<![CDATA[Abstract The objectives of this article are to describe: (1) the models of debt acknowledgments in the practice of banking credit provision and (2) the effectiveness of gross deed of debt acknowledgment in the practice of banking credit provision for the settlement of credit problems when a debtor commits breach of contract.This research used the doctrinal descriptive research method. The sources of the data were primary law materials i.e. those related to laws, government regulations, Civil Law Code, and contract-related regulations; secondary law materials i.e. those which explain the primary law materials, namely: results of researches, articles, references, and other information media; and tertiary law materials i.e. supporting law materials which provide directions and explanations on the secondary law materials such as legal dictionary, general dictionary, legal magazines, and journals. The result of the research shows that the debt acknowledgments drawn up by Banks in Surakarta are parts of loan agreements between banks and their customers. A letter of loan agreement is a consensual agreement materialized in the form of “Credit Approval Letter (SPPK)”, namely: an approval letter drawn up by a bank to provide credits with all requirements to prospective debtors. When a prospective debtor agrees to the agreement and its requirements, the loan agreement and its ancillary documents which include credit bonding, debt acknowledgment, and powers of attorney is then drawn. The form of debt acknowledgement in the credit agreement deed, which is made under the notarial deed and which includes its executorial power is an authentic deed which contains money debt acknowledgement but does not contain credit interest, credit promises, etc. contained by a credit agreement. In the banking practices in Surakarta, the execution of grosse deed of debt acknowledgment is rarely done because both debtors and creditors prefer to settle the difference amicably. In addition, most of the debt problems are settled through credit rescue strategies, namely: (1) credit rescheduling, (2) credit reconditioning, and (3) credit restructuring. The grosse deed of debt acknowledgment has until today, been viewed still effective for the loan problem settlement because the grosse deed of debt acknowledgment is an authentic deed which has the same executorial power as the judge’s permanent legal force verdict has.Keywords: grosse deed, banking credit, execution. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan model pengakuan hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan. 2) Mendeskripsikan efektifitas grosse akta pengakuan hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan dalam menyelesaikan permasalahan kredit apabila debitor cidera janji. Jenis penelitian hukum ini adalah doctrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data meliputi: bahan hukum primer, yaitu berhubungan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, majalah hukum dan jurnal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pengakuan hutang yang dibuat oleh bank di Surakarta merupakan bagian dari suatu kesepakatan perjanjian untuk hutang piutang antara bank dengan nasabah. Surat perjanjian untuk hutang piutang merupakan suatu perjanjian konsensuil, yang diwujudkan dalam bentuk Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yaitu surat persetujuan yang dibuat oleh bank untuk memberikan kredit pada calon debitor dengan segala persyaratannya. Apabila calon debitor setuju maka dibuatlah perjanjian kredit dan kelengkapannya yang meliputi pengikatan jaminan, pengakuan hutang, dan kuasa-kuasa. Bentuk pengakuan hutang dalam akta perjanjian kredit yang dibuat secara Notariil dan kekuatan eksekutorialnya merupakan akta murni berisi pengakuan hutang sejumlah uang dan tidak mengandung bunga, janji-janji, dan sebagainya seperti perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan di Surakarta, eksekusi grosse akta pengakuan hutang jarang dilakukan. Hal ini disebabkan karena baik debitor maupun kreditor lebih senang memilih jalur kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian hutang sebagian besar telah dapat diatasi dengan strategi penyelamatan kredit dengan cara: (1) penjadwalan kembali (rescedualing) (2) persyaratan kembali (reconditioning) dan (3) penataan kembali (restructuring). Grosse akta pengakuan hutang hingga saat ini dipandang masih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Hal ini dikarenakan grosse akta pengakuan hutang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan eksetutorial yang sama dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.Kata kunci : grosse akta, kredit perbankan, eksekusi.]]>
