Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANPA SIGHAT AKAD fasya fasya
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v3iII.705

Abstract

Transaksi jual beli tanpa menyebutkan sighat akad sering kali terjadi, baik saat berbelanja di pasar swalayan maupun pasar tradisional. Pada dasarnya, hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, namun tentunya tidak sesederhana itu. Dibutuhkan akad dalam transaksi tersebut dan pastinya bukan sembarang akad. Akad sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan sah menurut hukum Islam. Diantara bentuk bisnis yang sedang di posisi trend teratas saat ini adalah transaksi jual beli online. Penjual dan pembeli tidak saling bertemu, bahkan tidak saling mengenal, namun saling melakukan transaksi jual beli. Dalam praktik ini, sering terjadi kealpaan seperti tidak adanya sighat akad dan hilangnya kesakralan akad, sehingga melahirkan tanda tanya tentang keabsahan jual beli tersebut. Permasalahan ini yang akan penulis jelaskan secara mendetail berdasarkan kajian fikih muamalah agar tidak ada lagi kerancuan dalam bertransaksi. Walau bagaimanapun hukum Islam tetaplah hukum Islam yang harus ditaati selama tidak ada udzursyar’i yang menghalanginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanpa sighat akad dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli transaksi jual beli tanpa sighat akad yang terjadi pada transaksi online. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Peneliti mendasarkan teori penelitian ini pada alQuran dan al Hadist. Salah satunya di dalam alQuran surat al-Maidah: 1 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, (kecuali yang akan dibacakan kepadamu), yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum menurut yang dikehendaki- Nya”. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan normal, jual beli yang sah wajib disertai dengan lafal ijab dan kabul, kecuali ada hal (keadaan) lain yang menyebabkan gugurnya kewajiban tersebut. Jika transaksi jual-beli online dilakukan secara transfer bank atau rekening bersama, keduanya dilakukan tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli, maka ada keringanan yang menggugurkan kewajiban sighat akad, namun harus jelas bahwa pembeli dan penjual sama-sama rela dengan barang yang dijualbelikan.
PRAKTIK JUAL BELI HASIL TAMBAK DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJUNG KECAMATAN LANGSA BARAT Studi Analisa Dalam Tinjauan ‘Urf fasya fasya
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No I (2018): EDISI JANUARI - JUNI 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iI.713

Abstract

Pada saat ini perkembangan dunia bisnis begitu pesat dan berbagai macam jenisnya, namun dengan perkembangan dan persaingan yang ketat itu masyarakat tidak sadar atau bahkan kurang memperhatikan kaidah-kaidah agama, mereka beranggapan apa yang mereka anggap menguntungkan mereka jalankan sepanjang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat; 2) mengetahui bentuk pelanggaran dalam praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat; 3) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli hasil tambak di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). yang dilakukan di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Jual beli hasil tambak di gampong Sungai Pauh Tanjung kecamatan Langsa Barat dilakukan dengan bentuk ‘urf al-amali; b) praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Gampong Sungai Pauh Tanjung terdapat potensi pelanggaran hukum Islam karena praktik yang dilakukan tidak menggunakan ijab dan kabul; c) Adanya potensi terjadinya permainan harga oleh pembeli sehingga harga yang akan dibayar terkadang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat akad; d) Tidak adanya potensi pelanggaran hukum Islam terhadap kualitas baran
FUNGSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KECAMATAN PADANG BOLAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA fasya fasya
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No I (2018): EDISI JANUARI - JUNI 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iI.714

Abstract

Mayoritas masyarakat kecamatan Padang Bolak beragama Islam, sehingga ibadah zakat menjadi salah satu rutinitas masyarakat setiap tahunnya khususnya zakat fitrah, hal ini ditujukan agar ekonomi masyarakat dapat merata dan meningkat. Tata cara penunaian zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah para muzakki memberikan langsung kepada mustahiq dan para muzakki memberikan zakat melalui amil zakat. Cara penyaluran zakat di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara adalah distribusi bersifat konsumtif dan distribusi bersifat produktif.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA BEASISWA DI BAITUL MAL KOTA LANGSA fasya fasya
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iII.718

Abstract

Sebagai umat Islam, kita mempunyai sumber penopang perekonomian yang kuat dan berpotensi besar yang dapat digunakan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yaitu dengan mendayagunakan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran dana beasiswa di Baitul Mal Kota Langsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif dan pendekatan normatif. Data penelitian dihimpun melalui interview secara langsung dan studi dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi penyaluran dana beasiswa dihimpun dari dana zakat yang dikelola amil zakat melalui pembayaran langsung atau transfer ke rekening Baitul Mal Kota Langsa oleh muzakki. Mengenai prosedur penyaluran dana beasiswa disalurkan langsung melalui kepala sekolah/guru pengurus untuk dibagikan ke siswa yang berhak menerima beasiswa sesuai kriteria yang ditentukan. Kesimpulan selanjutnya bahwa diperbolehkan menggunnakan zakat untuk dijadikan dana beasiswa. Menurut amil zakat, untuk beasiswa Baitul Mal menyalurkan dana zakat tersebut diberikan melalui asnaf fi sabilillah. Hal tersebut juga dapat disesuaikan dengan pengertian fi sabilillah secara umum dan sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur’an surat at-Taubah:60, asnaf fi sabilillah termasuk salah satu penerima wajib zakat.
ANALISIS KASUS TENTANG JUAL BELI TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH SIGLI NOMOR: 291/PDT-G/2013/MS-SGI) fasya fasya
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iII.720

Abstract

The result shows that in the Islamic law, inheritance land which has not been distributed is prohibited to be bought and sould because it is still owned by the other heirs. If all heirs approve of the buy and sell it can be bought and sold, otherwise it is considered illegal and revoked. Legal protection for the buyer of undistributed inheritance land is that he can file a complaint in civil case on the seller and the Notary/PPAT (official who is empowered to draw up deeds) who has drawn up the sales agreement. He can also file a complaint in criminal case by reporting a fraud as it is stipulated in Article 378 of the Criminal Code Judge’s legal consideration in the Ruling of the Sharia Court No. 291/Pdt.G/ 2013/Ms-Sgl has fulfilled the sense of justice for the land owner since all heirs have had their equal share on the land so that they are not harmed.
PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FEBI IAIN LANGSA fasya fasya
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 3 No II (2018): EDISI JULI - DESEMBER 2018
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/mu'amalat.v3iII.721

Abstract

This study aims to determine the magnitude of direct and indirect influence of internal factor variables in the form of entrepreneurship education and entrepreneurial motivation and external factors in the form of family environment to entrepreneurial interests. The study population is all FEBI IAIN Langsa students who have taken entrepreneurship courses. Samples were taken with nonprobability sampling technique of purposive sampling, and the number of samples were 60 active students. The research method used survey method with quantitative approach. Data analysis using path analysis with the help of MSI program, SPSS version 16 and LISREL 8.8 (student). Based on the results of research internal factors in the form of entrepreneurship education and entrepreneurship motivation and external factors in the form of family environment have a positive and significant impact on entrepreneurial interests.