleh karena itu anak yang menjalani pemidanaan perlu mendapat pendampingan yang tepat sehingga anak tersebut tetap dapat melewati masa anak-anaknya dengan baik meskipun dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu diadakan Pelatihan Pendampingan Terhadap Anak yang Menjalani Pemidanaan karena Terlibat dalam Tindak Pidana Lalu Lintas.
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Pada Kekerasan Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel) Hasry Nurain, Ayu; Susanti, Rahtami
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.1041

Abstract

This study aims to determine and analyze the case of Vicky Prasetyo and Angel Lelga where both of them are still married, the District Court Judge through Decision No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel sentenced Vicky Prasetyo using the Criminal Code. This type of research uses normative juridical legal research, with sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions / decrees. The types and sources of data in the research consist of three types, premier data, secondary data, and premier data. The data collection technique is to use legal research. The results of this study explain that the legal construction in the application of Article 335 Paragraph (1) committed by a husband against his wife, namely the case of Vicky Prasetyo with Angel Lelga, the court determined the decision using Pid.Sus even though the judge imposed a sentence using the Criminal Code, besides that Angel Lelga reported Vicky Prasetyo with a defamation case. Based on Decision No.764/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Sel there is a psychological violence in the case of Vicky Prasetyo and Angel Lelga including, Angel Lelga became afraid and lost the ability to act due to the words that had been issued by Vicky Prasetyo. In addition to the psychological violence, there was also other violence, including the destruction of the bedroom door by Vicky Prasetyo.
Penyelenggaraan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas) Muhammad, Imam Maulana; Susanti, Rahtami
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 02 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 02 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i02.1238

Abstract

Sexual violence against children is a criminal offense aimed at children as victims and has a major influence on children such as on the physical, psychological, and social well-being of children. Cases of sexual violence revealed in Banyumas Regency in the 2021-2023 timeframe are still experiencing ups and downs. This is certainly a concern for the Banyumas Regency government to form a Banyumas Regency Regional Regulation and Regent Regulation as mandated by the Child Protection Law. The Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children was established by the local government to provide services for women and children who experience violence, discrimination and protection, prevention and handling of child abuse cases. The purpose of this study is to analyze the implementation of child protection as a victim of sexual violence and analyze the inhibiting factors of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Banyumas Regency in carrying out its duties. This research uses normative and empirical juridical methods, the subject of this research is UPTD PPA Banyumas Regency. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, literature study and documentation. While the data analysis technique uses a qualitative descriptive analysis method, namely all the data that has been obtained is then explained in detail and systematically in the form of written words. The results of this study concluded that in the process of handling cases, UPTD PPA Banyumas Regency carried out its duties and functions in accordance with its role. The inhibiting factors in handling victims include law, law enforcement, facilities, society and culture. Keywords: Implementation, Child Protection, Sexual Violence
Penghapusan Pidana Mati dalam Perspektif Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights dan Hukum Islam Muhammad, Mahdi; susanti, Rahtami
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5121

Abstract

AbstrakPenghapusan pidana mati telah menjadi trend sejak beberapa dekade belakangan dengan alasan kemanusiaan, zaman dan norma hukum internasional yang mengaturnya yang salah satunya adalah Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Trend ini telah merambah hampir semua bagian dunia, kecuali beberapa gelintir negara dan dunia Islam. Pidana mati memang ada dalam sistem pidana Islam akan tetapi hak asasi manusia dan perubahan hukum berdasarkan dinamika zaman juga diakui. Masalah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penghapusan pidana mati dalam prespektif the Second Optional Protocol to ICCPR dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan pidana mati menurut norma internasional tersebut dan hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penghapusan pidana mati bersifat mutlak dan non-derogatif serta dengan reservasi yang bersifat sangat terbatas. Sedangkan di dalam hukum Islam, pidana mati justru tidak dapat dihapuskan karena eksistensi qishash diatur secara tegas, eksplisit dan qat’i di dalam Al-Qur’an serta qishash bukanlah hal yang mutaghayyirat yang dapat diperbaharui sesuai dengan perubahan zaman, selain itu qishash juga menjamin kelangsungan hidup dan mengakomodir hak hidup dalam spektrum yang luas. Eksistensi pidana qishash juga tidak dapat dihapuskan oleh negara karena dalil diyat dan permaafan karena untuk dua hak tersebut semata-mata berada di tangan ahli waris.
ASPEK HUKUM CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Hidayah, Astika Nurul; Kartini, Ika Ariani; Susanti, Rahtami
Community Services and Social Work Bulletin Vol 1, No 2 (2021): Community Services and Social Work Bulletin Volume 1 No. 2 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.288 KB) | DOI: 10.31000/cswb.v1i2.5866

