Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.961
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law
Mochammad Najib Imanullah
Sebelas Maret University
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK SEBAGAI PEMEGANG KOMPONEN PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN HUTANG SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENERBANGAN Pradnya Paramitha Dias Rahmadhani; Mochammad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28874

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to know about the legal protection the parties as components of aircraft components as collateral for fiduciary debt in credit agreements in the context of developing the aviation industry.This research is a normative law research which is descriptive. It used statute approach and comparative approach. The materials used in the research are primer law material and secondary law material by using library research as the data collection technique. In analyzing the law material, the researcher used the method of syllogism deduction to explain the general things to draw the specific conclusion. Based on the result it can be concluded that the importance of legal certainty of aircraft as a guarantee as collateral for credit agreements in the development of the aviation industry , because many uses of aircraft in this era so that special regulations are needed about the legal certainty of aircraft as a guarantee as collateral for credit agreements in the development of the aviation industry.
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI zennia almaida; Mochammad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28858

Abstract

abstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya dan mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik saat melakukan transaksi tol non tunai. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol non tunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol non tunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan content identification (memperlajari substansi) dengan menggunakan penafsiran hukum historis, penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum teologis. Hasil dari kajian ini adalah uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya memiliki persamaan dan perbedaan yang diidentifikasi dari fungsi dan kegunaanya dan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.AbstractThis study aims to determine the similarities and differences in electronic money with payment instruments using other cards and find out the legal protection for users of electronic money when conducted non-cash toll transactions. This study is a normative legal research whose data came from primary legal materials, namely regulations related to electronic money and non-cash toll transactions and secondary legal materials, namely scientific journals, books and writings that discuss electronic money and non-cash toll transactions. This study is descriptive analytical used legal material collection techniques, namely the study of documents or literature with content identification (learning substance) by used historical legal interpretation, interpretation of grammatical law and interpretation of theological laws. The results of this study are electronic money with other card payment instruments that have similarities and differences identified from their functions and uses and legal protection for users of electronic money has been regulated in the current regulations.
IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA Prasidya Mohammad; Mochammad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28906

Abstract

AbstrakThe purpose of this study discusses about implementation of trademarks as a fiduciary guarantee because there has been no legal certainty in the transfer of trademarks as a fiduciary guarantee, the legal vacuum has led to differences in interpretation of the transfer of trademarks as collateral objects.This research is a descriptive normative legal research. It used is the statute approach and the comparative approach. The material used in this writing is obtained from a collection of primary legal materials and a collection of secondary legal materials using data collection techniques in the form of library studies. In analyzing legal material, a method of syllogism deduction is used to explain a general matter then draw it into a more specific conclusion and based on the results of research and discussion it can be concluded that the implementation of trademarks as a fiduciary guarantee requires special regulations as a form of legal certainty over the transfer of rights brand in the form of fiduciary guarantees in supporting economic development.AbstrakKajian ini dimaksudkan untuk membahas implementasi hak merek yang hingga kini belum terdapat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek sebagai jaminan fidusia, tidak adanya pengaturan secara khusus menimbulkan terjadinya perbedaan pernafsiran terhadap pengalihan hak merek sebagai objek jaminan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kumpulan bahan hukum primer dan kumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak merek sebagai jaminan fidusia perlu adanya peraturan khusus sebagai bentuk kepastian hukum atas pengalihan hak merek berupa jaminan fidusia dalam mendukung perkembangan ekonomi di zaman moderen saat ini.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN PENERBANGAN BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN lailia syifaatur rosida; Mochammad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28866

Abstract

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai klausula eksonerasi yang pada kenyataannya masih ada pada tiket penerbangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan semua publikasi ilmiah tentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bentuk-bentuk klausula eksonerasi dalam penerbangan Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu klausula eksonerasi yang mengalihkan seluruh tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang mengalihkan sebagian tanggung jawab.
KEDUDUKAN SUROGASI DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA lintang wistu malindi; Mochammad Najib Imanullah
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28926

Abstract

This study aims to analyze the legal standing of Surrogacy and the legal status of the child which is born by surrogacy based on Indonesia’s Private Law. In order to achieve the goal, the writer used normative legal research as a method. It used secondary data which consist of primary sources and secondary sources which obtained by doing literature study. The primary sources was composed of legislation, meanwhile its secondary sources was composed of publication such as books and other publications which related to the matter. It used statute approach and law interpretation in order to achive an answer. Based on the study, it shows that such surrogacy is unlawful and the legal status of the child which was achieved through the method still remains unclear based on Indonesia’s Private Law. Keyword: Surrogacy; Legal Status of The Child; Private Law  
Co-Authors lintang wistu malindi Pradnya Paramitha Dias Rahmadhani Prasidya Mohammad Zennia Almaida