Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Privat Law
Adi Sulistiyono
faculty of Law Sebelas Maret University
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN GRAFIS PADA KAOS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi Pada Penjual Kaos di Malioboro Yogyakarta) Ezra Mayora Widiasari; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49319

Abstract

This article aims to find out what are the problems that hamper legal protecting of rights holders in T-shirt graphic design according to law number 31 of 2000 concerning industrial design ( case study in T-shirt seller in Malioboro, Yogyakarta).The research methodology used is a non-doctrinal research method or Empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field. The law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 concerning Industrial Design which is protected a creator  of  graphic  design.  A  graphic  design  is  a  one  of  creation  must  be  protection. Especially for creator of design graphic. The result of protection for T-shit creator design graphic in Malioboro, Yogyakarta, is not protected optimally because there are defect in implementation and there are three inhibiting factors. Researchers getting conclusion that the implementation of protected for creator rights graphic design on t-shirt is not optimally and to harmful for creator and designer 
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMBATALAN SEPIHAK PENERBITAN DOKUMEN PENGANGKUTAN ELEKTRONIK OLEH ONLINE TRAVEL AGENT Kristin Hutabarat; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60461

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan terkait pembatalan sepihakpenerbitan dokumen pengangkutan yang dilakukan oleh online travel agent (OTA) serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang dengan meninjau kepada UU ITE. Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian normatif dengan sifat deskriptif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dengan pola piki deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembatalan sepihak penerbitan dokumen pengangkutan elektronik oleh OTA dikarenakan kursi yang telah tidak tersedia telah melanggar Pasal 9 UU ITE tentang kewajiban penyampaian informasi yang benar. Sedangkan pembatalan penerbitan sepihak yang dilakukan OTA dikarenakan kesalahan sistem telah melanggar Pasal 15 (1) tentang  keamanan dan kehandalan sistem elektronik.  Terhadap  kerugian  yang dialami penumpang dalam Bab VIII UU ITE penumpang dapat melakukan gugatan perdata dengan dasar wanprestasi. Secara garis besar pembatalan penerbitan secara sepihak tersebut terjadi karena kesalahan dan kegagalan dalam sistem elektronik OTA sehingga pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan pada sistem elektronik melalui evaluasi berjangka dan kewajiban pembaharuan sertifikat elektronik bagi OTA guna meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
MENGGUGAT PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN DATA NASABAH KONSUMEN JASA KEUANGAN PERBANKAN Revania Nadira Putri; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60463

Abstract

Ketidakmampuan perbankan dalam mengantisipasi masalah pada aspek perlindungan atas data/ informasi pribadi nasabah belum dapat diberikan secara maksimal terlebih kaitannya dengan data/ informasi nasabah yang bersifat rahasia. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga   yang   memiliki   kewenangan   dalam   perlindungan   konsumen   jasa   keuangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada nasabah karena ketidakmampuan perbankan dalam menjaga kerahasiaan data nasabah.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah  dalam  menjalankan  tugasnya,  OJK  dihadapkan  dengan  berbagai  kendala  seperti kurang aktif dan tidak kooperatifnya baik nasabah maupun pelaku usaha jasa keuangan. Ditambah  lagi belum optimalnya pelaksanaan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di tingkat daerah.
Co-Authors Ezra Mayora Widiasari Kristin Hutabarat Revania Nadira Putri