Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING Setiyanto, Budi
Yustisia Vol 1, No 1: April 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i1.10598

AbstractThe aim of the study is to understand the role and constraints of Bank Indonesia in eradicating the crime of money laundering. This research included in empirical legal research is a descriptive qualitative. Location of research at Bank Indonesia Solo. The data used are primary and secondary data, data collections by interview and literature study, analysis of data using qualitative analysis. Based on the results of this research is that Bank Indonesia in order to participate as well as eradicating crime of money laundering and has issued a Circular Letter of Bank Indonesia. In the implementation of supervision and oversight of the implementation of Programme Implementation of Anti-Money Laundering (Money Laundering), Bank Indonesi requires each commercial bank to report the results of the Application of Anti-Money Laundering Program Compliance to the Chair through the Director of Public Bank. Head of Commercial Bank submitted the report to the Head Office of Bank Supervision of Bank Indonesia Solo through the Young Senior, having studied and revised and then submitted to the Head of Bank Indonesia Central Jakarta. In the implementation of the Application of Anti-Money Laundering Program, Office of Bank Indonesia Solo, many having some problems so it can not work optimally.

TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKUN PALSU DALAM MEDIA SOSIAL ATAS NAMA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS/2013.PN.PT) Markustianto, Deas; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 1 (2019): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i1.40615

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Pati dalam Perkara Nomor 10/Pid. Sus/2013/PN.Pt. Di dalam perkara ini, Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu atas ujaran kebencian terhadap masyarakat islam di Kabupaten Pati. Namun dalam putusan tersebut Hakim dianggap tidak tepat menerapkan hukumnya, karena tidak memperhatikan motif Terdakwa dan keadilan bagi Korban. Penelitian ini juga merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan kronologis perbuatan Terdakwa dan fakta-fakat yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga menguraikan dan membuktikan bahwa ada peraturan lain yang lebih tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu menggunakan ketentuan perbarengan tindak pidana (Concursus).Kata Kunci: Akun Palsu, UU ITE, ConcursusAbstractThis research aims to examine the Judgment of the District Court of Pati in Case Number 10 / Pid. Sus / 2013 / PN.Pt. In this case, the Judge dismissed the Accused with Article 28 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions (UU ITE) in accordance with the Public Prosecutor’s indictment of hate speech against the Islamic community in Pati Regency. However, in the judgment, the judge is considered improper to apply the law, because it does not pay attention to the motive of the Defendant and justice for the Victim.This research is also a normative or doctrinal study with prescriptive and applied properties. The type of data used is secondary data with the technique of collecting legal materials used by the author is by document studies or library studies conducted by collecting legal materials both primary and secondary, then read, studied and analyzed to answer the legal issues as supporters in research. The result of this research is the analysis of Judge’s Decision which is not in accordance with the chronology of the Defendant’s actions and the facts revealed in the hearing. Furthermore, in this research, it will describe and prove that there are other regulations that are more appropriate and appropriate to be imposed on the Defendant on the basis of a criminal act of Concursus.Keywords: Counterfeit Account, Constitution of Information and Electronic Transactions (UU ITE), Concursus

MENELAAH ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG NOMOR 15/PID.B/2015/PN. PDP) Pradipta, Rezky Bagas; Budyatmojo, Winarno; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47415

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi. Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagai ketentuan khusus.Kata kunci : Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi AbstractThis study aims to determine whether or not the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15/Pid.B/2015/PN. Pdp regarding the crime of threat and extortion cases carried out using an electronic system with the provision contained in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 on Pornography. This legal research is a descriptive normative research. The types of data used include primary and secondary data types. Data collection techniques used were literature study and document study. The legal analysis used is the deduction method. The use of electronic systems has positive and negative impacts. One of the negative impacts is the existence of a crime that utilizes an electronic system. This can be seen in the case of extortion and threats that occur in the city of Padang Panjang, West Sumatra. Based on the Padang Panjang District Court Jurisprudence Number 15 / Pid.B / 2015 / PN. Pdp, it is known that the defendant’s blackmail and threats were carried out by means of a cellphone and using the victim’s personal photo. The defendant was convicted using Article 368 paragraph (1) and Article 369 paragraph (1) of the Criminal Code. In this study, it was evident that the defendant’s actions fulfilled the provisions contained in the Information and Electronic Transactions Law and the Pornography Law. Noting the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle, it can be said that the Padang Panjang District Court Jurisprudence is not in accordance with the provisions in those special laws.Keywords : Crime of Extortion, Crime of Threat, Electronic System, Pornography

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI DISERTAI PENJUALAN BAGIAN TUBUH KORBAN DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI PEKANBARU NOMOR 34/PID.B/2015/PT.PBR Megasakti, Hilary Surya; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i2.47731

