<![CDATA[AbstractThe aims of this article is to find out the problem of consumer protection in electronic transactions that occur in Indonesia. This research is normative prescriptive research. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique that the author uses in this study uses the Library Study technique, then the data analysis technique used is the deductive syllogism method. The results of the study show that the problem of consumer protection can arise due to several factors such as legislation that is too old and needs renewal, lack of goodwill from business actors to fulfill their obligations fully in carrying out electronic transactions, ignorance of consumers regarding regulations that protect rights their rights in electronic transactions, as well as the government's role in lacking preventive and repressive actions in resolving consumer protection issues that occur in electronic transactions. Consumer protection is a problem that must be resolved immediately by the government considering that the problem has been occurring for a long time now so that it cannot provide legal protection to consumers optimally. AbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui problematika perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskiptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik Studi Pustaka, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan problematika perlindungan konsumen dapat muncul karena beberapa faktor diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang sudah terlalu tua dan butuh pembaharuan, tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dalam melakukan transaksi elektronik, ketidaktahuan konsumen mengenai peraturan yang melindungi hak-hak mereka dalam transaksi elektronik, serta peran pemerintah yang kurang dalam melakukan tindakan preventif dan represif dalam menyelesaikan persolan perlindungan konsumen yang terjadi di transaksi elektonik. Perlindungan konsumen menjadi problematika yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah mengingat problematika tersebut sudah terjadi sejak lama hingga sekarang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen secara optimal. ]]>