Abstract

The world of today's youth cannot be separated from the internet. In addition to using the internet for learning needs, teenagers also use the internet to interact in cyberspace through social media. Although it provides many benefits, social media in cyberspace also has the potential to cause negative impacts in the form of cyberbullying, namely mental violence by a person or group of people against another person or group of people in cyberspace so that the victim feels mistreated. According to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), cyberbullying is categorized as a crime and has legal sanctions. The purpose of the science and technology activity for the community "Legal Aspects of Cyberbullying Among Adolescents in the Perspective of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions" is to provide understanding to students at the Purwokerto Muhammadiyah Women's Orphanage about cyberbullying. and its regulation in the ITE Law so that female students can use social media on the internet wisely.
Regulating Fake News and Hoaxes: A Comparative Analysis of Indonesia and Malaysia Supanto, Supanto; Saefudin, Yusuf; Ismail, Noorfajri; Susanti, Rahtami; Adi, Lutfhi Kalbu
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.113

Abstract

Indonesia and Malaysia already have regulations prohibiting the spreading of fake news and hoaxes. However, the critical question is whether these regulations can tackle the spread of fake news and hoaxes, considering their detrimental impact on the economy and reputation. This is aimed at comprehensively understanding the legal framework in both countries. This research was designed using the normative juridical method. The approaches used are statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The result show Indonesia's penal policy was recently created by passing a new Criminal Code. It seeks to protect public order, public welfare, and democratic values, emphasizing a balance between freedom of speech and combating the adverse effects of hoax and fake news. Meanwhile, Malaysia employs regulatory measures through the Communication and Multimedia Content Forum, relying on voluntary compliance and cooperation from various stakeholders. Looking ahead, emerging technologies and methodologies in digital forensics offer promise for more effective means of identifying the origins of fake news
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia) Rosedila, Shafa; Susanti, Rahtami
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1481

Abstract

This research discusses the crime of sexual violence against children in Indonesia and Malaysia. This research is a normative juridical research using a comparative approach. This research aims to analyze the differences and similarities of the legal frameworks of the two countries, considering that Indonesia adheres to the Civil Law Law system, while Malaysia adopts Common Law. Data shows that in 2024, Indonesia recorded more than 23,000 cases of sexual violence against children, while Malaysia reported nearly 3,000 cases in early 2023. This article highlights challenges in law implementation, the need for policy reform, as well as the importance of adequate psychological support for victims as part of recovery efforts. The research provides recommendations to strengthen child legal protection in both countries, with the hope of promoting more effective responses to child sexual crimes and contributing to the academic literature on this issue.
Co-Authors Abdiyono, Pamuji Adi, Lutfhi Kalbu Agus Setya Wardhana Anas Indratanaya Andika Ramadhani Wibowo Mukti Attamimi, Zeehan Fuad Daffa Rizky Dewanto Dimas Ilham Mubarok Halfan Dimas Aji Pangestu Hanafiah Hanafiah Hasry Nurain, Ayu Hazmi Mohd. Rusli Hidayah, Astika Nurul Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Kamarudin, Shah Kartini, Ika Ariani Mohd Ridwan Talib Mr. Harjono, Mr. Muhammad Rifaldi Muhammad, Imam Maulana Muhammad, Mahdi Mukarram, Fathu Nika Demitri Hudan Pandu Ardiansyah Rama Fatihul Ihsan Rosedila, Shafa Saefudin, Yusuf Soediro Soediro Supanto Supanto Surachman, Vitriyah Arafah Susilo Wardani Taufik Kurohman Widodo, Selamat Widya Nirmalawati Wulandari, Aulia Adelia