ABSTRAK Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis membahas menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan undang-undang (Statute Approach). Pada penelitian hukum ini penulis mendapati bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam sistem concurcus realis belum dapat terpenuhi dikarenakan terdapat unsur kejahatan yang tidak diperhatikan dengan baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa tidak memperhatikan pasal 181 KUHP, unsur dimana jasad para korban dipotong dan dijual kepada pemilik kedai sebagai daging kambing untuk dikonsumsi. Sehingga penerapan pasal KUHP dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Delfi menjadi kurang tepat karena tidak menerapkan Pasal 181 KUHP terhadap tindak pidana yang jelas telah dipenuhi unsur-unsurnya.Kata kunci : penegakan hukum, mutilasi, concurcus realis.ABSTRACTThis journal was designed to analyze the law enforcement on the premeditated murder with mutilation issue in the Appeal Court of Pekanbaru Verdict of Number 34/PID.B/2015/PT.PBR. The journal was conducted by employing the normative legal research. Legal research is a process to discover the penal provisions, legal principles and the doctrines of law to answer the legal issues which encountered by collecting secondary data as the source of legal primary and secondary data. The researcher used case approach and statute approach. Through this research, the researcher concluded that the law enforcement of the issue has not been fulfilled as the criminal elements are not being well noticed to strengthen the penal provisions because of criminal act that the defendant do which cut the victim body into a pieces and sale them to the butcher, actually violating criminal law on article 181. So that the application of article in criminal acts committed in cafes by the defendant muhammad delphi be inappropriate because not to apply article 181 Indonesian penal code to crimes which obviously had been fulfilled its elements.Keyword : law enforcement, mutilation, conjunction of more act.

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK Ratnadewi, Yuliana; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47743

AbstrakPenelitian hukum ini mengkaji penerapan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dan hambatan dalam penerapan diversi tersebut di Kepolisian Resort Klaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat terwujud melalui upaya diversi untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Kepolisian Resort Klaten dan hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan konsep restorative justice dan tujuan diversi yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan kendala penerapan diversi terdapat kendala internal berupa kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas fasilitas yang memadai dalam menangani kasus lalu kendala ekternalnya belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus tentang diversi dan restorative justice di negara kita.Kata kunci : anak berkonflik dengan hukum, diversi, restorative justiceAbtractThe objective of this legal research is study the problem dealing with the implementation of diversion in solving criminal act of theft by children and the obstacles of the implementation of diversion in Police Resort of Klaten. This research is descriptive empirical law research with qualitative approach. This study uses primary and secondary data types. Mechanical collection of law data that are used by interview, observation and literature study. Data analysis techniques used in this legal research is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice can be fulfilled through diversion efforts to resolve the criminal act of theft by children in Police Resort of Klaten and this matter was in line with the Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which is reflected the restorative justice concept and the diversion’s objective that has been settled upon article 6 of Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children which accomplish reconcilement between the victim and the children, solve the criminal act by children case outside of the court, prevent the children from the freedom’s deprivation, encourage the citizens to participate and enforce the children responsibility. Meanwhile, the obstacles of the implementation of diversion is the internal obstacle in the form of the lack of human resources and the less proper facilities in dealing the case, meanwhile the external obstacle is the legal protection unavailability that regulate diversion and restorative justice specifically in our country. Keywords : Juvenile Delinquent, Diversion, Restorative justice

HAMBATAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL Basworo, Naufal Nabawi; Budyatmojo, Winarno; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47412

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang didapati serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional, seperti dalam problematika dalam peraturan tindak pidana narkotika, kurangnya sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam hal mengupayakan agar rehabilitasi dapat sesuai sasaran dan tujuan disamping hambatan yang ditemukan, Badan Narkotika Nasional tengah berupaya untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengedukasi sumber daya manusia yang terdapat di Lembaga Permasyarkatan agar dapat melakukan rehabilitasi, serta meningkatankan anggaran rehabilitasi dan menyusun program-program rehabilitasi sesuai dengan anggaran.Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika. AbstractThis study aims to determine the obstacles encountered and what efforts are made by the National Narcotics Board in implementing criminal sanctions for the rehabilitation of narcotics abusers and addicts. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. Data collection techniques through interviews and literature study. Research location at the National Narcotics Board. The results of this study, it is known that in implementing criminal sanctions for rehabilitation against narcotics abusers and addicts, there are several obstacles encountered by the National Narcotics Board, such as problems in the regulation of narcotics crime, lack of facilities and infrastructure, and financing. In terms of making the rehabilitation work according to the targets and objectives in addition to the obstacles found, the National Narcotics Board is trying to submit a revision of Law Number 35 of 2009 on Narcotics to the president and the House of Representatives, educating human resources in the Penitentiary carry out rehabilitation, as well as increase the rehabilitation budget and prepare rehabilitation programs according to the budget.Keywords : Narcotics Crime, Rehabilitation, Research.

ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 JUNCTO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) Hendarto, Daniel Hasianto; Ismunarno, ,; setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i2.58875

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. dengan penerapan Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari prespektif Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina (Persero). Apa yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina, Sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tetntang Keuangan Negara, yang diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006Kata Kunci : BUMN, Korupsi, Pidana AbstractThis research purpose is to examine and determine the suitability of the application of Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in Decision No. 15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. viewed from the perspective of Criminal Law.Based on the research conducted, the results show that the elements of corruption as contained in Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is not fulfilled in the actions carried out by the President Director of PT Pertamina (Persero). What was done by the President Director of PT.Pertamina solely in the context of developing PT. Pertamina, namely trying to increase oil and gas reserves, where the act was carried out with the aim of prioritizing the interests of the company, which was marked by the absence of elements of fraud, conflicts of interest, acts against the law and intentional mistakes. . Although there are losses received, with Law No.19 of 2003 concerning State Corporation and Law No.17 of 2003 concerning State Finance, which was further strengthened by the decision of the Constitutional Court no. 003/PUU- IV/2006. Keywords: BUMN, Corruption, Criminal

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Istiqomah, Aziza; Budyatmojo, Winarno; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v11i2.67444

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dengan meninjau berdasarkan ketentuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Hasil Penilitian menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan terhadap barang memenuhi unsur pasal 170 KUHP dengan terpenuhinya unsur barangsiapa; dengan terang-terangan/secara terbuka; dan, dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; menggunakan/melakukan kekerasan; terhadap orang/manusia atau barang.Kata Kunci: Kekerasan ; Hukum Pidana ; Pasal 170 KUHPAbstract: This article aims to analyze acts of violence against persons or goods committed jointly by reviewing under the provisions of the criminal law. This research is normative law research is prescriptive. Data is obtained from primary data and secondary data. This research uses a statutory approach. The results of the study showed that acts of violence against goods meet the elements of article 170 of the Criminal Code with the fulfillment of the element of Whoever; Overtly/openly; and, With energy together/ together; Using/committing violence; Against people/people or goods.Keywords: Violence; Criminal Law; Article 170 of the Criminal Code

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.) Afif, Maulana Yusuf; Setiyanto, Budi; Lukitasari, Diana
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v10i3.58938

AbstractThis article is for analyzing verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime that firstly observed first with criminal law. This research is a normative-prescriptive law research. The data achieved from primary and secondary data. According to the study and result of research that produce some conclusion about verdict contemplation with Indonesian positive law and law judgement of judge with elements of criminal law. Verdict of produce and distribute pharmacy stuffs without distributing-license crime observed by some regulations that rule of this criminal act. Law judgements of judges in the verdict then observed and appropriated with the elements of criminal law in Indonesia.Keywords: Pharmacy Stuffs, Indonesian Positive Law, Law judgements of judgesAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan dalam perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan meninjau terlebih dahulu dengan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan mengenai tinjauan putusan dengan hukum positif Indonesia dan tinjauan pertimbangan hukum hakim dengan unsur-unsur hukum pidana. Putusan dari perkara memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ditinjau menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang ada di dalam putusan tersebut kemudian ditinjau dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia.Kata Kunci: Sediaan Farmasi, Hukum Positif Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PIHAK LAIN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid. Sus/2014/Pn.Wat) Pawitri, Rosiani Niti; Setiyanto, Budi
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40532

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana terhadap jaminan fidusia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap jaminan fidusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang dipergunakan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait tindak pidana terhadap jaminan fidusia hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 35 dan Pasal 36. Perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana terhadap jaminan fidusia adalah sengaja melakukan pemalsuan hingga terciptanya sertifikat jaminan fidusia; dan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Selanjutnya, perkara tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat ini pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana terhadap jaminan fidusia yang dilakukan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia..Kata Kunci: Tindak Pidana, Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Jaminan Fidusia.AbstractThe purpose of this research is to find regulation of fiduciary crimes in the legislations in Indonesia and its application in legal consideration by the judges in the cases of fiduciary crimes. The method used prescriptive doctrinal legal research. Types of legal materials that are used in this paper is a secondary law. Technique used in the collection of legal materials is with the study of documents. Technique of law material data was used sylogism method with deduction reasoning. Based on the result of this research concluded that the crime of fiduciary just regulated by Fiduciary Act No. 42 of 1999 on the Article 35 and 36. Actions of fiduciary crimes are deliberately falsified to created the fiduciary certificate; and transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary. Futhermore, the fiduciary crimes in the transfer the object of fiduciary without written approval from the recipient of the fiduciary at Wates First Intance No. 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat these legal considerations by the judges in the fiduciary crimes already in accordance with Fiduciary Act No. 42 of 1999.Keywords: Criminal Act, Fiduciary, Fiduciary Crimes.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search